Pemukim Israel mengepung keluarga Palestina di desa Tepi Barat

jurnalistik.co.id – Di desa Qusra, dekat Nablus, dua keluarga Palestina melaporkan bahwa mereka masih bertahan di rumah masing-masing setelah pengepungan dimulai sejak Minggu. Mereka mengaku suplai air dan listrik terputus, sementara persediaan makanan mulai menipis.

Pada Rabu, pasukan keamanan Israel dilaporkan mundur dari pos pemukim Yahudi di desa tersebut setelah bentrokan dengan kerumunan pemukim yang dinilai berhaluan ekstrem. Meski demikian, sekitar selusin pemukim disebut masih bertahan di lokasi.

Awalnya, setelah pemilik rumah melapor kepada tentara Israel, rekaman awal menunjukkan sejumlah prajurit yang tiba di tempat itu berdoa bersama para pemukim. Sejak saat itu, keluarga Abu Ridi dan Hassan menggunakan media sosial untuk meminta bantuan setelah kondisi di rumah mereka memburuk.

Isolasi warga dan kendali akses

Kepala keluarga Qusay Abu Ridi menulis bahwa situasi terasa gawat, terutama karena mereka “completely isolated”. Dalam unggahannya, ia menegaskan, “We are living in our own home, on our own land, and we are asking for nothing more than the right to live safely and with dignity.”

Aysha Hassan, yang berbicara kepada Reuters, menyatakan para pemukim “tried to break the gate” dan “started throwing stones at us, cursing and insulting us”. Ia menambahkan bahwa keluarganya “dying of fear, extremely terrified”.

Gambaran dari kamera keamanan setempat menyebut adanya tindakan perusakan pada Minggu malam di luar rumah keluarga Abu Ridi. Dalam rekaman itu, pemukim disebut merobohkan sebuah tembok dan memakai batu-batu dari reruntuhannya untuk menghalangi jalan.

Dampaknya, tujuh orang—termasuk dua gadis kecil—tidak bisa keluar rumah, sementara warga Palestina lainnya juga kesulitan menjangkau mereka. Keluarga-keluarga ini berada di apa yang dikenal sebagai Area B, bagian dari Tepi Barat yang berada di bawah kendali administratif Palestina, namun berada dalam kendali keamanan Israel.

Senin lalu, pemukim juga dilaporkan menghalangi jurnalis dari surat kabar Haaretz yang condong ke kiri agar tidak mendekati properti keluarga Palestina. Para pelapor menyebut kendaraan mereka terhalang selama dua jam, dan ketika mereka meminta bantuan, tentara Israel di lokasi menolak menolong.

Menurut penuturan jurnalis, wilayah tersebut disebut zona militer tertutup. Namun, ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap para pemukim, sehingga hambatan akses tidak berlaku seimbang.

Respons militer, protes hukum, dan evaluasi dampak

Sore hari berikutnya, kelompok hak asasi Israel, Yesh Din, mengajukan permohonan mendesak kepada kepala Komando Sentral tentara Israel agar pasukan melindungi warga yang dikepung, mengevakuasi pos pemukim, dan menindak para pemukim yang bertanggung jawab.

Pada Selasa malam, sebuah ambulans Palestina akhirnya diizinkan mencapai keluarga-keluarga tersebut. Ambulans itu membawa makanan serta mengevakuasi satu anak untuk perawatan medis.

Pada waktu yang kurang lebih sama, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) merilis pernyataan yang mengecam pendirian pos baru. IDF menyatakan tindakan memasuki dan mengambil alih rumah warga Palestina merupakan “illegal, reprehensible, and unacceptable activity”.

Ketika kepala Komando Sentral IDF, Mayor Jenderal Avi Bluth, dan petinggi lainnya tiba lebih awal pada Rabu, mereka dilaporkan bertemu dengan warga serta menyampaikan “grave concern”. Setelah itu, rekaman kamera keamanan Palestina yang dibagikan kepada BBC memperlihatkan bentrokan antara tentara Israel dan polisi perbatasan, disertai kerumunan besar pemukim.

Dalam rekaman tersebut, pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan granat setrum. Video lain menunjukkan pasukan Israel mengambil alih kanopi tempat para pemukim berlindung, tetapi meninggalkan peralatan lainnya.

IDF menyatakan Polisi Perbatasan mengevakuasi tenda tersebut dan tengah bekerja untuk mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. IDF juga menegaskan insiden ini masih berlangsung dan keputusan telah diambil untuk memberikan tindakan disipliner terhadap personel keamanan yang terlibat, sebagaimana didokumentasikan di lokasi beberapa hari sebelumnya.

Sementara itu, kepala desa Qusra, Abdel Azim Wadi, mengatakan kepada BBC bahwa warga lokal melihat “a clear and sustained pattern of targeting Qusra”. Ia mengaitkan situasi terkini dengan serangkaian serangan yang belakangan terjadi terhadap wilayah tersebut.

Serangkaian kejadian terkait dan angka dampak

Bulan lalu, sebuah masjid yang baru selesai dibangun dilaporkan dibakar, dengan grafiti dalam bahasa Ibrani yang disemprot di area sekitarnya. Serangan itu disebut terjadi setelah insiden di desa Tal.

Ketika pemukim menyerang Tal, eskalasi terjadi hingga menewaskan enam orang—empat warga Palestina dan dua tentara Israel. Salah satu dari dua korban tentara Israel disebut bertindak sebagai koordinator keamanan bagi pemukiman Israel terdekat.

Di bulan Juli, pemukim juga dilaporkan mengepung sebuah rumah warga Palestina di desa Jalud yang berada dekat Qusra selama lebih dari dua minggu. Setelah pemiliknya melarikan diri, para pemukim mengambil alih properti tersebut dan bertahan di sana hingga saat ini.

Di tingkat PBB, Wakil Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, menyampaikan kepada Dewan Keamanan pada Selasa bahwa “Settler violence has reached unprecedented levels”. Ia menyebut adanya “the sobering human toll” serta menyinggung bahwa wilayah Nablus khususnya mengalami pukulan keras oleh kekerasan.

Menurut data PBB, sebanyak 76 warga Palestina—termasuk 18 anak-anak—tewas di Tepi Barat tahun ini, akibat tindakan pasukan Israel atau pemukim. Dalam periode yang sama, tiga warga Israel—termasuk satu warga sipil—disebut tewas dalam konfrontasi dengan warga Palestina dan dalam insiden penabrakan yang diduga dilakukan oleh seorang warga Palestina di Tepi Barat.

PBB juga menyebut sejak Januari 2023, 127 komunitas Palestina di Tepi Barat mengalami perpindahan penuh atau sebagian, termasuk 47 yang sepenuhnya terdampak perpindahan, dengan total lebih dari 6.390 warga Palestina. Untuk tahun 2026, organisasi itu mencatat sekitar 3.800 warga Palestina—hampir setengahnya anak-anak—telah dipindahkan akibat kekerasan pemukim, perobohan, dan penggusuran.

Di forum yang sama, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak gagasan bahwa pemukiman menjadi hambatan bagi perdamaian. Ia menyatakan pemukiman akan tetap ada dan terus bertumbuh karena negaranya memiliki hak berdasarkan klaim biblikal, historis, dan hukum atas tanah tersebut.

Danon juga mengatakan Dewan Keamanan “must understand a simple truth: we are not going anywhere”. Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa semua pemukiman melanggar hukum internasional dan bahwa pos-pos dibangun tanpa otorisasi resmi Israel.

Sementara itu, di Qusra, keluarga Abu Ridi dan Hassan tetap berada dalam kondisi yang sama: akses menuju rumah mereka dibatasi, kebutuhan dasar terganggu, dan ketegangan berlanjut di sekitar lokasi yang dikepung.