jurnalistik.co.id – Pernyataan terbaru Gubernur New York Kathy Hochul mengungkit kembali kasus perkosaan di Universitas Cornell yang melibatkan seorang perempuan yang dalam dokumen hukum dikenal sebagai Jane Doe. Hochul mengatakan penanganannya “failed” di “every turn”, dan ia menilai cara penyidikannya tidak melindungi korban sebagaimana mestinya.
Dalam tuduhan Doe, ia didrog dan diperkosa oleh beberapa pria di sebuah rumah persaudaraan (fraternity house) pada 2024. Kasus tersebut sempat diselidiki saat itu, namun tidak ada dakwaan yang diajukan. Perkara kemudian dibuka kembali setelah Doe mengajukan gugatan perdata pada bulan lalu, sehingga tuduhannya kembali menjadi sorotan nasional.
Penanganan dinilai keliru, dan proses dialihkan
Pada konferensi pers hari Jumat, Hochul menyatakan ia “deeply disturbed” mengenai bagaimana penyelidikan ditangani. Ia menegaskan bahwa dirinya “lost faith” pada kemampuan jaksa penuntut setempat untuk mengarahkan proses secara tepat.
Dalam kritiknya, Hochul menyasar keputusan penuntut lokal yang menurutnya tidak mewawancarai pihak yang menuduh. Ia menyebut Doe “failed by people and institutions with an obligation to protect her”, sekaligus menempatkan kegagalan itu sebagai titik yang perlu diperbaiki.
Sebagai langkah lanjutan, Hochul menunjuk Jaksa Agung negara bagian New York, Letitia James, untuk memimpin proses. Penunjukan ini dilakukan setelah Hochul menyampaikan bahwa ia tidak lagi percaya pada jaksa distrik yang sebelumnya mengelola investigasi.
Berita Terkait
Hochul juga menegaskan komitmennya untuk menutup apa yang ia sebut sebagai “loophole” yang mencegah penuntutan dalam perkara perkosaan ketika korban telah secara sukarela mengonsumsi obat atau alkohol. Ia menekankan bahwa bila seseorang terlalu mabuk untuk memberikan persetujuan, hal itu seharusnya tidak menjadi alasan pengecualian. “If someone is too intoxicated to consent it should not matter if they chose to use drugs or alcohol,” kata Hochul, lalu menambahkan, “Voluntary intoxication is not a licence for gang rape.”
James hadir berdampingan dengan Hochul pada konferensi pers tersebut. Ia berjanji untuk “lead a process guided by the facts and the law”, dan mengatakan kantornya akan mewawancarai para saksi. Jika dari temuan yang diperoleh muncul dasar yang memadai, kantornya juga akan mengejar penuntutan.
Langkah Hochul ini sekaligus memunculkan pertarungan narasi di tingkat penegakan hukum. Hochul menyebut kegagalan terdapat di “every turn”, sementara tim penuntut yang sebelumnya menangani perkara menolak kesimpulan itu.
Di sisi lain, jaksa distrik Matthew Van Houten, yang sebelumnya memimpin investigasi, membela keputusan kantornya untuk tidak mengajukan dakwaan. Van Houten mengatakan keputusan itu diambil karena informasi yang tersedia saat itu dinilai belum cukup untuk memenuhi ambang batas hukum.
Van Houten juga menyoroti bahwa sebagian besar informasi yang dirilis dalam beberapa pekan terakhir tidak disampaikan kepada kantornya. Menurutnya, hal ini ikut memengaruhi bagaimana penilaian atas bukti dilakukan pada tahap sebelumnya.
Menanggapi, Cornell menyatakan bahwa pihak kampus telah menyerahkan bukti kepada kantor jaksa distrik berdasarkan investigasinya sendiri. Salah satu materi yang disampaikan, menurut Cornell, termasuk percakapan di grup Snapchat tempat anggota fraternity membahas hubungan seksual yang mereka sebut sebagai “free” pada malam terjadinya dugaan penyerangan.
Rangkaian pernyataan dari Hochul, James, Van Houten, dan Cornell menunjukkan bahwa perdebatan mengenai cara pengumpulan bukti dan evaluasi dakwaan belum berakhir. Dengan pengalihan kepemimpinan menuju Jaksa Agung dan janji untuk meninjau kembali proses, publik kini menunggu apakah pemeriksaan ulang akan membuka peluang penuntutan.
