jurnalistik.co.id – Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan bahwa perempuan yang menjadi pusat penyelidikan dugaan pemerkosaan di Cornell University “failed” di “every turn”. Ia menyebut penanganan perkara tersebut oleh sejumlah pihak dan institusi tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi korban.
Perempuan itu dikenal sebagai Jane Doe dalam dokumen hukum. Ia menuduh dirinya didrug dan diperkosa oleh beberapa pria di sebuah rumah persaudaraan pada 2024. Kasus tersebut sempat diselidiki saat kejadian, tetapi tidak berujung pada penetapan dakwaan.
Pada periode berikutnya, perkara itu kembali dibuka setelah Jane Doe mengajukan gugatan perdata pada bulan lalu. Langkah tersebut membuat tuduhan yang sebelumnya terselip di proses hukum kini mendapat perhatian nasional.
Dalam konferensi pers pada Jumat, Hochul menyatakan dirinya “deeply disturbed” oleh cara penyelidikan ditangani. Ia kemudian menunjuk Jaksa Agung New York Letitia James untuk memimpin proses tersebut, menyusul pernyataan bahwa ia “lost faith” terhadap kemampuan jaksa penuntut setempat mengawasi investigasi.
Hochul juga mengungkap kemarahannya karena menurutnya jaksa penuntut setempat tidak melakukan wawancara langsung kepada pihak yang menuduh. Ia menegaskan bahwa Jane Doe “failed by people and institutions with an obligation to protect her”.
Selain menunjuk James, Hochul berjanji menutup apa yang ia sebut sebagai “loophole” yang menghalangi penuntut untuk mengajukan dakwaan pemerkosaan dalam perkara ketika korban secara sukarela mengonsumsi obat atau alkohol. Dalam penjelasannya, Hochul mengutip prinsip bahwa persetujuan tidak dapat dipisahkan dari tingkat mabuk: “If someone is too intoxicated to consent it should not matter if they chose to use drugs or alcohol,” tambahnya, sebelum menegaskan, “Voluntary intoxication is not a licence for gang rape.”
Letitia James hadir berdampingan dengan Hochul pada konferensi pers tersebut. Ia menyatakan akan “lead a process guided by the facts and the law”. Menurutnya, kantor kejaksaan akan mewawancarai saksi-saksi dan menempuh langkah penuntutan bila dinilai layak berdasarkan pertimbangan yang diperlukan.
Berita Terkait
Dalam sidang dan pemberitaan sebelumnya, Jaksa Wilayah Matthew Van Houten—yang sebelumnya memimpin investigasi—membela keputusan kantor kejaksaan untuk tidak mengajukan dakwaan. Van Houten menyatakan bahwa pihaknya menilai informasi yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi standar ambang batas hukum.
Van Houten juga menanggapi perkembangan informasi yang beredar belakangan. Ia menyebut bahwa sebagian besar data yang dirilis dalam beberapa pekan terakhir tidak disampaikan kepada kantornya. Menurutnya, ketersediaan bukti dan pengelolaan informasi menjadi bagian penting dari pertimbangan saat keputusan penetapan dakwaan dilakukan.
Di sisi lain, Cornell menyampaikan bahwa institusi itu telah memberikan bukti kepada kantor jaksa wilayah dari investigasinya sendiri. Salah satu rujukan yang disebut adalah adanya percakapan dalam grup Snapchat, di mana anggota persaudaraan membahas “free” sexual encounter dengan Jane Doe pada malam dugaan serangan terjadi.
Dengan penunjukan Letitia James, fokus penyelidikan diarahkan kembali ke proses yang dinilai lebih patuh pada fakta dan ketentuan hukum. Pada saat yang sama, sikap Hochul menempatkan isu prosedural—mulai dari pengambilan informasi hingga hambatan kebijakan terkait konsumsi obat atau alkohol—sebagai bagian dari agenda perubahan yang ingin ia dorong.
Hochul juga menyoroti bahwa kritiknya bukan semata pada hasil akhir, melainkan pada cara proses itu dijalankan. Ia menilai, saat tuduhan serius muncul, seharusnya ada pemeriksaan yang benar-benar memastikan keterangan pihak penuduh ditangani secara langsung. Dengan menunjuk Jaksa Agung Letitia James, Hochul ingin langkah berikutnya dibaca sebagai respons institusional yang lebih tegas dan terarah.
Di saat yang sama, James menegaskan pendekatan yang akan diambil berangkat dari fakta dan ketentuan hukum. Ia menyebut kantor kejaksaan akan mewawancarai saksi-saksi serta menempuh langkah penuntutan bila dinilai layak berdasarkan pertimbangan yang diperlukan. Artinya, proses diarahkan untuk menilai ulang informasi dan bukti yang relevan sebelum menentukan apakah ambang batas penetapan dakwaan dapat dipenuhi.
Perdebatan yang muncul sebelumnya juga terkait pengelolaan informasi selama investigasi. Van Houten telah menyampaikan bahwa sebagian data yang dirilis belakangan tidak disampaikan kepada kantornya, sehingga pengambilan keputusan saat itu menyesuaikan ketersediaan bukti yang ada. Sementara itu, Cornell menyatakan telah menyerahkan bukti kepada kantor jaksa wilayah, termasuk rujukan percakapan dalam grup Snapchat yang membahas “free” sexual encounter pada malam dugaan serangan, yang kemudian turut membentuk cara publik menilai kelengkapan proses.
