jurnalistik.co.id – Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Acara ini digelar di Aula Titinepo Polda Gorontalo pada Senin (9/11).
Kegiatan tersebut berfokus pada penilaian efektivitas pengelolaan Alat Material Khusus (Almatsus), sekaligus menyoroti tata kelola pendukung yang terkait. Dengan agenda ini, pemeriksaan diharapkan mampu memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan Almatsus dijalankan dalam praktik di lingkungan Polri.
Dalam sambutannya, Kapolda Gorontalo menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kinerja oleh BPK RI dipandang sebagai momen penting untuk melakukan evaluasi. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, terutama pada aspek pengelolaan Almatsus yang menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Kapolda menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja bukan hanya bertujuan memeriksa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pengelolaan berjalan lebih baik. Melalui penilaian yang dilakukan, Polda Gorontalo diharapkan dapat memastikan setiap tahapan pengelolaan berlangsung sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Irjen Nurworo Danang juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh jajaran terhadap tim pemeriksa BPK RI. Ia meminta agar pihak terkait bersikap kooperatif dan responsif, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Gorontalo menyampaikan, “Polda Gorontalo siap mendukung seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Kami berkomitmen untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka serta memastikan setiap pengelolaan Almatsus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kapolda.
Berita Terkait
Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan perlunya tertib administrasi dalam seluruh proses pengelolaan sarana dan prasarana. Ia menekankan agar pengelolaan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga unsur efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dapat terjaga sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
Melalui pemeriksaan ini, diharapkan tersedia hasil yang dapat menjadi rujukan evaluatif bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Penekanan pada efektivitas pengelolaan Almatsus dimaksudkan agar sarana pendukung tugas kepolisian benar-benar mampu digunakan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan dibukanya Entry Meeting tersebut, Polda Gorontalo menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melalui upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan internal.
Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja itu menjadi tahap awal dalam rangkaian proses pemeriksaan BPK RI, sekaligus mempertemukan pihak terkait untuk menyelaraskan pemahaman mengenai ruang lingkup penilaian. Dalam konteks tersebut, perhatian diarahkan pada efektivitas pengelolaan Almatsus beserta praktik tata kelola pendukung yang selama ini dijalankan, agar seluruh proses berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui forum ini, arah pemeriksaan juga ditekankan pada bagaimana pengelolaan Almatsus dilaksanakan secara nyata di lingkungan Polri, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan setiap tahapan pengelolaan tidak hanya memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan operasional di lapangan secara lebih konsisten dan terarah.
Komitmen Polda Gorontalo untuk mendukung pemeriksaan disampaikan melalui kesediaan memberikan data dan informasi yang diperlukan secara terbuka. Koordinasi dengan tim pemeriksa menjadi penting agar informasi yang diminta dapat disiapkan secara responsif, tepat waktu, dan akurat, sehingga proses penilaian dapat berlangsung sesuai agenda dan mekanisme yang telah ditentukan.
Pada saat yang sama, pemeriksaan juga diharapkan mendorong perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui penertiban administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Hasil evaluatif dari pemeriksaan diharapkan menjadi bahan rujukan untuk penyempurnaan, guna memperkuat unsur efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan internal sejalan dengan semangat Polri Presisi.
