jurnalistik.co.id – Korea Selatan kembali dihadapkan pada polemik kebijakan wajib militer bagi atlet berprestasi, kali ini dipicu komentar sejumlah pemain sepak bola setelah meraih medali emas di Asian Games 2026. Perdebatan itu melebar hingga menyeret nama BTS dan memunculkan pertanyaan tentang ukuran kontribusi bagi kepentingan nasional.
Kontroversi menguat setelah tim nasional sepak bola Korea Selatan mengalahkan Jepang 1-0 pada final sepak bola putra Asian Games, Sabtu (3/10/2026). Kemenangan tersebut mengantarkan Korea meraih medali emas untuk keempat kalinya secara beruntun.
Namun, pernyataan yang muncul seusai pertandingan justru memancing kritik di ruang publik. Di tengah sorotan, sejumlah pemain menyampaikan bahwa “hadiah” terbesar dari kemenangan bukan sekadar medali, melainkan keringanan dinas militer.
Pemain sayap Yang Min-hyeok, yang disebut berusia 20 tahun, menegaskan bahwa medali dan trofi tidak menjadi fokus utama. “Saya rasa medali atau trofi sama sekali tidak penting. Hadiah sebenarnya bagi kami adalah pembebasan wajib militer, jadi saya pikir kami bermain hanya dengan memikirkan hal itu,” kata Yang, dikutip dari The Korea Times, Selasa (6/10/2026).
Lee Gi-hyuk juga mendapat perhatian setelah reaksinya ke media menyulut pertanyaan publik. Saat menunjukkan medali emas kepada wartawan, ia berkata, “Saya tidak akan pergi ke militer.”
Sementara itu, Park Seung-soo, yang berusia 19 tahun, mengunggah foto dirinya di ruang ganti dengan mengenakan topi tentara cadangan setelah kemenangan tersebut. Ketiganya kemudian meminta maaf melalui media sosial setelah komentar dan unggahan mereka dikritik.
Atlet dapat perlakuan khusus, namun dasar pemberiannya dipertanyakan
Di Korea Selatan, pria dengan kondisi tubuh sehat pada umumnya menjalani dinas militer sekitar 18 hingga 21 bulan, tergantung cabang militer tempat mereka bertugas. Meski demikian, pemerintah memberikan skema khusus untuk atlet yang meraih medali emas Asian Games serta medali apa pun di Olimpiade.
Bagi atlet penerima fasilitas tersebut, mereka tidak menjalani dinas aktif seperti kebanyakan pria. Sebagai gantinya, atlet mengikuti pelatihan dasar militer selama beberapa pekan dan diwajibkan menyelesaikan 544 jam pelayanan masyarakat dalam periode 34 bulan.
Skema yang sama sebelumnya juga diberikan kepada sejumlah pesepak bola terkenal. Son Heung-min dan Kim Min-jae mendapatkannya setelah membawa Korea meraih emas Asian Games Jakarta-Palembang 2018, sedangkan Lee Kang-in memperoleh manfaat serupa seusai Asian Games Hangzhou 2023.
Meski kebijakan itu telah berjalan, alasan bahwa atlet pantas memperoleh keringanan karena mengharumkan nama negara kini diperdebatkan kembali. Anggota parlemen dari People Power Party, Na Kyung-won, menilai dasar pemberian tersebut tidak lagi cukup relevan, lalu membandingkannya dengan pengaruh BTS.
Na menegaskan, “Bahkan BTS, yang telah berbuat lebih banyak daripada siapa pun untuk meningkatkan profil global Korea, menjalani wajib militer,” kata Na. Ia menganggap konteks Korea saat ini berbeda dibanding masa ketika medali olahraga menjadi salah satu sarana utama memperkenalkan negara ke dunia.
Berita Terkait
Na menulis melalui Facebook bahwa, “Ketika hanya ada sedikit cara untuk memperkenalkan Korea kepada dunia, satu medali sama dengan promosi nasional. Hal itu tentu berarti pada masa itu, tetapi zaman sudah berubah,” dan “Dunia mengenal Korea melalui K-pop, K-drama, semikonduktor, smartphone, dan mobil,” imbuhnya.
Rangkaian pernyataan tersebut mengundang diskusi lebih luas mengenai siapa yang seharusnya layak memperoleh keringanan wajib militer ketika tolok ukur yang dipakai menyangkut kontribusi terhadap citra dan kepentingan nasional. BTS sendiri pernah menjadi pusat perdebatan serupa sebelum para anggotanya memenuhi kewajiban militernya.
Pada akhirnya, ketujuh anggota grup tersebut tetap memenuhi kewajiban militernya.
Jumlah personel menyusut, sementara perdebatan kebijakan makin sensitif
Perdebatan kebijakan juga makin bernada sensitif karena Korea Selatan mengalami penurunan jumlah penduduk usia wajib militer akibat rendahnya angka kelahiran. Data yang disebutkan menyatakan jumlah personel militer aktif Korea Selatan sekitar 560.000 pada 2019, lalu turun menjadi sekitar 450.000 pada 2025.
Dengan tren tersebut, jumlah personel diperkirakan terus merosot hingga di bawah 350.000 pada 2040. Penurunan terjadi ketika tingkat fertilitas total Korea Selatan berada di level 0,8 pada 2025.
Sejumlah warga menilai atlet seharusnya tetap menjalani kewajiban militer, meski durasi tugas dapat diatur agar tidak terlalu mengganggu karier profesional. “Militer adalah kewajiban warga negara Korea, termasuk atlet,” kata seorang warga berusia 78 tahun, Hwang In-kwan.
Warga lain, Ku Do-kyun, menilai Asian Games bahkan mulai terlihat seperti jalur khusus bagi sebagian atlet untuk menghindari dinas militer penuh. Menurutnya, “Dalam sepak bola maupun bisbol, para pemain tampaknya bekerja keras di Asian Games hanya demi pembebasan wajib militer mereka sendiri. Seolah-olah mereka tidak akan datang jika tidak ada itu,” ujarnya.
Perdebatan tentang sistem tersebut sebenarnya bukan isu baru. Pada Asian Games Jakarta-Palembang 2018, tim bisbol Korea Selatan pernah mendapat kritik setelah muncul dugaan bahwa beberapa pemain dipilih untuk membantu mereka memperoleh fasilitas wajib militer.
Pemerintah Korea Selatan pada 2019 kemudian mempertahankan sistem itu. Salah satu alasan yang disebutkan adalah hanya sekitar 45 orang per tahun yang mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga penghapusan dinilai tidak akan memberi dampak signifikan terhadap jumlah personel militer.
Namun setelah komentar pemain sepak bola Korea Selatan pada Asian Games 2026, diskusi lama kembali hidup. Kali ini, pertanyaannya tidak hanya membahas hubungan atlet dan wajib militer, melainkan juga apakah konsep “mengharumkan nama negara” masih relevan dijadikan dasar pemberian keistimewaan ketika pengaruh global Korea Selatan kini datang dari banyak bidang.
Peran tersebut tidak lagi hanya bersandar pada olahraga, tetapi juga mencakup K-pop dan industri teknologi. Dalam situasi seperti ini, polemik semakin mengarah pada perdebatan nilai: kontribusi seperti apa yang dianggap paling pantas menjadi dasar keringanan wajib militer.
