jurnalistik.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat di era Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga tokoh ekonomi, ke Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan itu digelar untuk mendengarkan pengalaman mereka saat menghadapi berbagai krisis ekonomi pada masa jabatan masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, para tokoh tersebut diminta berbagi pengalaman terkait penanganan krisis yang pernah mereka hadapi, khususnya pada periode 2004-2014. Menurut Airlangga, pembahasan dalam pertemuan itu banyak menyoroti kondisi pada saat krisis ekonomi tahun 2008.
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” ucap Airlangga usai mendampingi Prabowo di Istana.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain ekonom sekaligus mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2005-2009, Paskah Suzetta; mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah; mantan Duta Besar RI untuk China tahun 2005-2009, Sudrajat; serta eks Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010-2014, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Airlangga menyebut para tokoh itu juga menyampaikan catatan pengalaman ketika masih berada di pemerintahan. Salah satu yang dibahas adalah kondisi inflasi dan dampak krisis terhadap nilai tukar serta harga energi pada masa lalu.
“Mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dollar, ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen,” ujar dia.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh ekonomi itu juga menilai konteks makro saat ini relatif lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Airlangga mengatakan, salah satu pembanding yang muncul dalam diskusi adalah bahwa fundamental ekonomi saat ini dinilai lebih kuat.
“Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan,” ucap Airlangga.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga meminta para menteri terkait untuk terus memonitor regulasi yang berkaitan dengan penguatan situasi finansial. Selain itu, pemerintah diminta menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” imbuh dia.
Secara terpisah, Burhanuddin Abdullah mengaku berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai pengalamannya di masa lalu. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kondisi saat ini.
Namun, Burhanuddin membantah jika diskusi itu berfokus pada nilai kurs rupiah. Ia mencontohkan bahwa situasi pada masa lalu memiliki sumber tekanan yang berbeda, meski dampaknya dinilai serupa.
“Enggak, bukan itu (kurs rupiah). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya saja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya eksternal kan. Nah, terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang,” ujar dia.
Burhanuddin juga mengaku sempat mengusulkan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci isi saran tersebut.
“Ada umum sekali tadi yang saya usulkan tapi Pak Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan,” tutur dia.
