jurnalistik.co.id – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, mendorong penguatan Posyandu sebagai jalur penting untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan saat menghadiri penilaian Lomba Posyandu Enam SPM di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Jumat (13/11/2026).
Kegiatan lomba tersebut menjadi momentum bagi Posyandu di tingkat desa untuk menunjukkan sejauh mana layanan yang dijalankan benar-benar menjangkau kebutuhan warga. Nani menekankan bahwa optimalisasi pelayanan Posyandu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan target pemerataan layanan dasar melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam kesempatan itu, Nani mengajak masyarakat memahami bahwa berbagai persoalan pelayanan dasar dapat disampaikan melalui Posyandu. Ia menyebut ruang lingkup yang dimaksud tidak hanya terbatas pada urusan kesehatan, melainkan juga mencakup sektor-sektor lain yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, hingga ranah sosial dapat dibawa ke forum layanan Posyandu. Tidak berhenti di situ, kebutuhan terkait perumahan dan pekerjaan umum juga termasuk hal yang semestinya diketahui dan dipahami oleh warga sebagai bagian dari akses pelayanan dasar.
Nani juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah desa dan para kader. Upaya ini, menurutnya, penting terutama bagi warga yang belum memahami fungsi serta cakupan Posyandu.
Ia berharap tidak ada kesalahpahaman bahwa Posyandu hanya menjadi tempat pemeriksaan kehamilan atau penanganan saat anak sakit. Pesan tersebut ia sampaikan secara tegas melalui pernyataan yang menekankan perkembangan peran Posyandu saat ini.
“Jangan lagi berpikir Posyandu hanya untuk memeriksa kehamilan atau anak yang sakit. Sekarang Posyandu didukung enam OPD, sehingga masyarakat yang memiliki persoalan pendidikan, bantuan sosial, BPJS, maupun kondisi rumah dapat menyampaikan keluhannya melalui Posyandu,” ujar Nani.
Berita Terkait
Dengan dukungan enam OPD, Posyandu diharapkan tidak sekadar memberikan layanan rutin, tetapi juga menjadi titik penghubung bagi warga agar keluhan dapat diteruskan sesuai kebutuhan. Dari situ, proses pelayanan diharapkan lebih terarah dan lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.
Nani menegaskan bahwa penguatan enam bidang SPM membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari aspek penganggaran. Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan program Posyandu dapat diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing OPD.
Ia memandang keterlibatan berbagai pihak sebagai kunci agar target pemerataan akses pelayanan dasar tidak hanya berhenti pada rencana. Ketika alur dukungan berjalan mulai dari perencanaan hingga implementasi, Posyandu dapat menjalankan peranannya dengan lebih konsisten di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Nani berharap penilaian Lomba Posyandu Enam SPM tidak berhenti sebagai ajang kompetisi. Menurutnya, lomba seharusnya berujung pada peningkatan kualitas kelembagaan, penguatan kapasitas kader, hingga layanan langsung yang benar-benar dirasakan warga.
“Melalui Lomba Posyandu Enam SPM ini, kita ingin melihat sejauh mana kader memahami tugas dan tanggung jawabnya serta bagaimana pelayanan enam bidang SPM benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memotivasi kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu,” ujar Nani.
Dengan fokus pada pemahaman tugas para kader dan pelaksanaan pelayanan yang nyata, lomba ini diharapkan memberi dorongan berkelanjutan. Pada akhirnya, harapan yang ingin dicapai adalah agar Posyandu semakin kuat, responsif terhadap kebutuhan warga, dan mampu menghadirkan akses pelayanan dasar secara lebih merata di wilayahnya.
Nani juga berharap para pengurus dan kader memanfaatkan hasil penilaian lomba sebagai bahan evaluasi yang membimbing perbaikan berkelanjutan. Dengan melihat bagian mana yang masih perlu ditingkatkan, Posyandu dapat menyusun tindak lanjut yang lebih terarah, baik dalam penguatan kapasitas kader maupun dalam penyusunan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga di desa.
Di saat yang sama, Nani menekankan pentingnya penyebaran pemahaman yang tepat agar warga tahu bagaimana Posyandu berfungsi dan bagaimana keluhan dapat disalurkan. Ketika peran Posyandu dipahami secara lebih luas dan didukung keterlibatan enam OPD, warga diharapkan memperoleh akses pelayanan dasar yang lebih mudah, sementara kader dan pemerintah desa dapat bekerja lebih proaktif menjawab persoalan yang muncul di lingkungan mereka.
