jurnalistik.co.id – Bogor menjadi lokasi penegasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengawasan atas kepatuhan pelaporan. Kali ini, DJP menempuh pendekatan peringatan yang ditujukan langsung kepada wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pihaknya mengirimkan surat pengingat melalui email kepada 475.698 wajib pajak. Langkah tersebut dilakukan setelah DJP menemukan adanya wajib pajak orang pribadi yang melakukan penghapusan bukti pemotongan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025.
Menurut DJP, penghapusan bukti pemotongan itu berkaitan dengan potensi nilai pajak penghasilan (PPh) yang terindikasi berada di kisaran Rp2,01 triliun. Dari total 475.698 wajib pajak yang teridentifikasi, pemerintah juga mencatat terdapat 3,72 juta bukti pemotongan.
DJP menegaskan, kriteria yang dijadikan dasar pengiriman pesan meliputi status bukti pemotongan yang valid serta telah dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan pada SPT masa PPh Pasal 21. DJP juga mensyaratkan bukti pemotongan yang termasuk kategori pajak nonfinal.
Selain itu, DJP menetapkan ambang nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus dengan total minimal Rp100.000. Pihaknya juga memastikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tercantum pada bukti pemotongan yang dihapus harus sama dengan NPWP yang tertera dalam SPT Tahunan tahun pajak 2025.
Rincian sebaran nilai yang menjadi perhatian menunjukkan adanya variasi kelompok wajib pajak. Bimo menyebut, 312.546 wajib pajak berada pada rentang nilai penghapusan antara Rp100.000 sampai Rp1 juta.
Di sisi lain, DJP juga menemukan 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan yang dihapus berada di atas Rp1 miliar. Data tersebut menjadi bagian dari upaya agar pengawasan tidak berhenti pada angka, melainkan juga menindaklanjuti persoalan pelaporan secara terukur.
Jika dilihat dari komposisi nilai PPh, kelompok terbesar disebut berada pada rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta. Bimo menyampaikan nilai sekitar Rp0,72 triliun tercatat dari 26.760 wajib pajak pada kelompok tersebut.
Berita Terkait
Dalam penjelasannya, Bimo mengaitkan tindakan penghapusan bukti pemotongan dengan dampak pada status SPT Tahunan. Menurutnya, penghapusan yang terjadi membuat SPT Tahunan yang seharusnya menunjukkan kurang bayar berubah menjadi nihil atau mengurangi nilai kurang bayar yang seharusnya.
Pihak DJP, kata Bimo, kemudian memilih pengingat dengan pendekatan behavioral. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran wajib pajak bahwa kepatuhan pelaporan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga berdampak pada kepentingan publik.
Salah satu bentuk pesan yang disampaikan, sebagaimana diuraikan Bimo, adalah penekanan mengenai konsekuensi ketika kewajiban tidak dilakukan secara utuh. Ia mencontohkan bahwa tindakan tidak melaporkan pajak secara penuh akan memengaruhi kualitas pendidikan.
Dari sinilah, DJP berupaya mendorong wajib pajak memahami manfaat dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Bimo menyatakan bahwa pesan tersebut dirancang agar kesadarannya tumbuh, karena manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilaksanakan berpotensi menggerus hak anak bangsa.
Dengan demikian, email pengingat yang dikirimkan DJP dimaksudkan sebagai tahap lanjutan setelah proses identifikasi dilakukan. Pengawasan ini diarahkan agar pelaporan yang semestinya tetap selaras dengan bukti pemotongan yang telah diproses dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Pernyataan itu disampaikan Bimo saat Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor pada Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, DJP menekankan bahwa proses pemeriksaan dan pendataan dilakukan sampai pada detail kelompok nilai, sehingga penanganan tidak bersifat umum.
Pada akhirnya, DJP berharap pengingat yang disampaikan melalui surat elektronik dapat mendorong wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan bila terdapat ketidaksesuaian. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan pelaporan SPT Tahunan 2025 dilakukan secara spesifik berdasarkan temuan atas bukti pemotongan.
Dengan adanya pengiriman kepada ratusan ribu wajib pajak, fokus pengingat diarahkan pada perbaikan kepatuhan berbasis data. DJP memosisikan proses tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaporan pajak agar tujuan penerimaan dan dampak kebijakan tetap berjalan sesuai rencana.
