jurnalistik.co.id – Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat dikenal sebagai putra tunggal R.A. Kartini dan Raden Mas Adipati Ario Djojoadiningrat, sekaligus figur yang sepanjang hidupnya menolak menjadikan ketenaran keluarga sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi.
Meskipun lahir dari lingkungan yang terpandang, ia memilih cara hidup yang jauh dari sorotan, termasuk ketika muncul kesempatan untuk meneruskan jejak ayahnya di ranah jabatan publik.
Dalam sejumlah catatan sejarah, keputusan Soesalit dipandang sebagai pilihan yang konsisten: ia tidak ingin berlindung di balik nama besar kedua orang tuanya, melainkan menjalani jalan yang ia yakini lebih sesuai dengan prinsip yang dianutnya.
Ketika posisi ayahnya sebagai Bupati Rembang berada dalam jangkauan, Soesalit justru mengundurkan diri dari kemungkinan itu. Padahal, jalur menuju jabatan tersebut terbuka lebar dan didukung oleh banyak kerabatnya.
Ia tidak mengambil privilese yang ada, dan langkah tersebut kemudian dihubungkan dengan kecenderungannya untuk memilih karier yang sepenuhnya berada di luar pola “memanfaatkan ketenaran orang tua”.
Dari keluarga terpandang ke pilihan karier militer
Wardiman Djojonegoro dalam bukunya berjudul Kartini (2024) mengungkapkan bahwa Soesalit tidak mengambil kesempatan menggantikan peran ayahnya sebagai Bupati Rembang. Sebagai gantinya, ia menata hidup melalui jalan militer.
Soesalit tercatat masuk dinas militer pada 1943 dengan bergabung bersama tentara Pembela Tanah Air (PETA). Pilihan itu menempatkannya pada arus perjuangan yang menuntut keterlibatan langsung, bukan sekadar penerusan status.
Setelah Indonesia merdeka, pasukan PETA mengalami transformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Republik Indonesia. Dalam konteks perubahan itu, Soesalit terus melanjutkan perannya sebagai bagian dari penugasan militer pada era awal Republik.
Catatan biografis yang ditulis Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini: Sebuah Biografi (1979) menyebut bahwa Soesalit terjun langsung dalam pertempuran melawan Belanda. Disebutkan pula bahwa keterlibatannya dalam medan membuat pangkatnya bergerak lebih cepat, sekaligus membuat namanya semakin dikenal.
Berita Terkait
Memimpin pasukan dan menjalani penugasan
Puncak kiprah militer Soesalit disebut terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Panglima Divisi II Diponegoro pada 1946. Pada masa itu, ia memimpin pasukan untuk mengamankan ibu kota negara yang berada di Yogyakarta.
Dalam periode yang sarat tantangan, peran sebagai panglima menunjukkan bahwa ia tidak hanya berstatus sebagai anggota, tetapi memikul tanggung jawab kepemimpinan operasional.
Di luar keterlibatan dalam struktur militer, perjalanan Soesalit juga memperlihatkan bahwa ia pernah memegang sejumlah jabatan sipil. Salah satunya terjadi pada 1953, ketika ia ditunjuk menjadi penasihat Menteri Pertahanan pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo.
Keberanian memilih jalur hidup tanpa bergantung pada sorotan keluarga tersebut turut dipertegas oleh kesaksian Jenderal Besar A.H. Nasution. Nasution disebut sebagai salah satu pihak yang melihat langsung sikap Soesalit.
Hidup sederhana hingga akhir hayat
Menurut Nasution, Soesalit mempraktikkan kehidupan sederhana bahkan ketika kondisinya disebut melarat sebagai seorang veteran. Sikap itu digambarkan tidak dibarengi tuntutan untuk memperoleh hak-hak tertentu dari negara.
Ia menjalani hidup dengan keterbatasan, namun tetap menjaga kehormatan dalam cara menata hari-harinya. Kehidupan itu berlangsung hingga ia tutup usia pada 17 Maret 1962.
Dari rangkaian peristiwa yang disebut dalam berbagai rujukan, pilihan Soesalit terlihat berkelanjutan: menolak meneruskan jalur jabatan semata karena hubungan darah, beralih ke karier militer melalui pengabdian yang menuntut keberanian, lalu menerima penugasan lain baik di dalam maupun di luar struktur ketentaraan.
Dengan demikian, kisah Soesalit tidak berhenti pada satu keputusan sesaat, melainkan merangkum pola pikir yang menekankan martabat dan prinsip personal, sejalan dengan penolakannya terhadap penggunaan nama besar orang tua sebagai penentu jalan hidup.
