jurnalistik.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti pentingnya penguatan peran di setiap level pemerintahan untuk mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TBC). Penegasan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (13/10/2026).
Menurut Wiyagus, percepatan eliminasi TBC tidak cukup hanya direncanakan, tetapi harus dijalankan sampai ke lapangan. Karena itu, ia mendorong pembagian tugas yang tegas dari pemerintah daerah hingga tingkat desa agar program penanggulangan TBC berjalan selaras.
Di tingkat provinsi, Wiyagus menempatkannya sebagai pengendali kebijakan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota berperan mengintegrasikan program ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tersedia dukungan sumber daya yang konkret.
Ia melanjutkan bahwa kecamatan kemudian menjadi koordinator operasional. Di fase ini, pelaksanaan program diarahkan agar tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar bergerak sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan peran desa dan lurah dalam pendataan serta deteksi. Dengan mekanisme ini, proses identifikasi kasus dapat dilakukan lebih awal sehingga penanganan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Pembagian peran sampai desa jadi kunci
Wiyagus juga menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Ia mendorong agar setiap pihak menjalankan perannya secara saling melengkapi, termasuk keterlibatan masyarakat agar upaya eliminasi TBC mendapat dukungan sosial di tingkat bawah.
Penanggulangan TBC, kata Wiyagus, perlu melibatkan Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, akademisi, serta media. Melalui keterlibatan tersebut, sosialisasi dapat dilakukan lebih luas dan stigma terhadap TBC dapat dikurangi.
Berita Terkait
Dalam kesempatan itu, Wiyagus menyampaikan pesan yang menekankan harapan kesembuhan bagi masyarakat. “Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” ujarnya.
Ia menilai, ketika berbagai pihak bergerak bersama, program kesehatan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan begitu, eliminasi TBC tidak berhenti sebagai target, melainkan benar-benar diupayakan sampai memberi dampak nyata.
Wiyagus juga menyinggung bahwa dukungan terhadap program kesehatan harus dipahami sebagai pelaksanaan amanat konstitusi. “Jadi tidak usah khawatir gitu, kalau kita mendukung CKG (Cek Kesehatan Gratis), mendukung eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata-mata mendukung Presiden, tetapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar-benar operasional dan berjalan, kemudian dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia berpendapat bahwa kerja nyata yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan. Karena itu, dukungan kebijakan perlu diwujudkan dalam pelaksanaan program yang manfaatnya langsung sampai kepada warga.
Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memasukkan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pada fokus penanggulangan TBC, ia menekankan agar program yang tercantum dalam perencanaan dan APBD tidak berhenti pada administrasi, melainkan betul-betul dijalankan di lapangan.
“(Kita pastikan) ini benar-benar ada dan operasional, bukan hanya dokumen di atas kertas gitu, tetapi tidak operasional,” tegas Wiyagus. Dengan penekanan itu, ia ingin memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan.
Selain pihak pemerintah, Wiyagus juga mengapresiasi para kader TBC yang terlibat mendukung pelaksanaan program di tengah masyarakat. Ia menyoroti keterlibatan kader sebagai penghubung penting antara program resmi dan kebutuhan warga sehari-hari.
Dalam evaluasinya, Wiyagus secara khusus menegaskan keberanian serta semangat para kader perempuan. Menurutnya, peran tersebut menjadi tenaga penggerak yang membantu program berjalan lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat komunikasi penanggulangan TBC di komunitas.
Secara keseluruhan, dorongan Wiyagus menggambarkan pendekatan yang menuntut kesiapan di semua tingkatan pemerintahan. Dari pengendalian kebijakan hingga pendataan dan deteksi di desa, ia berharap kerja yang terkoordinasi dapat mendorong eliminasi TBC berlangsung lebih cepat dan terukur.
