jurnalistik.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memanfaatkan seluruh instrumen diplomasi yang dimiliki Indonesia untuk mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel. Salah satu jalur yang disorot Puan adalah posisi keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau BoP.
Puan menilai pemerintah perlu bergerak cepat agar para WNI itu segera dibebaskan. Ia menegaskan, semua langkah yang memungkinkan sebaiknya segera ditempuh demi menyelamatkan warga negara Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
“Semua hal yang bisa dilakukan sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa segera membebaskan WNI yang ditawan oleh Israel,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).
Politikus PDI-P itu juga menegaskan bahwa DPR RI mengecam tindakan militer Israel yang menangkap para aktivis dan jurnalis dalam misi kemanusiaan tersebut. Menurut dia, penangkapan terhadap orang-orang yang menjalankan misi kemanusiaan tidak bisa dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti melalui berbagai langkah diplomatik.
“Kami di DPR saya mengecam keras terjadinya hal tersebut, kami meminta agar segera dibebaskan WNI yang ditawan, dan kami meminta pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bisa secepatnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera bisa dibebaskannya para WNI tersebut,” pungkasnya.
Puan menekankan bahwa pemerintah tidak perlu menunggu lebih lama untuk memakai semua jalur yang tersedia. Dalam pandangannya, posisi Indonesia di BoP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pembebasan WNI yang ditahan Israel. Selain itu, ia juga menilai kementerian dan seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama agar upaya perlindungan terhadap para WNI bisa dilakukan secepat mungkin.
Diberitakan sebelumnya, 9 WNI yang terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis ditangkap tentara Israel saat menjalankan misi pelayaran kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla 2.0. Informasi itu disampaikan Global Peace Convoy Indonesia pada Rabu (20/5/2026), setelah sembilan WNI tersebut mengirimkan pesan darurat berupa video pernyataan bahwa mereka telah ditangkap.
Menurut informasi yang diterima, penangkapan dilakukan pada waktu yang berbeda, yakni Senin (18/5/2026) dan Selasa (19/5/2026) waktu setempat. Peristiwa itu memicu dorongan agar pemerintah Indonesia segera memakai semua jalur yang ada, termasuk melalui keanggotaan di Board of Peace, untuk memastikan para WNI tersebut bisa dibebaskan.
Pernyataan Puan datang di tengah meningkatnya perhatian terhadap nasib para WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di DPR, sikap yang disampaikan Ketua DPR itu mempertegas desakan agar pemerintah tidak hanya mengecam tindakan Israel, tetapi juga mengambil langkah konkret dan cepat melalui diplomasi.
Dalam keterangannya, Puan menempatkan keselamatan WNI sebagai prioritas utama. Ia menilai, selama masih ada peluang diplomatik yang bisa ditempuh, pemerintah harus memaksimalkan seluruh opsi yang tersedia untuk mengupayakan kebebasan para WNI yang ditahan.
Dengan posisi Indonesia di BoP, Puan berharap pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk ikut mendorong penyelesaian kasus tersebut. Ia juga menegaskan kembali bahwa DPR mengecam keras penangkapan terhadap para aktivis dan jurnalis yang tengah menjalankan misi kemanusiaan, serta meminta pembebasan segera bagi seluruh WNI yang ditahan Israel.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memanfaatkan seluruh instrumen diplomasi yang dimiliki Indonesia untuk mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel. Salah satu jalur yang disorot Puan adalah posisi keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau BoP.
Puan menilai pemerintah perlu bergerak cepat agar para WNI itu segera dibebaskan. Ia menegaskan, semua langkah yang memungkinkan sebaiknya segera ditempuh demi menyelamatkan warga negara Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
