jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama BPN Pohuwato mempercepat proses sertifikasi sejumlah aset tanah, khususnya lahan sekolah serta aset pemerintah daerah. Langkah ini dibahas dalam kunjungan koordinasi pada Kamis, 6/11/2026.
Koordinasi itu dipimpin Kabid Pertanahan Dinas PUPR–PKP Provinsi Gorontalo, Zakiya M. Baserewan, yang melakukan sinergi langsung ke Kantor BPN Kabupaten Pohuwato. Rombongan turut diikuti Tim Dinas PUPR–PKP dan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.
Di lokasi pertemuan, Zakiya diterima Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pohuwato, Abdul Rasyid. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang membahas prioritas sertifikasi aset tanah pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, dua pokok agenda menjadi fokus utama. Pertama adalah percepatan penerbitan sertipikat untuk lahan sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pohuwato. Kedua, pembahasan rencana sertifikasi lahan Silo Jagung milik Pemprov Gorontalo seluas 18.000 meter persegi.
Lahan Silo Jagung itu berlokasi di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan. Sertifikasi untuk aset produktif tersebut diarahkan agar memiliki dasar legal yang jelas sejak tahap administrasi berjalan.
Untuk program sertifikasi lahan sekolah, Zakiya menjelaskan kondisi pengurusan yang sedang berlangsung di beberapa sekolah. Ia menyebut bahwa saat ini terdapat lima sekolah di Pohuwato yang tengah menangani proses sertifikat secara mandiri.
Menurut Zakiya, progres tiap sekolah menunjukkan tahap yang berbeda-beda. SMAN 1 Buntulia telah berada pada proses pertimbangan teknis di BPN dan tahap tersebut disebut sudah keluar.
SMAN 1 Paguat, lanjut Zakiya, berada pada proses Pertek dari PUPR. Proses Pertek tersebut dinyatakan sudah ada dan kemudian diserahkan ke BPN untuk langkah lanjutan.
Berita Terkait
Untuk SMAN 1 Lemito, pengurusan disebut sudah selesai pada bagian pengukuran tanah. Sementara itu, SMAN 1 Popayato Barat masih berada pada tahap proses tandatangan pertimbangan teknis oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Adapun untuk SLB Pohuwato, Zakiya menyampaikan bahwa prosesnya baru selesai pada tahap pengukuran tanah. Dengan kondisi tersebut, koordinasi lanjutan dibutuhkan agar berkas dapat masuk ke tahap berikutnya secara tertib.
Target penyelesaian akhir November 2026
Zakiya menyampaikan harapannya agar rangkaian proses sertifikasi dapat segera diselesaikan. Ia berharap seluruh tahapan bisa tuntas dan rampung pada akhir November 2026.
Permintaan agar percepatan berjalan efektif juga disambut dengan apresiasi dari Abdul Rasyid. Ia menilai langkah koordinasi semacam ini penting, karena banyak aset lahan pemerintah berpotensi tidak segera ditangani sertifikasinya dalam waktu lama.
Abdul menekankan bahwa bila aset tidak segera memiliki kepastian legal, risiko penguasaan oleh pihak lain dapat meningkat. Ia mengingatkan bahwa tanah yang tidak dikelola dan tidak diperkuat legalitas kepemilikannya bisa menjadi sasaran klaim atau penguasaan di lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat muncul karena lemahnya penguatan status kepemilikan. “Bayangkan ada pemda yg sudah 20 tahun baru mau ngurus sertifikat, dan tanah-tanah sudah dikuasai masyarakat karena tidak digunakan dan tidak diperkuat legalitas kepemilikan melalui SHP,” ungkap Abdul Rasyid.
Dengan adanya sinergi yang lebih rapat antara pemprov dan BPN, diharapkan aset tanah milik Pemprov Gorontalo—mulai dari lahan sekolah hingga lahan produktif seperti Silo Jagung—dapat segera memperoleh sertifikat resmi. Upaya ini ditujukan untuk memberikan keamanan hukum di masa depan, sekaligus mengurangi potensi sengketa terkait status tanah.
Koordinasi pada Kamis, 6/11/2026 tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan administrasi pertanahan. Tahap-tahap yang masih berjalan pada masing-masing lokasi diharapkan dapat dirapikan agar target penyelesaian pada akhir November 2026 tetap dapat dikejar.
