jurnalistik.co.id – Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (27/9/2026). Langkah ini dilakukan tujuh bulan sebelum masa jabatannya berakhir, sekaligus membuka ruang agar proses pemilihan presiden dapat berlangsung lebih cepat.
Pengunduran diri tersebut muncul saat Serbia mempersiapkan pemilu parlemen yang dipercepat pada 25 Oktober. Keputusan ini juga berpotensi mengubah peta jabatan di pemerintahan, termasuk peluang Vucic untuk kembali berada dalam kabinet sebagai perdana menteri jika Partai Progresif Serbia (SNS) yang dipimpinnya berhasil membentuk pemerintahan baru.
Sebelum mengumumkan pengunduran diri secara resmi, Vucic telah menyampaikan pada akhir Juni bahwa ia berencana mundur. Pada saat itu, Serbia disebut akan menyelenggarakan pemilihan parlemen dan presiden lebih awal dari jadwal semula.
Situasi politik menjelang keputusan Vucic diwarnai tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka menilai pemerintahan Vucic dan para sekutunya makin otoriter, sementara demonstran antipemerintah menyatakan polisi memukuli mereka serta melakukan penahanan secara tidak adil.
Pemerintah Serbia membantah tuduhan tersebut. Meski demikian, pada Minggu ratusan pendukung Vucic berkumpul di depan gedung Kepresidenan di pusat Kota Beograd untuk menyampaikan dukungan.
Beberapa menit sebelum pengunduran diri dinyatakan secara resmi, Vucic berbicara kepada massa yang mengibarkan bendera. Ia mengungkapkan, “Ini adalah malam terakhir saya di gedung ini,” kemudian menyebut, “Saya telah melayani Anda dan tanah air saya, Serbia, dengan setia, … Saya bangga dengan apa yang telah kita lakukan bersama,” sebagaimana dilaporkan Reuters.
Berdasarkan konstitusi Serbia, Ketua Parlemen Ana Brnabic akan menjalankan tugas sebagai presiden sementara sampai presiden baru terpilih. Pemilihan presiden harus diselesaikan dalam waktu 90 hari, sedangkan masa kampanye berlangsung antara 30 hingga 60 hari.
Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Vucic juga menyampaikan proyeksi tahapan pemilu. “Pada akhir Desember … kita akan memiliki putaran pertama pemilihan presiden,” katanya.
Pemilu parlemen yang digelar bulan depan mempertemukan SNS dan partai-partai sekutunya dengan Students Win, sebuah gerakan antikorupsi yang dipimpin mahasiswa, serta European Serbia, koalisi partai-partai oposisi yang pro-Barat. Hingga kini, Students Win, European Serbia, dan sejumlah partai lainnya belum menentukan kandidat yang akan mereka usung untuk pemilihan presiden.
Berita Terkait
Vucic, 56 tahun, dikenal sebagai salah satu figur paling dominan dalam politik Serbia selama lebih dari satu dekade. Karier politiknya bermula sebagai nasionalis garis keras dan saat itu ia menjabat sebagai menteri informasi pada era mendiang Slobodan Milosevic ketika Serbia dilanda perang pada 1990-an.
Setelah periode tersebut, Vucic beralih pada jabatan eksekutif yang lebih tinggi. Ia pernah menjadi wakil perdana menteri pada 2012-2014, lalu menjabat perdana menteri pada 2014-2017.
Pada 2017, Vucic berpindah ke posisi presiden yang sebagian besar bersifat seremonial. Kendati demikian, ia tetap mempertahankan kendali kuat terhadap partainya maupun pemerintahan.
Dalam kebijakan luar negeri, Vucic menjalankan pendekatan yang berusaha menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan. Serbia disebut mempererat relasi dengan China yang menjadi investor besar, sekaligus tetap mempertahankan kerja sama dengan Rusia sebagai pemasok utama gas alam.
Di sisi lain, Serbia juga terus mempertahankan target jangka panjang untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE). Vucic juga berupaya memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Perjalanan pemerintahan Vucic mendapat pukulan besar pada November 2024. Saat itu, kanopi sebuah stasiun kereta yang baru direnovasi di Kota Novi Sad, Serbia bagian utara, runtuh dan menewaskan 16 orang.
Tragedi tersebut kemudian memicu gelombang demonstrasi nasional yang digerakkan mahasiswa serta kelompok oposisi. Mereka menuntut adanya pertanggungjawaban pihak yang dinilai bertanggung jawab, transparansi dalam pengadaan pemerintahan, penghentian korupsi sistemik, serta digelarnya pemilu parlemen lebih awal.
Pemerintah berulang kali menolak tuduhan yang disampaikan para demonstran. Namun, sejumlah pejabat—termasuk dua menteri—akhirnya ditangkap atau mengundurkan diri setelah insiden tersebut.
Saat mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu, Vucic menyatakan pula telah memberikan amnesti dan pengampunan kepada 49 orang yang ditangkap atau menjalani proses hukum terkait aksi demonstrasi. Pengampunan itu mencakup 12 aktivis dan 11 pendukung Vucic sendiri.
