jurnalistik.co.id – Konflik dan persoalan keamanan yang kembali menonjol di Papua Pegunungan mendapat sorotan dari sudut pandang kemanusiaan. Sejumlah pihak menekankan agar warga sipil tidak lagi menjadi kelompok yang paling terdampak.
Dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Grand Sartika, Wamena, pada Sabtu (26/9/2026), forum tersebut menegaskan pentingnya dialog sebagai jalan menuju perdamaian. Acara bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” diharapkan mampu menghadirkan ruang saling memahami.
Pertemuan ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari akademisi hingga anggota legislatif. Dialog juga melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, LSM, serta perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Unsur dari organisasi kemahasiswaan dan paguyuban turut hadir dalam agenda tersebut. Selain itu, forum juga diikuti perwakilan dari TNI dan Polri, sesuai fokus pembahasan mengenai keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Perlindungan warga sipil jadi fokus utama
Pesan yang mengemuka bukan hanya membicarakan konflik, melainkan upaya menghentikan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perlindungan masyarakat sipil disebut menjadi prioritas, mengingat kondisi yang selama ini memunculkan keresahan.
Dalam pembahasan, keberlangsungan pendidikan dan layanan kesehatan mendapat perhatian khusus. Forum menilai, ketika situasi keamanan memburuk, aktivitas dasar masyarakat juga ikut tertekan.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi belakangan ini berdampak pada rasa aman masyarakat Papua maupun non-Papua. Ia menilai, keresahan tersebut perlu ditangani dengan cara yang lebih membuka ruang untuk menyatukan pandangan.
Menurut Yops, diperlukan forum yang mempertemukan beragam pihak agar solusi bisa dirumuskan secara lebih luas. Ia menegaskan bahwa persoalan Papua tidak bisa dipandang tunggal dari satu sudut tertentu.
Berita Terkait
“Persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Karena itu, semua pihak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara terbuka,” kata Yops.
Dialog ditempatkan sebagai jalur penyelesaian
Di tengah beragam keterlibatan unsur, diskusi diarahkan untuk mendorong proses yang lebih damai melalui dialog. Forum berupaya menunjukkan bahwa pertentangan tidak harus berakhir pada eskalasi kekerasan, melainkan bisa diarahkan ke pembicaraan dan pencarian titik temu.
Melalui dialog, berbagai pihak diharapkan dapat menyampaikan pandangan tanpa menutup kemungkinan perbedaan. Dengan cara itu, gagasan yang muncul diharapkan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam langkah-langkah lanjutan.
Acara di Hotel Grand Sartika, Wamena, juga menjadi ruang komunikasi yang memberi kesempatan bagi elemen masyarakat untuk menyuarakan harapan mereka. Terutama, harapan agar tidak ada lagi warga sipil yang terus menjadi korban dari situasi konflik yang berlangsung.
Kesimpulan diskusi menempatkan perlindungan terhadap masyarakat sipil sebagai titik berangkat utama. Forum menegaskan bahwa upaya perdamaian harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kehidupan normal warga, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.
Dengan menghadirkan akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan MRP, pemuda, serta unsur aparat keamanan, dialog tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama menuju Papua yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.
Forum tersebut juga menekankan bahwa keresahan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa di lapangan, tetapi ikut membentuk cara warga menjalani aktivitas harian. Karena itu, arah pembahasan diarahkan agar komunikasi dan pendekatan bersama dapat meredakan rasa takut yang selama ini mengganggu banyak orang.
Dalam kerangka dialog, keterlibatan beragam unsur dinilai memberi ruang yang lebih setara untuk saling menjelaskan persoalan sesuai peran masing-masing. Perwakilan aparat keamanan, bersama tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta unsur pemuda dan LSM, diharapkan mampu menyelaraskan pemahaman agar langkah perlindungan masyarakat sipil tidak berhenti pada wacana.
Para peserta memandang bahwa upaya perdamaian perlu disambungkan dengan pemulihan kehidupan normal, terutama agar pendidikan dan layanan kesehatan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diskusi tidak berakhir pada pertemuan semata, melainkan menjadi pijakan untuk tindak lanjut yang lebih terarah dan berkelanjutan demi Papua yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.
