jurnalistik.co.id – Kajian akhir tahun INDONESIA 2026 tentang tata kelola investasi iklim menyoroti hubungan antara risiko bencana dan kemampuan fiskal daerah. Studi yang disusun oleh The Indonesian Institute (TII) menyimpulkan bahwa provinsi dengan risiko bencana lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal serta kesiapan adaptasi iklim yang lebih rendah.
Penelitian ini melihat bagaimana tata kelola investasi iklim berjalan di 38 provinsi. TII menggambarkan peran kemampuan daerah dalam menyusun proposal dan menyerap anggaran sebagai faktor yang dapat memengaruhi arah aliran dana.
Peneliti Bidang Ekonomi TII, Putu Rusta Adijaya, menilai bahwa dana iklim yang dialokasikan berdasarkan kemampuan daerah menyiapkan dokumen dan mengelola anggaran akan cenderung mengalir ke wilayah yang sudah lebih siap. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat kesenjangan antardaerah melebar.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11/2026), Putu menyampaikan usulan perbaikan mekanisme alokasi. âKarena itu, kami mengusulkan alokasi berbasis kebutuhan dan kapasitas, dengan model tata kelola yang berbeda untuk setiap kelompok provinsi,â ujarnya.
Untuk menilai kebutuhan iklim, studi menggunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Selain itu, penilaian juga memasukkan ND-GAIN (Notre Dame Global Adaptation Initiative) sebagai indikator kerentanan, sehingga gambaran urgensi kebutuhan adaptasi tidak hanya bergantung pada satu pendekatan.
Di sisi lain, kapasitas iklim diukur melalui dua komponen utama. Pertama, rasio kemandirian fiskal dipakai untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kedua, indeks kesiapan ND-GAIN digunakan untuk menilai kesiapan daerah menghadapi dampak perubahan iklim.
Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas pada provinsi-provinsi yang diteliti. Temuan tersebut terlihat dari pola korelasi negatif antara indikator risiko bencana dan dua ukuran kapasitas: rasio kemandirian fiskal serta indeks kesiapan ND-GAIN.
Berita Terkait
Secara statistik, korelasi negatif antara IRBI dan rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar r = â0,69. Sementara itu, korelasi antara IRBI dan indeks kesiapan ND-GAIN berada pada r = â0,56, yang memperkuat sinyal bahwa daerah dengan risiko lebih tinggi tidak selalu diikuti kapasitas yang memadai.
Dengan demikian, studi menegaskan bahwa tata kelola investasi iklim yang bergantung pada kapasitas pengusulan dan penyerapan anggaran berisiko memperbesar ketimpangan antarwilayah. Putu menekankan bahwa perbedaan kebutuhan dan kapasitas antarkelompok provinsi perlu diterjemahkan ke dalam model alokasi yang tidak seragam.
Rekomendasi Putu berangkat dari gagasan alokasi berbasis kebutuhan dan kapasitas, disertai pengelolaan yang disesuaikan untuk setiap kelompok provinsi. Pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan urgensi adaptasi di daerah berisiko tinggi dengan kemampuan nyata untuk menjalankan program iklim secara efektif.
Studi ini menempatkan aliran dana investasi iklim sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat provinsi. Ketika pengusulan program dan penyerapan anggaran berjalan lebih lancar, pengalokasian cenderung mengikuti kemampuan tersebut. Pada akhirnya, wilayah yang sejak awal lebih siap dapat memperoleh dukungan lebih besar dibanding daerah yang kebutuhan adaptasinya lebih mendesak.
Penilaian kebutuhan dalam kajian tidak berhenti pada gambaran risiko bencana semata. Indeks Risiko Bencana Indonesia dipakai untuk menangkap tingkat risiko, sementara ND-GAIN dipakai untuk memperlihatkan sisi kerentanan dan urgensi adaptasi. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, peneliti ingin memastikan bahwa arah prioritas tidak hanya ditentukan oleh satu ukuran, melainkan menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi daerah.
Temuan utama mengarah pada adanya kesenjangan sistemik antara kebutuhan dan kemampuan menjalankan agenda iklim. Secara statistik, hubungan negatif antara IRBI dan rasio kemandirian fiskal menunjukkan bahwa kenaikan risiko bencana tidak berbanding lurus dengan kekuatan pengelolaan keuangan daerah (r = â0,69). Pola serupa juga muncul pada kaitan IRBI dengan indeks kesiapan ND-GAIN (r = â0,56), yang menguatkan bahwa daerah berisiko lebih tinggi belum tentu memiliki kesiapan yang memadai untuk pelaksanaan program adaptasi.
Dari hasil tersebut, kajian menyimpulkan bahwa mekanisme investasi iklim yang terlalu menitikberatkan kapasitas pengusulan dan penyerapan anggaran berpotensi membuat ketimpangan antardaerah semakin lebar. Karena itu, model tata kelola dan alokasi perlu dibedakan sesuai kelompok provinsi agar perbedaan kebutuhan serta kapasitas dapat diterjemahkan ke dalam skema yang lebih sesuai. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan kapasitas, urgensi adaptasi di wilayah berisiko lebih tinggi tetap dapat ditangani, sekaligus memastikan program dijalankan dengan kemampuan yang benar-benar tersedia.
