jurnalistik.co.id – Kebocoran data kembali memukul institusi pemerintah Amerika Serikat. Kali ini, lebih dari 40.000 pegawai Department of Homeland Security (DHS) disebut menjadi korban peretasan yang berujung pada tersebarnya informasi pribadi dan data sensitif.
Distributed Denial of Secrets melaporkan insiden tersebut melalui publikasi yang menunjukkan materi bocor berasal dari lingkungan DHS. Data yang disebut terpapar mencakup identitas pribadi, nomor telepon, alamat email, hingga informasi mengenai jabatan para pegawai.
Menurut laporan yang beredar, dampak tidak hanya berhenti pada pelanggaran privasi administratif. Informasi itu juga dinilai menyangkut personel yang bekerja di unit-unit yang sifatnya strategis, termasuk agen penyamaran (undercover), operasi khusus, forensik komputer, serta intelijen manusia.
Potensi mengancam keselamatan di lapangan
Dengan karakter pekerjaan yang melibatkan operasi di lapangan, paparan data personal dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius daripada sekadar kebocoran kontak. Sejumlah pihak memandang insiden ini berpotensi memengaruhi keamanan para petugas yang menjalankan tugas mereka di konteks operasional.
Bukan hanya pegawai DHS yang disebut terdampak. Sejumlah lembaga yang berada di bawah payung DHS juga ikut menjadi perhatian, antara lain Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
DHS sendiri mengonfirmasi adanya potensi kebocoran data tersebut. Dalam pernyataan resminya yang dikutip Reuters, manajemen DHS menyebut sedang menindaklanjuti insiden dengan prioritas tinggi.
“Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif,” demikian bunyi pernyataan yang disampaikan pihak DHS.
Serangan siber ketiga dalam satu bulan
Insiden terbaru ini juga disebut menambah catatan serangan siber besar yang melanda lembaga pemerintah AS dalam satu bulan terakhir. Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab menamai diri Department of Peace.
Department of Peace diklasifikasikan sebagai hacktivist, yaitu pihak yang membawa agenda politik dalam aksinya. Penyebutan itu membuat kasus ini dilihat tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian gangguan yang terjadi berulang.
Berita Terkait
Sebelumnya, pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim mampu membobol data sensitif milik Federal Bureau of Investigation (FBI). Klaim tersebut mencakup informasi yang dilaporkan termasuk rekam medis ribuan pegawai.
Setelah itu, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon juga menghadapi gugatan class action terkait kebocoran data yang menyangkut jutaan personel militer aktif maupun veteran.
Dalam kasus yang terbaru, Department of Peace diduga memperoleh puluhan ribu data pegawai DHS dengan menargetkan sistem layanan single sign-on milik perusahaan keamanan siber, Okta. Sistem tersebut digunakan oleh DHS untuk mengakses layanan internal.
Namun, Okta membantah tuduhan keterlibatan sistem internalnya. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa sistem internal mereka tetap berada dalam kondisi aman.
Operasi rahasia dan struktur organisasi ikut terungkap
Di sisi lain, kebocoran yang muncul dari insiden ini dilaporkan tidak hanya menampilkan data identitas. Informasi mengenai struktur organisasi internal DHS, termasuk rincian program serta operasi rahasia yang selama ini tidak diketahui publik, juga disebut ikut tersebar.
Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama seorang peretas yang dikenal dengan nama maia arson crimew, bahkan disebut telah menyediakan perangkat pencarian terbuka. Fasilitas tersebut memungkinkan publik maupun jurnalis menelusuri data internal DHS yang bocor.
Department of Peace turut menyampaikan pernyataan tertulis terkait aksi mereka. Dalam pernyataan itu, kelompok tersebut menyebut, “Masing-masing dari mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka.”
Keaslian data diperiksa melalui pencocokan sampel
Reuters melaporkan telah memeriksa keaslian data yang beredar. Media tersebut mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS dengan informasi dari biro kredit serta intelijen dark web milik District 4 Labs.
Hasil pencocokan tersebut dinilai mengonfirmasi keabsahan data yang bocor. Temuan ini mempertegas bahwa risiko keamanan siber tidak berhenti pada gangguan teknologi, melainkan dapat bermuara pada akses dan penyebaran informasi pribadi yang sensitif.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa lembaga strategis menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Ketika data milik pegawai yang menjalankan fungsi operasional dapat diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab, konsekuensi terhadap privasi dan keselamatan dapat muncul dalam waktu yang cepat dan luas.
