jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan adanya kebocoran anggaran yang nilainya relatif besar di APBN maupun APBD. Dalam penjelasannya, ia menyoroti belanja barang dan belanja jasa di Indonesia yang, menurutnya, tidak menunjukkan keseragaman.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu (14/11/2026). Ia mengatakan, kebocoran anggaran itu muncul bukan hanya dari persoalan korupsi dan mark-up anggaran, melainkan juga dari pola belanja yang dinilai tidak terstandar.
“Kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar saudara-saudara sekalian, belanja barang dan belanja jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika,” kata Prabowo. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan peserta acara, menekankan bahwa ketidakkonsistenan harga maupun cara pengadaan menjadi titik yang perlu diperhatikan.
Dalam paparannya, Prabowo memberi contoh dari sektor layanan kesehatan. Ia menyinggung kondisi ketika rumah sakit di tingkat provinsi maupun kabupaten membeli obat-obatan dengan harga yang berbeda-beda.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan harga tersebut terjadi meski obat yang dibeli memiliki substansi dan spesifikasi yang sama. Dengan kata lain, Prabowo menilai tidak ada alasan yang jelas ketika barang dengan karakteristik identik justru ditetapkan dengan nominal yang berlainan.
Situasi serupa, menurut Prabowo, juga dapat ditemukan dalam belanja pada kementerian maupun lembaga negara. Ia menegaskan bahwa harga yang diperoleh tetap bisa berbeda-beda meski spesifikasi pengadaan yang digunakan dinyatakan sama.
Standar pengadaan dipersoalkan karena berujung pada ketimpangan harga
Berita Terkait
Prabowo memandang pola tersebut sebagai bentuk ketidakseragaman yang berpotensi memperbesar kebocoran anggaran. Ia menyusun penjelasan dengan membandingkan kesamaan spesifikasi barang atau kebutuhan pengadaan, lalu menunjuk adanya variasi harga yang dianggap tidak sejalan dengan logika pengelolaan anggaran.
“Kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar saudara-saudara sekalian,” kembali ia tekankan sebagai gambaran bahwa dampak dari praktik yang dinilai tidak seragam tidak bisa dianggap kecil. Dari sudut pandang Prabowo, masalah belanja barang dan jasa menjadi perhatian karena menyangkut bagaimana barang yang sama atau setidaknya memiliki spesifikasi serupa diperlakukan di berbagai institusi.
Prabowo juga menyatakan bahwa laporan yang diterimanya menyebut adanya kebocoran yang relatif besar pada pos APBN dan APBD. Ia kemudian merangkum bahwa selain isu korupsi dan mark-up, ketidakteraturan dalam belanja barang dan belanja jasa turut menjadi salah satu pemicunya.
Dalam contoh obat untuk rumah sakit dan pembelanjaan pada kementerian maupun lembaga, Prabowo menempatkan keseragaman spesifikasi sebagai pembanding utama. Ketika pembelian dilakukan dengan spesifikasi pengadaan yang sama tetapi menghasilkan harga yang berlainan, ia menilai situasi tersebut tidak memenuhi ekspektasi dasar dalam proses pengadaan.
Dengan demikian, inti pesan Prabowo berpusat pada adanya belanja yang tidak seragam antar institusi. Ia mengaitkan ketimpangan harga untuk barang dengan spesifikasi yang sama terhadap laporan kebocoran anggaran di APBN dan APBD, sekaligus menegaskan bahwa persoalan itu tidak hanya bersumber dari dugaan korupsi atau mark-up anggaran.
Prabowo juga menyoroti bahwa perbedaan perlakuan terhadap barang yang secara spesifikasi dinilai sama dapat menjadi indikator lemahnya kontrol dalam proses pengadaan. Ia memandang ketika mekanisme belanja tidak mengikuti standar yang jelas, maka ruang terjadinya kebocoran anggaran akan semakin terbuka, baik pada level pusat maupun daerah.
Dalam pandangannya, variasi harga yang muncul dalam pengadaan—termasuk pada layanan kesehatan—tidak cukup dijelaskan hanya melalui alasan administratif. Ia menekankan perlunya keseragaman prinsip ketika spesifikasi dan kebutuhan pengadaan disebut memiliki kesamaan, sebab ketidaksesuaian tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan nilai dan memperbesar dampak kebocoran yang dilaporkan.
