jurnalistik.co.id – Kerusuhan di Afrika Selatan kembali meledak dan berujung kekerasan berskala luas setelah ketegangan terkait isu migrasi menguat di tengah protes anti-imigran. Bentrokan itu melibatkan pengunjuk rasa dan warga negara asing, termasuk di Soweto, Johannesburg, serta kawasan Durban. Di Durban, polisi melaporkan bahwa kekerasan dipicu oleh dugaan penyerangan oleh seorang warga negara asing terhadap demonstran. Situasi kemudian berkembang menjadi gelombang amuk yang berujung pada pembakaran sedikitnya 14 kendaraan. Dalam insiden tersebut, tiga warga negara asing ditangkap. Wartawan AFP di lokasi menyebut aparat sempat melepaskan tembakan peluru karet untuk membubarkan massa. Selain kendaraan yang terbakar, sebuah gedung perkantoran di kota itu juga dilaporkan ikut dibakar. Sementara itu, di Soweto, massa membakar sedikitnya 10 kendaraan. Tidak ada laporan mengenai korban luka dalam kerusuhan di area tersebut, namun aksi penjarahan dilaporkan ikut terjadi bersamaan dengan pembakaran. Toko-toko kecil yang dijalankan warga negara asing disebut menjadi sasaran penjarahan. Aksi kekerasan dan penjarahan digambarkan sebagai serangan terhadap bisnis milik kelompok migran yang kerap muncul saat sentimen xenofobia memanas. Pemerintah pun menilai protes yang terjadi merupakan bagian dari dorongan yang sama dengan demonstrasi besar pada awal tahun yang menyebabkan puluhan ribu orang meninggalkan negara tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Nasional Kepolisian, Letnan Jenderal Puleng Dimpane, menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan kekhawatiran dan memprotes tidak boleh dimaknai sebagai izin melakukan kejahatan. “Hak untuk menyampaikan kekhawatiran dan memprotes tidak memberi siapa pun hak untuk melakukan kejahatan… Kami sedang mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut,” katanya. Kerusuhan kali ini dipicu oleh putusan pengadilan yang kembali menyalakan amarah publik terkait pemrosesan aplikasi suaka. Keputusan tersebut menyatakan ketentuan tertentu dalam undang-undang pemerintah tentang pengungsi tidak konstitusional. Pengadilan menilai ketentuan itu selama ini secara tidak adil menghalangi sejumlah individu mengakses sistem suaka berdasarkan prosedur, termasuk ketika mereka memasuki Afrika Selatan secara tidak teratur. Menurut laporan, putusan itu membuat ratusan orang menyerbu pusat pengungsi pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Pergerakan tersebut dilaporkan turut mencakup orang-orang yang—berdasarkan kriteria penganiayaan atau bahaya di negara asal—tidak memenuhi syarat untuk klaim suaka. Di tengah kekhawatiran atas penyebaran informasi keliru, pemerintah menekankan bahwa putusan tersebut tidak otomatis memberikan status pengungsi maupun tempat tinggal permanen. Pemerintah menyatakan prihatin tentang konsekuensi tertentu yang tidak diinginkan dari putusan itu. Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap langkah pengetatan yang diumumkan pada bulan Juni untuk mengelola migrasi. Langkah pengetatan itu mencakup peningkatan kontrol perbatasan, penindakan terhadap penyelundupan manusia, dan percepatan proses deportasi. Afrika Selatan, yang disebut sebagai negara terkaya di benua tersebut, selama ini dikenal sebagai tujuan pencari kerja dari berbagai negara Afrika lainnya. Dalam rentang hampir dua dekade, negara ini juga dilaporkan berulang kali mengalami wabah kekerasan xenofobia, yang sering kali bertumpu pada tuduhan bahwa warga asing merebut sumber daya dan pekerjaan warga lokal yang jumlahnya langka. Menjelang pemilu pemerintah daerah (pilkada) yang dijadwalkan pada 4 November, isu pengangguran disebut menjadi bahan bakar yang membuat sentimen makin mudah tersulut. Tingkat pengangguran yang dilaporkan menembus angka di atas 30% dipandang sebagai tantangan utama yang sensitif di ruang publik. Dalam konteks itu, protes yang berlangsung berminggu-minggu oleh kelompok populis—yang menuntut kepergian migran tak berdokumen selambat-lambatnya 30 Juni—memaksa puluhan ribu orang melarikan diri. Situasi yang berulang dalam beberapa bulan terakhir juga disebut berdampak pada hubungan diplomatik Afrika Selatan dengan sejumlah negara. Dari gelombang kekerasan sebelumnya, kepolisian menyatakan setidaknya empat warga asing tewas, meski beberapa pemerintah asing meyakini jumlah korban lebih tinggi. Gelombang pelarian terbesar dilaporkan berasal dari Zimbabwe dan Malawi, lalu disusul ribuan orang dari negara-negara seperti Ghana, Kenya, Lesotho, Mozambik, Nigeria, dan Uganda. Dengan latar putusan pengadilan yang mengubah dinamika pemrosesan suaka, ketegangan yang semula bersifat protes dilaporkan bertransformasi menjadi kekerasan di beberapa wilayah. Aparat menyatakan tengah memburu pelaku dan pihak berwenang berharap eskalasi dapat dihentikan sebelum meluas lebih jauh.
Kerusuhan Afrika Selatan Memuncak: Toko Warga Asing Dijarah, Sedikitnya 14 Kendaraan Dibakar
