jurnalistik.co.id – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memperingatkan akan mengambil langkah lanjutan bila Ukraina tidak menyampaikan permintaan maaf secara publik terkait sengketa tawanan perang yang melibatkan dua prajurit Korea Utara.
Peringatan itu muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan informasi tersebut kepada Majelis Umum PBB pekan lalu. Seoul menilai pengungkapan itu seharusnya tetap dirahasiakan, karena berpotensi memicu ketegangan di kawasan.
Lee menekankan bahwa isu ini menyangkut “martabat” rakyat Korea serta “bangsa”. Ia menolak upaya meredam pernyataan tersebut dengan mengatakan persoalan itu tidak bisa dianggap sekadar kesalahpahaman.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha pada Kamis menyebut kasus ini sebagai “kesalahpahaman diplomatik”. Sybiha menambahkan bahwa pemerintahnya sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun, Lee mengelak dari penjelasan itu. Lewat unggahan di X, ia menegaskan bahwa fokus persoalannya adalah kesediaan Ukraina untuk mengakui fakta serta meminta maaf, bukan narasi lain yang mengarah pada eskalasi.
Menurut pernyataan kantor Lee pada pekan lalu, Ukraina-lah yang meminta agar rencana pemindahan dua tawanan itu dijaga kerahasiaannya. Alasannya, antara lain untuk melindungi keluarga para prajurit Korea Utara, serta untuk menghindari kritik bahwa Kyiv telah melewatkan kesempatan menukar prajurit tersebut dengan tawanan perang Ukraina.
Ukraina kemudian membalas dengan respons yang memperpanjang ketegangan. Kantor Zelensky menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan di antara kedua negara untuk menjaga kerahasiaan langkah itu, sehingga perdebatan berkembang menjadi perselisihan yang lebih tajam.
Di Korea Selatan sendiri, Lee menghadapi sorotan politik yang cukup besar setelah pengungkapan Zelensky. Pihak oposisi menuduhnya menutupi pemindahan tersebut dengan tujuan meredakan respons Pyongyang.
Berita Terkait
Dalam isu ini, dua prajurit yang dimaksud sebelumnya menjadi bagian dari ribuan warga Korea Utara yang mendukung Rusia dalam perang di Ukraina. Sejumlah informasi dari media lokal juga menyebut bahwa kedua prajurit itu menyampaikan keinginan agar dipindahkan ke Korea Selatan.
Sybiha, saat berbicara kepada media Ukraina pada Kamis, menyampaikan harapannya agar situasi segera berakhir. Ia mengatakan bahwa pemerintahnya sedang berupaya menyelesaikan persoalan, serta menyatakan Korea Selatan merupakan negara penting bagi Ukraina, sehingga ia berharap ada dorongan, kelanjutan, dan hasil konkret yang benar-benar tercapai.
Menanggapi perkembangan tersebut, Lee balik mengaitkan masalah pada niat pihak Ukraina. Ia menuduh Kyiv “berupaya memicu perang” di Semenanjung Korea, serta menyatakan penyesalan mendalam atas sikap yang tidak mengarah pada permintaan maaf dan pengakuan atas fakta kesepakatan.
Lee juga menyampaikan bahwa Ukraina—alih-alih mengakui fakta dan meminta maaf—membahas kemungkinan bentrokan militer yang segera terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Baginya, pembingkaian seperti itu dinilai berbahaya karena dapat memperbesar risiko konflik.
Respons kebijakan Seoul terhadap Ukraina tetap menjadi sorotan
Seoul memang selama ini menunjukkan dukungan terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh. Meski begitu, Korea Selatan tetap memegang kebijakan lama yang tidak memberikan senjata mematikan kepada negara mana pun yang terlibat dalam perang aktif.
Dengan demikian, perselisihan mengenai permintaan maaf publik dan klaim adanya permintaan kerahasiaan menjadi isu yang bukan hanya soal komunikasi antarnegara. Perkembangan ini juga berpotensi memengaruhi cara kedua pihak memandang langkah diplomasi di tengah sensitivitas keamanan regional.
Seiring eskalasi retorika dari kedua sisi, pernyataan Lee mengenai “langkah lanjutan” menandai bahwa sengketa tawanan perang ini belum dianggap selesai. Jika Ukraina tidak memenuhi tuntutan permintaan maaf publik, Seoul menegaskan bahwa konsekuensi berikutnya masih mungkin diambil.
