jurnalistik.co.id – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut penanganan 1.638 pelintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia diperkirakan hanya memerlukan sekitar Rp 800 miliar. Perhitungan itu disampaikan setelah Kementerian Perhubungan menghitung kebutuhan penanganan dari total anggaran Rp 4 triliun yang disiapkan pemerintah.
Menurut Dudy, angka Rp 800 miliar tersebut merupakan kebutuhan untuk penanganan langsung atas 1.638 pelintasan sebidang yang sudah dihitung kementeriannya. Ia menegaskan, besaran itu masih jauh di bawah dana yang telah dianggarkan pemerintah untuk pekerjaan pembenahan pelintasan sebidang di berbagai titik.
“Presiden menganggarkan Rp 4 triliun. Tapi setelah perhitungan kami, itu kami kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp 800 miliar,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).
Setelah itu, sisa anggaran yang ada menurut Dudy akan disinkronkan dengan rencana pembangunan flyover dan underpass di sejumlah titik pelintasan sebidang. Dengan skema seperti itu, dana yang tersedia tidak hanya dipakai untuk penanganan dasar, tetapi juga untuk opsi infrastruktur yang lebih permanen di lokasi-lokasi tertentu.
“Ya jadi nanti Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass,” jelas Dudy.
Namun, Dudy belum menguraikan secara rinci lokasi mana saja yang akan diperkuat pengamanannya. Ia juga belum menyebut titik mana yang nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan flyover atau underpass, sehingga penjelasan yang disampaikan masih bersifat umum.
Pembenahan besar-besaran di pelintasan sebidang
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pelintasan sebidang di seluruh Indonesia. Prabowo menyebut ada sekitar 1.800 titik pelintasan sebidang di Pulau Jawa, dan sebagian besar di antaranya belum terjaga dengan baik.
“Sekarang sudahlah, kami selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kami akan perbaiki semua lintasan tersebut,” ujar Prabowo.
Dalam penjelasan sebelumnya, pemerintah menyiapkan beberapa langkah konkret. Salah satunya ialah membangun pos penjagaan resmi dengan menempatkan petugas di titik tertentu. Opsi lain yang juga direncanakan adalah pembangunan flyover dan underpass di lokasi dengan lalu lintas tinggi.
Dengan dua jalur penanganan itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk mempercepat pembenahan pelintasan sebidang. Dana tersebut disiapkan agar risiko kecelakaan di masa mendatang bisa ditekan, terutama di titik-titik yang selama ini belum terjaga optimal.
Rencana pembenahan itu mengemuka setelah kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden tersebut menewaskan 16 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.
Peristiwa itu menjadi latar penting dari dorongan pemerintah untuk mempercepat pembenahan pelintasan sebidang. Karena itu, anggaran yang disiapkan kini diarahkan pada penanganan titik rawan, baik melalui pengamanan langsung, penempatan petugas, maupun pembangunan flyover dan underpass sesuai kebutuhan lapangan.
Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan masih memetakan kebutuhan di lapangan sebelum menentukan titik-titik yang akan ditangani lebih dulu. Dudy mengatakan pembahasan lanjutan akan tetap diselaraskan dengan rencana besar pemerintah dalam memperbaiki pelintasan sebidang di berbagai wilayah. Dari total 1.638 titik yang dihitung Kemenhub, pemerintah akan menyesuaikan langkah teknis dengan kondisi masing-masing lokasi.
Penyelarasan itu membuat anggaran Rp 4 triliun tidak hanya dibaca sebagai biaya penanganan satu jenis pekerjaan. Di dalamnya, ada penyesuaian antara kebutuhan pengamanan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pembenahan titik-titik yang dianggap rawan. Dudy menyebut seluruh proses itu masih akan berjalan mengikuti hasil perhitungan dan sinkronisasi di tingkat kementerian.
