jurnalistik.co.id – Jakarta, 29 September 2026—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, yang berlangsung pada Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2027.
Said menjelaskan, salah satu struktur penyangga yang masih diandalkan adalah konsumsi rumah tangga. Menurutnya, komponen ini ditempatkan sebagai bagian penting dalam menopang arah perekonomian nasional.
Dengan pertimbangan itu, Banggar bersama pemerintah menetapkan target inflasi untuk tahun 2027 berada pada kisaran 2,5%. Target tersebut menjadi salah satu pijakan dalam perumusan arah kebijakan fiskal pada APBN 2027.
Selain menyepakati asumsi makro, Said juga menegaskan adanya kesepakatan untuk memperbaiki iklim investasi serta penataan bisnis secara lebih terukur. Fokusnya, kebijakan yang disusun diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi pelaku usaha.
Dalam pandangan Said, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak dapat bertumpu pada APBN semata. Ia menekankan perlunya keterlibatan sektor swasta agar dorongan pembangunan dapat berjalan lebih menyeluruh.
“Sebab tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan hanya kekuatan APBN. Itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta dalam pembangunan [ekonomi],” kata Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027.
Pernyataan itu menegaskan logika perumusan RAPBN 2027 yang mengedepankan sinergi antara ruang fiskal dan aktivitas ekonomi yang tumbuh dari partisipasi swasta. Dengan begitu, program-program pembangunan diharapkan tidak berhenti pada mobilisasi belanja negara saja.
Berita Terkait
Dalam konteks rapat paripurna tersebut, pengesahan keputusan DPR menjadi penanda bahwa pembahasan RAPBN 2027 telah sampai pada tahap keputusan bersama. Tahapan ini melibatkan penetapan asumsi ekonomi makro yang sebelumnya didiskusikan dalam proses perumusan.
Said juga menyampaikan bahwa arah penyusunan RAPBN 2027 mengaitkan target-target ekonomi dengan kebutuhan penguatan fondasi ekonomi domestik. Ia menilai konsumsi rumah tangga dapat berperan sebagai salah satu penyangga utama dalam menjaga kesinambungan dinamika ekonomi.
Melalui target inflasi 2,5% untuk tahun 2027, Banggar dan pemerintah berupaya memberikan kerangka yang lebih jelas bagi perencanaan kebijakan. Kerangka tersebut penting agar berbagai instrumen dalam APBN memiliki acuan yang serasi dengan kondisi makro yang dituju.
Di sisi lain, kesepakatan untuk memperbaiki iklim investasi dan penataan bisnis menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berkutat pada angka-angka asumsi, tetapi juga menekankan kualitas lingkungan ekonomi. Penataan yang disebut “dengan terukur” mencerminkan adanya kehati-hatian dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan mekanisme yang bisa dijalankan.
Bagi Said, melibatkan peran swasta bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan agar target pertumbuhan ekonomi 6% dapat dikejar secara lebih realistis. Ia menempatkan APBN sebagai pengungkit, sementara aktivitas ekonomi yang digerakkan sektor swasta menjadi sumber daya tambahan dalam mendorong kinerja ekonomi.
Dengan demikian, pengesahan pengambilan keputusan RAPBN 2027 dalam rapat paripurna tersebut memperlihatkan bahwa DPR dan pemerintah telah mengunci beberapa elemen kunci, mulai dari asumsi dasar ekonomi makro hingga arah perbaikan iklim investasi. Langkah ini menjadi dasar penting untuk tahapan lanjutan dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan APBN 2027.
Pengesahan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 bukan berhenti pada pembacaan dokumen, melainkan berlanjut pada penetapan keputusan bersama yang menjadi pegangan bagi perumusan kebijakan berikutnya.
Dalam penjelasan di rapat paripurna, Said Abdullah juga menggarisbawahi bahwa arah penyusunan RAPBN 2027 disusun dengan menautkan target-target ekonomi pada kebutuhan penguatan ekonomi dalam negeri, termasuk melalui konsolidasi peran konsumsi rumah tangga.
Dengan mengunci asumsi makro dan menekankan perbaikan iklim investasi secara terukur, keputusan DPR memberi sinyal bahwa pelaksanaan APBN 2027 diharapkan memiliki dasar yang konsisten, sementara dorongan pembangunan dapat memperoleh dukungan dari aktivitas sektor swasta.
