jurnalistik.co.id – Rhun ap Iorwerth menyampaikan permintaan kepada Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, agar ada “a new deal for Wales” sebelum pidato konferensi partai pertamanya sejak ia menjabat sebagai first minister.
Langkah itu tertuang dalam surat yang dikirim pada Kamis dan dilihat BBC Wales. Rhun ap Iorwerth sekaligus adalah pemimpin Plaid Cymru, partai yang memimpin pemerintahan di Wales.
Tuntutan “new deal” dan perluasan kewenangan
Dalam suratnya, Rhun ap Iorwerth meminta lebih banyak kewenangan dipindahkan ke Cardiff. Ia menempatkan permintaan tersebut sebagai bagian dari agenda politik yang akan ia sampaikan kepada anggota partai.
Burnham sebelumnya mengatakan bahwa ia akan “give a fair hearing” terhadap apa pun yang disampaikan Rhun ap Iorwerth. Pernyataan itu sejalan dengan kutipan lain yang ia buat sebelumnya, yakni: “I have to respect the governments in the nations of the UK, and I will, and give a fair hearing to anything that is put to me.”
Pidato Rhun ap Iorwerth direncanakan berlangsung di Llandudno pada Jumat. Agenda tersebut menjadi sorotan karena merupakan konferensi partai pertamanya sejak ia resmi memegang jabatan.
Ia akan berbicara kepada anggota partai pada acara tersebut dengan tenggat waktu yang dekat setelah kemenangan bersejarah Plaid Cymru di pemilihan Senedd bulan Mei.
Konferensi pertama setelah kemenangan Senedd
Kemenangan di Senedd itu membuat Plaid Cymru untuk pertama kalinya memegang kekuasaan. Hasil tersebut mengakhiri masa pemerintahan Labour selama 27 tahun sejak otonomi daerah dimulai pada 1999.
Lima bulan setelah momen tersebut, Rhun ap Iorwerth menyatakan bahwa pemilihan itu telah memberikan mandat yang jelas dari rakyat Wales untuk perubahan positif. Menurut rencananya, perubahan itu diupayakan membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dalam pidatonya, ia juga akan menegaskan bahwa mandat tersebut mencakup perluasan otonomi. Tujuannya agar Senedd dan pemerintah Welsh memiliki alat yang diperlukan—yakni kewenangan, pendanaan, serta fleksibilitas keuangan—untuk mendorong perbaikan hasil secara maksimal.
Rencana itu, menurut naskah yang disampaikan, dilakukan melalui pengintegrasian dan peningkatan layanan publik, sekaligus upaya menumbuhkan ekonomi. Rhun ap Iorwerth menempatkan langkah itu sebagai upaya memperbaiki kualitas kebijakan yang menyentuh layanan harian.
Berita Terkait
Sebagai prinsip penopang, Rhun ap Iorwerth menilai Wales seharusnya dapat memperoleh perangkat konstitusional dan fiskal yang sama seperti yang telah tersedia bagi Skotlandia.
Administrasi minoritas dan dinamika legislasi
Rhun ap Iorwerth menjalankan pemerintahan minoritas, karena ia tidak memiliki mayoritas kursi di Cardiff Bay. Dalam kondisi tersebut, pemerintahan harus bekerja sama dengan anggota Senedd dari pihak oposisi untuk menyepakati undang-undang dan anggaran baru.
Pemerintah Wales juga kehilangan satu suara penting terkait rencana belanjanya pada bulan Juli. Situasi ini menjadi latar yang memengaruhi ruang gerak politik pemerintahan yang dipimpinnya.
Isi surat 2.000 kata dan agenda pemindahan wewenang
Komentar Rhun ap Iorwerth muncul setelah ia menggelar pertemuan dengan para first minister nasionalis dari Skotlandia dan Irlandia Utara di Cardiff pada bulan lalu. Dalam pernyataan bersama, mereka menyatakan bahwa “Westminster’s time is coming to an end”.
Dalam surat setebal 2.000 kata kepada Burnham, Rhun ap Iorwerth menguraikan argumentasi rinci mengenai pemindahan kewenangan atas sejumlah bidang ke luar dari wilayah Wales. Fokus yang disebut mencakup bidang kepolisian dan peradilan, infrastruktur kereta api, serta Crown Estate.
Ia juga meminta agar pengaturan pendanaan bersifat adil, berbasis kebutuhan, dan mencerminkan realitas demografis serta kondisi ekonomi Wales. Permintaan ini diletakkan sebagai prasyarat agar kebijakan dapat menyesuaikan konteks daerah.
Rhun ap Iorwerth menambahkan bahwa penyelesaian konstitusional Wales semestinya terus berkembang guna meningkatkan akuntabilitas demokratis, mendorong pertumbuhan, memperkuat layanan publik, serta memberikan hasil yang lebih baik bagi komunitas-komunitas di Wales.
Pertemuan yang diperkirakan akhir bulan
Rhun ap Iorwerth diperkirakan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris pada akhir bulan ini. Pertemuan tersebut juga akan melibatkan first minister dari Skotlandia dan Irlandia Utara.
Sebelumnya, Burnham pernah menyatakan ia “open” terhadap gagasan memberi kendali atas kepolisian kepada pemerintah Welsh. Namun, dalam kerangka komunikasi yang sama, ia juga menekankan pentingnya menghormati pemerintah di negara-negara bagian Inggris dan tetap memberikan “fair hearing” pada setiap masukan.