jurnalistik.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan siber, menyusul maraknya aksi peretasan di sejumlah negara yang mengganggu akses layanan internet banking.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang menilai peningkatan ancaman siber akhir-akhir ini perlu direspons lebih cepat oleh manajemen bank.
Dian mengatakan pengawas teknologi informasi (IT) perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank sejak Jumat pekan lalu. Koordinasi ini difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi serangan siber.
Dalam keterangan tertulisnya kepada Bloomberg Technoz pada Senin (9/10/2026), Dian menegaskan bahwa OJK juga telah berulang kali mengirim surat kepada direksi bank terkait keamanan siber.
“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan siber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborasi dalam surat saya itu,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya kepada Bloomberg Technoz, Senin (9/10/2026).
Melalui surat tersebut, OJK meminta perbankan memperketat pemantauan terhadap transaksi yang memiliki signifikansi. OJK juga meminta bank menghentikan sementara transaksi yang dinilai anomali untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.
Penguatan ketahanan digital dan prosedur uji
Dian menyebutkan, dalam ketentuan ketahanan digital perbankan, bank telah diwajibkan melakukan pengujian penetrasi. Langkah ini dipadukan dengan simulasi serangan siber untuk menguji kesiapan sistem dan respons operasional.
Berita Terkait
Selain itu, ketentuan tersebut juga mencakup audit teknologi informasi guna memastikan kontrol keamanan berjalan dan dapat ditelusuri secara memadai. Dengan kombinasi uji, simulasi, serta audit, OJK mendorong bank untuk memiliki gambaran yang lebih akurat tentang kelemahan yang mungkin dieksploitasi pelaku.
Permintaan OJK untuk mengaktifkan pemantauan transaksi signifikan serta menahan transaksi anomali juga menunjukkan fokus pada pencegahan dampak operasional. Praktik klarifikasi sebelum transaksi diteruskan diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian apabila ada upaya penyalahgunaan pada aktivitas layanan.
Dari sisi pengawasan, koordinasi dengan seluruh personel IT bank sejak Jumat pekan lalu menandakan pendekatan yang lebih terstruktur. OJK berupaya memastikan informasi ancaman dan kebutuhan mitigasi sampai ke level pelaksana, bukan berhenti di tataran kebijakan internal.
Langkah preventif yang ditekankan dalam surat OJK pada intinya bertujuan mempercepat respons bank ketika ancaman siber meningkat. Dalam konteks layanan yang makin bergantung pada akses digital, kesiapsiagaan jaringan, sistem, dan prosedur penanganan insiden menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan layanan.
Dengan memperkuat pengawasan transaksi, menjalankan klarifikasi atas aktivitas anomali, serta memastikan pelaksanaan pengujian penetrasi, simulasi serangan, dan audit teknologi informasi, OJK berharap perbankan dapat menekan peluang gangguan yang bersumber dari serangan siber global.
OJK memandang peningkatan ancaman siber sebagai isu yang tidak bisa ditanggapi dengan pendekatan yang lambat atau bersifat umum. Karena itu, koordinasi penguatan kesiapsiagaan yang melibatkan personel TI di seluruh bank diposisikan agar langkah pencegahan dapat dijalankan secara lebih cepat dan konsisten di level operasional.
Di saat yang sama, OJK juga menekankan pentingnya pengawasan atas transaksi yang relevan secara material. Dengan meminta bank melakukan klarifikasi bila ditemukan aktivitas yang dinilai tidak wajar, pengawas berharap proses verifikasi dapat menjadi penahan awal sebelum transaksi diteruskan, sehingga potensi gangguan layanan dan kerugian dapat ditekan.
Selain aspek pemantauan transaksi, ketentuan ketahanan digital yang mencakup pengujian penetrasi, simulasi serangan, serta audit teknologi informasi diarahkan untuk memperjelas kemampuan sistem dalam menghadapi skenario ancaman. Melalui rangkaian uji dan penelusuran kontrol, bank diharapkan memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai celah yang mungkin dimanfaatkan pelaku dan memperbaikinya sebelum berdampak pada layanan.
