jurnalistik.co.id – Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut menjadi dasar arah kebijakan fiskal yang disebut diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tahun 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2027 disusun untuk menjalankan PKPN. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (14/8/2026), pemerintah juga menegaskan fokus belanja pada sejumlah sasaran prioritas.
Pemerintah menyebut RAPBN 2027 berfokus pada delapan klaster prioritas, meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur; perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat,” kata Purbaya dalam Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).
Untuk menopang rencana tersebut, pendapatan negara pada RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Di sisi lain, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun yang juga tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook tahun berjalan.
Dari keseluruhan skema, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan komposisi itu, belanja pemerintah pusat dialokasikan Rp3.362,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp735 triliun.
Di antara alokasi belanja untuk kementerian/lembaga (K/L), Badan Gizi Nasional (BGN) disebut menjadi yang terbesar dalam RAPBN 2027. BGN memperoleh anggaran Rp240,2 triliun, sehingga menempati porsi tertinggi dibanding K/L lainnya.
Berita Terkait
BGN dinyatakan mengungguli Kementerian Pertahanan yang mendapatkan Rp189 triliun. Selain itu, alokasi BGN juga lebih besar daripada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp139,2 triliun.
Dengan mempertimbangkan kelompok K/L beralokasi terbesar, disebutkan bahwa jika dijumlahkan, anggaran 10 kementerian dan lembaga dengan alokasi terbesar mencapai sekitar Rp1.133,58 triliun. Dalam daftar tersebut, urutan teratas mencantumkan BGN di posisi pertama dan Kementerian Pertahanan di posisi kedua.
Rincian besaran alokasi pada RAPBN 2027 yang menonjolkan BGN sebagai penerima anggaran tertinggi memperlihatkan penekanan pemerintah pada isu gizi sebagai bagian dari klaster prioritas yang lebih luas. Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan belanja negara sebagai paket kebijakan yang dihubungkan dengan target PKPN serta upaya menjaga daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, struktur anggaran yang mencakup pendapatan negara Rp3.426 triliun, belanja negara Rp4.097,2 triliun, serta defisit 2,40 persen PDB menjadi kerangka untuk menjalankan berbagai prioritas pembangunan. Di dalam kerangka itu, BGN dengan alokasi Rp240,2 triliun menjadi penanda arah belanja yang paling menonjol pada RAPBN 2027 untuk level kementerian/lembaga.
Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah menempatkan neraca fiskal sebagai pijakan untuk menggerakkan berbagai program prioritas. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun dengan pertumbuhan 6,8 persen, sementara belanja negara dipatok Rp4.097,2 triliun atau naik 3,9 persen dibanding outlook tahun sebelumnya. Dari keseluruhan perhitungan tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB, dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.
Langkah kebijakan belanja yang dijelaskan Menteri Keuangan juga diarahkan untuk memastikan keterhubungan antara sasaran PKPN dan kebutuhan pelaksanaan program. Penegasan yang disampaikan dalam Nota Keuangan menekankan belanja bukan hanya untuk mengejar target tahun 2027, tetapi juga untuk optimalisasi belanja agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Melalui kerangka ini, pemerintah menyasar dorongan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan SDM, serta upaya menjaga daya beli masyarakat.
Di tingkat kementerian/lembaga, penonjolan anggaran turut terlihat dari alokasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut menjadi yang terbesar. BGN memperoleh Rp240,2 triliun, sehingga posisinya melampaui Kementerian Pertahanan yang mendapatkan Rp189 triliun, serta berada di atas anggaran Polri sebesar Rp139,2 triliun. Pemerintah juga menyebutkan bahwa bila digabungkan, 10 K/L dengan alokasi terbesar mencapai sekitar Rp1.133,58 triliun, dengan urutan teratas BGN dan Kementerian Pertahanan di posisi kedua—yang memperlihatkan fokus gizi sebagai bagian dari arah klaster prioritas yang lebih luas.
