jurnalistik.co.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua lokasi penunjang pelayanan.
Langkah tersebut dilakukan pada Jumat, 13/11/2026, saat Idah bersama tim meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Inspeksi diawali dari SPPG Marisa Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi. Di lokasi ini, penyelenggaraan layanan mencakup 1.858 porsi, sehingga pengawasan detail proses produksi menjadi perhatian utama dalam sidak.
Idah menelusuri sejumlah titik kegiatan, mulai dari kondisi gudang basah, gudang kering, proses persiapan bahan makanan, tahap pemorsian, hingga tempat pencucian ompreng.
Dari peninjauan tersebut, ia menilai fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum berjalan optimal. Air bekas pencucian ompreng disebut masih mengalir ke saluran atau selokan yang kurang berfungsi dengan baik, lalu bercampur dengan limbah lainnya.
“Dari hasil sidak hari ini, ada beberapa temuan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah.
Selain isu pada pengelolaan limbah, Idah juga mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak baik berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Ia menyebut potensi tersebut bisa muncul dari aktivitas pembersihan sayuran, kegiatan memasak, maupun dari bekas pencucian ompreng.
Dalam peninjauan itu, ia juga menemukan belum tersedianya tempat sampah yang dipilah sesuai jenis, yakni organik, nonorganik, dan residu. Menurutnya, pengelompokan sampah menjadi bagian penting agar proses kebersihan berjalan terarah dan tidak bercampur.
Berita Terkait
Wagub Idah turut menyoroti evaluasi menu makanan yang perlu dilakukan secara teratur. Ia meminta pencatatan mengenai jenis makanan yang tidak disukai anak-anak, sekaligus memantau jumlah sisa makanan setiap hari untuk menilai penerimaan.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang. Tadi disampaikan sisa nasi mencapai 17 kilogram. Ini cukup banyak,” ungkapnya.
Setelah meninjau tahapan di SPPG Marisa Utara, Idah melanjutkan pemeriksaan ke SPPG Itwasda Polda Gorontalo yang juga berada di Kecamatan Marisa Utara. Pada tahap ini, pemeriksaan diarahkan pada kesiapan proses pelayanan dan penerapan standar operasional dalam pengelolaan kegiatan MBG.
Hasil sidak selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bersama lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan. Harapannya, perbaikan yang diperlukan dapat ditindaklanjuti sesuai temuan di lapangan.
Idah menekankan bahwa SPPG yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu. Dengan pembenahan pada aspek kebersihan, pengelolaan limbah, serta evaluasi menu yang konsisten, layanan MBG diharapkan makin tepat sasaran dan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan penerima.
Di lokasi sidak, Idah juga menegaskan pentingnya penguatan kontrol harian agar setiap tahapan pengolahan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Ia meminta mitra penyelenggara dan pengelola yayasan memastikan temuan di lapangan tidak berhenti pada pencatatan, melainkan langsung ditindak dalam bentuk perbaikan terukur.
Pada bagian kebersihan, wagub menyoroti bahwa pengelolaan yang kurang tertata berisiko memunculkan masalah bau yang mengganggu kenyamanan proses pelayanan. Karena aktivitas pembersihan bahan, proses memasak, hingga sisa pencucian ompreng terjadi berulang, pengawasan kualitas lingkungan kerja perlu dibarengi kedisiplinan prosedur.
Idah menambahkan, evaluasi MBG tidak hanya menyasar sarana dan pengelolaan limbah, tetapi juga konsistensi penyajian menu. Pencatatan mengenai menu yang kurang diminati serta pemantauan sisa harian, termasuk angka sisa nasi yang telah disampaikan, diharapkan menjadi dasar perbaikan berkala. Hasil pemeriksaan kemudian akan dibawa untuk pembahasan bersama lintas perangkat daerah agar langkah perbaikan dapat segera dijalankan dan kualitas layanan SPPG percepatan sejak 2025 terus meningkat.
