jurnalistik.co.id – Upaya pengukuhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi pengingat bahwa ruang sipil bukan sekadar pelengkap administrasi negara. Ormas seharusnya hadir sebagai energi sosial yang tumbuh dari warga, bukan sekadar pelindung kepentingan penguasa.
Pada 21 Agustus 2026, Hashim Djojohadikusumoāadik Presiden Prabowoāmendapat tugas dari sang kakak untuk menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Ia juga didaulat sebagai Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dan dalam kapasitas tersebut mengukuhkan 20 Ormas.
Tugas yang dikukuhkan kepada Ormas itu adalah mendukung, membantu, serta mengawal program pemerintah. Salah satu program yang disebut adalah Makan Bergizi Gratis.
Peristiwa semacam ini pada dasarnya wajar, karena keberadaan Ormas memang memiliki hubungan dengan kerja-kerja pemerintahan. Namun yang menentukan kualitas Ormas adalah bagaimana batas dukungan itu dipasang, serta kepada siapa loyalitas terakhirnya diarahkan.
Alexis de Tocqueville dalam buku bertajuk Democracy in Amerika memosisikan Ormas sebagai kekuatan yang tidak terbentuk dari negara, tetapi tumbuh dari warga. Dalam kerangka itu, Ormas ditempatkan sebagai perkumpulan warga yang sukarela untuk menjadi pilar dalam kehidupan berdemokrasi.
Di Indonesia, pembentukan Ormas juga lahir dari warga, bukan pemerintah. Sejarah pembentukannya berkaitan dengan munculnya kesadaran kolektif warga negara untuk berserikat guna memperjuangkan keperluan bersama, memperkuat kehidupan sosial, sekaligus membentuk kesadaraan kebangsaan.
Jika ditinjau dari UU 16/2017, Ormas dibentuk oleh warga negara sebagai ruang aspirasi, kegiatan pemberdayaan, serta partisipasi dalam pembangunan. Maknanya, hubungan Ormas dan pemerintah tidak bersifat subordinatif, melainkan kemitraan yang kritis dan konstruktif.
Dari sini, dukungan Ormas terhadap program pemerintah dapat dibenarkan ketika program tersebut berpihak pada kebutuhan warga. Tetapi dukungan tidak boleh melebur menjadi legitimasi tanpa kendali.
Dalam nalar tersebut, sifat dukung yang semestinya dijaga terbatas pada pengawasan, korektif, dan sikap kritis. Konsistensi loyalitas Ormas juga harus tetap kepada warga dan peraturan perundang-undangan, bukan kepada pemerintah sebagai pusat kuasa.
Ketika garis ini kabur, Ormas berisiko kehilangan jati dirinya. Pada titik tertentu, relasi kuasa membuat Ormas tidak lagi berdiri sebagai kekuatan independen warga sipil, melainkan ānaik kelasā sebagai tameng kekuasaan.
Berita Terkait
Jika sudah demikian, wajah Ormas menjadi kehilangan nilai. Bukan karena ia membantu program pemerintah, melainkan karena ia berhenti menjalankan fungsinya sebagai pengimbang dan pengawal kepentingan warga.
Bukan Kepanjangan Tangan Pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan programnya kerap bersinggungan dengan sikap kritis warga sipil. Namun hal ini bukan berarti pemerintah harus menolak keberadaan kelompok warga kritis, baik dalam bentuk organisasi maupun perseorangan.
Sebaliknya, fungsi warga kritis tidak terletak pada upaya membangun kekuatan sipil yang berhadapan secara langsung untuk menjadi tameng ketika pemerintah berhadapan dengan warga sipil. Fungsi itu hadir sebagai pengingat agar pemerintah tidak lalai pada kepentingan warga.
Dengan kata lain, kritik bukan musuh pemerintahan, melainkan jalur kolektif agar program tepat sasaran. Kritik juga menjaga agar kebijakan tidak merugikan warga dan tidak menghambur-hamburkan keuangan negara.
Dalam ingatan sejarah, pembentukan Ormas pernah diarahkan untuk menjadi wadah perlawanan terhadap kolonialisme serta memperjuangkan kemerdekaan. Maka, ketika organisasi sipil berubah menjadi perangkat yang memperhalus kehendak penguasa, makna historisnya seperti bergeser dari peran warga menjadi kepanjangan tangan kekuasaan.
Di masa kini, Ormas idealnya berposisi sebagai penyalur aspirasi warga. Ia menjadi kelompok yang memperjuangkan kepentingan warga sekaligus sadar tentang posisinya sebagai pihak kritis yang menyeimbangkan kepentingan kekuasaanāterutama saat kepentingan itu kadang membabi buta.
Memang tidak masalah jika Ormas memberi dukungan pada program pemerintah. Tetapi penekanan dukungan itu perlu ditegaskan: dukungan bukan dalam rangka memberi legitimasi politik atas semua kebijakan pemerintah.
Ormas seharusnya membantu agar program berjalan sesuai kebutuhan warga, sambil tetap membuka ruang koreksi. Melalui pengawasan, korektif, dan sikap kritis, Ormas menjaga jarak sehat dari kuasa.
Pada akhirnya, independensi Ormas bukan soal simbolik. Independensi adalah syarat agar Ormas dapat menjalankan peran sebagai corong aspirasi warga sipilādan tetap berharga sebagai kekuatan sosial yang tumbuh dari warga, bukan yang dibentuk oleh relasi kuasa.
Karena itu, pengukuhan 20 Ormas dengan mandat mendukung dan mengawal program pemerintah semestinya dibaca sebagai kesempatan memperkuat kemitraan kritis. Tantangannya sederhana sekaligus menentukan: menjaga batas dukungan, memastikan loyalitas tetap pada warga dan aturan, serta menolak berubah menjadi tameng kekuasaan.
