jurnalistik.co.id – Di lereng perbukitan kawasan Tepi Barat yang dikelilingi kebun zaitun, warga Palestina kini menghadapi kemungkinan kehilangan tanah yang sudah mereka garap lintas generasi. Perubahan itu muncul setelah otoritas Israel mengirim pemberitahuan terkait pengambilalihan lahan untuk proyek taman nasional baru.
Salah satu pemilik lahan, Abu Mudif, mengatakan ia menerima notifikasi bahwa tanahnya masuk dalam paket sekitar 450 acres yang akan diambil alih oleh otoritas Israel. Israel menyebut langkah tersebut dilakukan untuk “melindungi dan mengembangkan” situs bersejarah setempat melalui taman nasional berskala besar.
Menurut Abu Mudif, pola pengambilalihan semacam ini umumnya berujung pada kompensasi yang minim atau bahkan tidak ada. Ia juga menggambarkan penolakannya terhadap kompensasi karena warga memandang persetujuan uang ganti rugi sama saja dengan mengakui hilangnya warisan yang mereka anggap sebagai milik keluarga.
Abu Mudif merangkum rasa kehilangan itu dengan kalimat yang sangat personal: “If I wanted to describe it, the closest description I can give is that it is like having your soul ripped away. I cannot imagine myself without my land.”
Bagi Nahed Sakha, kekhawatiran tidak berhenti pada urusan kepemilikan. Ia memiliki sebuah restoran lokal yang terancam pembongkaran, dan ia menilai rencana Israel terlihat bertujuan “memotong” penduduk Palestina dari situs arkeologi yang sudah berdiri selama ribuan tahun.
Sakha menuturkan situs tersebut menyimpan peninggalan dari beberapa periode, termasuk warisan era Yahudi kuno serta jejak Romawi, masa Perang Salib, dan Kesultanan Utsmaniyah. Ia juga menyebut pekerjaan restorasi dan penggalian sudah mulai berjalan, sementara pemilik tanah diberi tahu bahwa “Landowners were told that no-one would be allowed to use or plough their land.”
Keprihatinan serupa turut disuarakan UNESCO. Badan PBB untuk pendidikan, sains, dan kebudayaan itu menyatakan Sebastia bukan hanya masuk daftar Warisan Dunia, tetapi juga ditambahkan ke “List of World Heritage in Danger”. UNESCO menyoroti ancaman utama yang terkait “planned expropriation and creation of the ‘Samaria’ (Shomron) national park, which could divide the property”.
Di antara area parkir pengunjung dan reruntuhan, jejak perdebatan itu terasa dalam kehidupan sehari-hari warga. Mohammed Azem, kepala desa Sebastia, menggambarkan kekhawatiran mereka saat mengakses area situs, termasuk soal risiko bila warga membersihkan material yang tersisa di reruntuhan karena kemungkinan menimbulkan masalah dengan pasukan keamanan Israel dan pemukim.
Azem juga menjelaskan posisi geografis Sebastia yang membelah pengendalian wilayah: Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dan keamanan Israel, sedangkan Area C berada di bawah kendali penuh sipil serta keamanan Israel. Pembagian kontrol inilah yang membuat dampaknya terasa langsung di lapangan.
Pada pekan sebelumnya, Israel mengalokasikan sekitar 113 juta shekel (ÂŁ27.8m) untuk memperluas kendali atas situs-situs arkeologi di Tepi Barat. Sebagian proyek, menurut laporan, menyasar lokasi di wilayah yang diadministrasikan Otoritas Palestina.
Dari konsultasi hingga klaim “pengambilalihan”
Dalam reruntuhan teater Romawi, aktivis Israel Alon Arad—yang memimpin Emek Shaveh, organisasi yang bertujuan memastikan warisan kuno kawasan menjadi milik semua komunitas—mengatakan otoritas Israel dinilai “bypass” konsultasi dengan administrasi lokal dan warga Sebastia.
Berita Terkait
Arad menekankan bahwa kendali atas situs tidak semestinya diputuskan tanpa komunitas setempat: “The thing is that Israel is not the owner of this place. This is a Palestinian heritage site. And in order to develop it in a positive way, it has to be done with the local community, with the municipality, so they can benefit.”
Rencana yang dibahas menyebut pintu masuk Sebastia akan dipindahkan ke sisi lain dari hamparan besar situs, sehingga akses ke area desa dan tempat parkir serta toko-toko setempat berjarak dari pintu masuk yang baru. Di sisi diplomasi, kementerian pariwisata dan luar negeri Palestina menyatakan berharap pengakuan UNESCO dapat memperkuat dukungan internasional terhadap penolakan mereka terhadap penyitaan lahan di Sebastia.
Namun Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menilai langkah UNESCO justru memberi ruang bagi upaya Palestina untuk melemahkan keterkaitan historis Yahudi di Tepi Barat. Saar menyatakan, “No vote in an international organisation can change history,”
Selain Sebastia, proses pengambilalihan lahan juga disebut menyasar Herodium—sebuah bukit buatan dengan istana di puncaknya yang dibangun oleh Raja Herodes. Di sana, Israel mulai mengambil alih lahan sekitar 80 acres untuk apa yang mereka sebut sebagai “preservation and development” situs.
Organisasi Israel Peace Now—yang memantau pembangunan pemukiman—berpendapat bahwa tindakan tersebut berbenturan dengan aturan hukum internasional. Peace Now menyatakan, “Under international law, as well as according to rulings of the Israeli Supreme Court, Israel is prohibited from expropriating land for settlement purposes or exclusively for the benefit of Israeli citizens”.
Peace Now menambahkan argumen mengenai cara negara kemungkinan membingkai legalitas kebijakan itu: “Consequently, in order for the expropriation to be considered lawful, the state will likely argue that the site is intended to serve both Palestinian and Israeli populations, despite the apparent fact that its primary rationale and purpose are linked to settlement expansion and Israeli control.”
Arkeologi dan politik: dua kubu pandangan
Bagi Shmuel Browns, yang pernah bekerja dalam penggalian di Herodium dan memimpin tur berpemandu, pengawasan otoritas Israel dipandang penting untuk melindungi tempat bersejarah dan bernilai religius. Browns mengatakan, “Israel feels responsible to look after the archaeology, the artifacts, the history of this land,”
Tetapi dalam konteks politik yang lebih luas, ia juga melihat ada dorongan untuk melangkah lebih jauh, terutama di kalangan kelompok sayap kanan dalam pemerintahan Israel. Disebutkan ada rancangan undang-undang yang awalnya diajukan tahun ini untuk memindahkan kendali situs arkeologi dari Civil Administration yang berada di bawah otoritas militer menuju kementerian warisan Israel, sekaligus memberi wewenang luas untuk menyita lahan demi “arsip” atau pelestarian arkeologi di seluruh Tepi Barat.
Rancangan itu, menurut laporan, melewati pembacaan pertama di parlemen pada bulan Mei, namun saat ini ditahan menjelang pemilu sehingga berpotensi tidak kembali dibahas. Bagi Alon Arad, justru keberadaan rancangan tersebut menunjukkan bahwa arkeologi dipakai sebagai alat, bukan semata kegiatan pelestarian.
Arad menilai upaya semacam itu memperlihatkan pola yang sama: “This is exactly how the mechanism works. You use archaeology, you use it in order to do excavations and to the narrative, to rewrite history, but you also use it in order to allocate lands or reallocate lands from Palestinian to Israeli,”
Di Sebastia, kekhawatiran warga semakin menguat karena keterhubungan mereka dengan reruntuhan berpotensi terputus. Sementara proyek-proyek pengembangan dan penggalian berjalan, ketegangan atas siapa yang berhak menentukan arah pengelolaan warisan kuno terus menjadi pusat perdebatan.
