jurnalistik.co.id – Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada Selasa, 10 November 2026. Penerimaan tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun Instagram resminya.
Ahmad Muzani menyatakan bahwa proses berikutnya akan berjalan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan MPR RI. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian Hidayat selama menjalankan amanah sebagai politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” katanya. “Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru di parlemen. Kholid menyebut Hidayat ditugaskan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Menurut Kholid, penugasan itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di berbagai belahan dunia, khususnya dengan negara-negara Islam. Penugasan tersebut juga disebut bertujuan memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid seperti dilansir siaran pers. Kholid menegaskan bahwa diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan.
Lebih lanjut, Kholid menyampaikan bahwa hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia—termasuk dunia Islam—perlu terus diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama yang konkret. Pada saat yang sama, jangkauan diplomasi juga diharapkan diperluas kepada seluruh negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Berita Terkait
“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan salah satu tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” kata Kholid.
Kholid menambahkan bahwa penguatan diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada keluaran yang nyata, seperti perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan agar terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ia menegaskan pentingnya penerjemahan solidaritas menjadi tindakan yang dapat dilihat dampaknya.
“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid. Ia juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI.
“Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” ujar Kholid.
Terkait pihak yang akan menggantikan Hidayat, Kholid menyebut PKS telah memutuskan Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti. Dengan penugasan tersebut, Mohamad Sohibul Iman disebut akan melanjutkan kepemimpinan di MPR RI.
Ahmad Muzani juga menekankan bahwa penerimaan pengunduran diri tersebut tidak berhenti pada pernyataan formal, melainkan akan diikuti rangkaian tahapan sesuai aturan internal MPR dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut PKS, penempatan Hidayat sebagai Ketua BKSAP DPR RI dipandang sebagai upaya memperkuat diplomasi antarparlemen melalui jejaring dan pengalaman yang dimilikinya, dengan arah dukungan yang lebih luas untuk perjuangan kemerdekaan Palestina serta keluaran yang nyata bagi warga sipil.
Dalam konteks pergantian, PKS menyatakan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman ditetapkan sebagai pengganti Hidayat, sehingga kepemimpinan di MPR RI diharapkan dapat terus berjalan berkesinambungan.
