jurnalistik.co.id – Mikhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang diberhentikan pada akhir Juli, menyerukan agar pemilihan presiden tetap digelar meski negara sedang berperang. Dalam sebuah video yang dipublikasikan di YouTube pada Selasa, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan sandera oleh Rusia.
Fedorov, yang berusia 35 tahun, mengaitkan seruannya dengan kondisi Ukraina sejak invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022. Sejak saat itu, Ukraina menerapkan darurat militer sehingga pemilu ditangguhkan. Ia menyatakan Ukraina bertahan bukan semata untuk menghadapi perang, melainkan karena ingin tetap menjadi negara Eropa yang merdeka.
“Democracy cannot be held hostage by Russia,” kata Fedorov dalam video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Ukraina melawan “precisely because we want to remain a free European state.” Ia tidak menyebut Presiden Volodymyr Zelensky secara langsung dalam pesannya.
Dalam video yang ia unggah, Fedorov menyoroti kebutuhan akan mekanisme politik yang bisa diterapkan secara legal, aman, dan realistis. Tujuannya, agar Ukraina dapat memulihkan proses demokrasi yang utuh meski konflik terus berlangsung dalam jangka panjang.
Seruan lewat mekanisme “legal, aman, dan realistis”
Fedorov menekankan bahwa pemilu harus dipahami sebagai bagian dari pemulihan tata pemerintahan, bukan sekadar agenda formal. Ia menyebut Ukraina tengah menghadapi “systemic crisis of governance” dan mengatakan negara ini “scared of change.”
Ia juga menunjuk masalah korupsi sebagai salah satu faktor yang menurutnya menghambat upaya perang. Menurut Fedorov, upaya memperbaiki tata kelola dan mengurangi korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bertahan negara.
Pemecatan Fedorov memicu protes dan perombakan lanjutan
Fedorov tidak disebut memiliki rencana politik tertentu setelah diberhentikan, karena fokusnya lebih diarahkan pada gagasan pemilu dan tata kelola. Namun, pemecatannya sendiri langsung memantik reaksi luas di dalam negeri.
Fedorov diberhentikan secara tak terduga dari jabatan Menteri Pertahanan pada akhir Juli, hanya enam bulan setelah ia dilantik. Keputusan tersebut memicu protes di berbagai wilayah Ukraina.
Pemecatan Fedorov kemudian banyak dikaitkan dengan ketegangan yang terjadi antara dirinya dan Panglima Angkatan Bersenjata, Oleksandr Syrskyi. Ia dianggap memiliki hubungan kerja yang tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan Syrskyi, terutama di tengah dinamika perang.
Berita Terkait
Beberapa minggu setelah protes menumpuk dan meningkatkan tekanan pada pemerintahan Zelensky, Syrskyi juga digantikan. Rangkaian pergantian pejabat ini memperlihatkan besarnya gelombang ketidakpuasan yang muncul pada periode tersebut.
Peran saat menjabat: antikorupsi, analisis data, dan perang berbasis teknologi
Sebelum diberhentikan, Fedorov dikenal ikut mendorong sejumlah agenda di Kementerian Pertahanan. Selama masa jabatannya, ia dikreditkan karena menghidupkan kembali kementerian, memimpin program melawan korupsi, dan menggunakan data untuk menganalisis serta berupaya meningkatkan kinerja di garis depan.
Di luar peran sebagai menteri, Fedorov juga memiliki jejak kerja yang berhubungan dengan teknologi. Sebelumnya, ia pernah membentuk “IT Army of Ukraine,” sebuah inisiatif sukarelawan untuk melancarkan serangan siber terhadap Rusia pada awal fase invasi skala penuh.
Ia kemudian memimpin kampanye penggalangan dana yang disebut “Army of Drones.” Dalam upaya tersebut, ia memperkenalkan elemen “gamification” dengan sistem yang memberi penghargaan dalam bentuk kredit kepada satuan militer Ukraina ketika menargetkan keberhasilan terhadap sasaran Rusia.
Ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan, fokusnya tetap berada pada serangan berbasis drone, perang berteknologi tinggi, serta urusan pengadaan. Ia juga meminta Elon Musk, pendiri SpaceX, untuk menghentikan penggunaan satelit Starlink oleh Rusia untuk mendukung serangan drone.
Pemantauan atas langkah itu disebut memberikan gangguan yang signifikan pada operasi Rusia di garis depan dan upaya kemajuan. Setelah pemecatannya, Fedorov menuliskan daftar capaian dalam unggahan Facebook dan menyatakan bahwa ia akan “continue” mengalahkan musuh melalui asimetri, kecepatan inovasi, dan kekuatan organisasi.
Pengganti dan sikap Zelensky yang belum merespons
Seusai pemecatan Fedorov, Presiden Zelensky menunjuk Yevgeniy Khmara sebagai Pelaksana Menteri Pertahanan. Khmara disebut sebagai pejabat intelijen karier dengan profil politik yang rendah.
Zelensky juga menawarkan posisi lain di pemerintahan kepada Fedorov, termasuk jabatan wakil perdana menteri untuk inovasi militer. Meski menerima tawaran-tawaran tersebut, Fedorov menyatakan bahwa ia hanya akan kembali bila jabatan yang dibuka adalah sebagai Menteri Pertahanan.
Hingga saat artikel ini dilaporkan, Zelensky belum memberikan respons terhadap seruan Fedorov maupun perkembangan yang menyertainya. Di tengah situasi darurat militer yang membuat pemilu ditangguhkan, panggilan untuk menggelar pemilihan tetap menjadi tantangan besar bagi arah kepemimpinan Ukraina dalam periode perang yang belum menunjukkan tanda berakhir.
