jurnalistik.co.id – Dampak terhadap Komunitas Palestina
Di pihak Palestina, Jamal Juma—seorang aktivis kampanye Stop the Wall yang tinggal di Yerusalem—menyebut proyek E1 akan berdampak dahsyat. Ia mengatakan bahwa ini adalah “destruction of the communities” dan “destruction of families”, dan menyebutnya sebagai “a disaster”. Jamal Juma menambahkan bahwa lebih dari 40 komunitas Badui akan terdampak oleh proyek tersebut dan harus dievakuasi. Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran bahwa rencana pembangunan tidak hanya menyangkut perubahan batas wilayah, tetapi juga mengancam keberlangsungan komunitas yang sudah ada. Sejarah pendudukan juga menjadi latar pembahasan rencana E1. Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dari Yordania dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel kemudian menganeksasi Yerusalem Timur pada 1980, langkah yang tidak diakui oleh mayoritas besar komunitas internasional. Dengan tender yang kini dibuka dan batas penawaran yang berada di awal menjelang pemilu, rencana pembangunan E1 kembali menjadi sorotan. Pengkritik menilai langkah tersebut dapat mengunci perubahan di lapangan sebelum kebijakan baru berpeluang meninjau kembali rencana yang telah diterbitkan.Israel membuka tender pembangunan 1.200 rumah permukiman di kawasan E1 Tepi Barat
Menjelang pemilu umum Israel pada 27 Oktober, pemerintah Israel membuka kesempatan bagi kontraktor untuk mengikuti tender pembangunan rumah-rumah permukiman di Tepi Barat pendudukan. Tenggat pengajuan penawaran ditetapkan pada 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara.
Tender tersebut mencakup pembangunan sekitar 1.234 unit rumah di kawasan yang dikenal sebagai E1, yaitu area di timur Yerusalem. Rencana ini dinilai sangat sensitif karena berpotensi memengaruhi kemungkinan terbentuknya negara Palestina.
Menurut rencana, pembangunan akan dilakukan di wilayah E1, yang berada di sebelah timur Yerusalem dan memisahkan Tepi Barat secara efektif. Pengembangan di area ini, kata pengkritik, juga dapat mengisolasi Yerusalem Timur dan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian.
Secara internasional, permukiman Israel di wilayah pendudukan dinilai melanggar hukum internasional. Kendati demikian, perluasan permukiman telah terus berlangsung di bawah pemerintahan-pemerintahan Israel yang berbeda.
Dalam konteks yang lebih luas, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967. Permukiman-permukiman itu menampung sekitar 700.000 warga Yahudi, sementara sekitar 3,3 juta warga Palestina hidup berdampingan dengan permukiman tersebut.
Perluasan permukiman disebut meningkat tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022. Kenaikan itu berlangsung pula berbarengan dengan dimulainya perang Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
Rencana pembangunan di E1 sendiri sebelumnya sempat ditahan selama puluhan tahun akibat tekanan internasional. Namun, pemerintah Israel saat ini memberikan persetujuan untuk pembangunan E1 setahun lalu, dan menyatakannya secara eksplisit untuk “erase” atau menghapus gagasan tentang negara Palestina.
Meski ada gugatan ke pengadilan dari kelompok Palestina Badui yang tinggal di wilayah tersebut serta organisasi perdamaian Israel, Kementerian Perumahan Israel menerbitkan tender. Tender yang diumumkan kini mencakup 1.234 dari 3.401 unit rumah yang telah disetujui pemerintah Israel pada bulan Agustus tahun lalu.
Lingkup area yang ditargetkan adalah sekitar 12 kilometer persegi (4,6 mil persegi), terbentang di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim. Ketika rencana E1 diperkenalkan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—yang digambarkan sebagai nasionalis ekstrem sekaligus pendukung permukiman—menyatakan bahwa gagasan mengenai negara Palestina “being erased”.
Tenggat pengajuan penawaran pada 19 Oktober dinilai berhubungan dengan strategi politik. Dengan jadwal yang begitu dekat dengan pemilu pada 27 Oktober, pemerintah dapat menandatangani kontrak dengan kontraktor sebelum pergantian pemerintahan berikutnya, sehingga langkah pembatalan oleh pemerintah yang baru menjadi lebih sulit.
Para penentang proyek E1 memperingatkan bahwa pembangunan di area itu akan menghambat terbentuknya negara Palestina. Peringatan mereka menekankan bahwa rencana tersebut akan memutus kesinambungan wilayah di Tepi Barat: memotong bagian utara Tepi Barat dari bagian selatan, sekaligus menghalangi perkembangan di pusat kawasan perkotaan Palestina yang saling terhubung.
Salah satu organisasi yang mengkritik rencana tersebut adalah Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman di Israel yang juga menggugat rencana ini di pengadilan. Peace Now menyatakan bahwa pemerintah berupaya menandatangani kontrak dengan kontraktor sebelum pemilu agar sulit bagi pemerintahan berikutnya untuk membatalkan pembangunan.
Peace Now juga menilai bahwa bahkan implementasi sebagian dari rencana itu akan “fundamentally” mengubah karakter geografis dan strategis area. Penjelasan organisasi itu menyoroti bahwa pembangunan akan memutus Tepi Barat bagian utara dari bagian selatan serta mengisolasi Yerusalem Timur. Dalam pandangan mereka, pembangunan di E1 akan merusak kemungkinan mencapai akhir konflik dan kesepakatan damai berbasis solusi dua negara.
