jurnalistik.co.id – Insiden kebocoran data kembali mengguncang institusi pemerintah Amerika Serikat (AS). Kali ini, lebih dari 40.000 pegawai Department of Homeland Security (DHS) dilaporkan menjadi korban peretasan yang membuat informasi pribadi dan data sensitif mereka tersebar.
Laporan yang dipublikasikan situs transparansi Distributed Denial of Secrets menyebutkan, data yang bocor memuat identitas pribadi, nomor telepon, alamat email, serta informasi jabatan para pegawai DHS. Dalam temuan tersebut, pihak yang terdampak juga mencakup personel di unit-unit yang menjalankan pekerjaan berisiko tinggi.
Di antaranya adalah agen penyamaran (undercover), personel untuk operasi khusus, tim forensik komputer, hingga intelijen manusia (human intelligence). Kebocoran seperti ini dipandang serius karena menyentuh aspek privasi sekaligus berpotensi mengancam keselamatan petugas yang beroperasi di lapangan.
Selain pegawai DHS sendiri, beberapa lembaga di bawah naungan organisasi tersebut turut disebut terkena dampak. Mereka meliputi Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
Pihak DHS juga mengakui adanya potensi kebocoran data. Dalam pernyataan resminya yang dikutip Reuters, manajemen DHS menyebut, “Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif.”
Serangan siber yang dikaitkan kelompok “Department of Peace”
Kasus ini disebut sebagai serangan siber ketiga dalam waktu sebulan. Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab menamakan diri Department of Peace, dengan karakter aksi yang disebut bermotif politik atau dikenal sebagai hacktivist.
Rangkaian insiden ini menambah panjang daftar kebobolan data besar di lingkungan pemerintahan AS. Sebelumnya, pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim telah membobol data sensitif milik Federal Bureau of Investigation (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya.
Berita Terkait
Tidak lama setelah itu, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon juga menghadapi gugatan class action akibat kebocoran data yang disebut melibatkan jutaan personel militer aktif maupun veteran. Dalam kasus terbaru, Department of Peace diduga memperoleh puluhan ribu data pegawai DHS dengan menargetkan sistem layanan single sign-on milik perusahaan keamanan siber Okta yang digunakan departemen tersebut.
Okta sendiri membantah tuduhan keterlibatan sistem internalnya. Perusahaan itu menegaskan bahwa sistem internal mereka tetap dalam kondisi aman.
Struktur internal dan operasi rahasia ikut tersingkap
Kebocoran ini tidak hanya memunculkan data identitas pegawai, tetapi juga disebut membuka detail struktur organisasi internal DHS. Laporan menyebut sejumlah informasi mengenai program dan operasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui publik ikut tersebar.
Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama seorang peretas yang dikenal dengan nama maia arson crimew, bahkan dikabarkan menyediakan perangkat pencarian terbuka (search tool). Fasilitas tersebut memungkinkan publik dan jurnalis menelusuri data internal DHS yang bocor.
Kelompok Department of Peace juga menyampaikan pernyataan tertulis terkait aksi mereka. “Masing-masing dari mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka,” demikian bunyi pernyataan yang disertakan dalam laporan.
Keaslian data yang beredar telah diperiksa melalui investigasi Reuters. Media tersebut mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS dengan informasi dari biro kredit serta intelijen dark web milik District 4 Labs.
Menurut hasil pencocokan itu, konfirmasi menyatakan data yang bocor memang sesuai dan valid. Kondisi ini kembali menegaskan besarnya risiko keamanan siber, terutama ketika informasi pribadi milik pegawai yang bekerja di lembaga strategis dapat diakses serta disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
