jurnalistik.co.id – Swiss menolak usulan yang menginginkan penafsiran yang lebih ketat terhadap kebijakan netralitas diplomatik negaranya. Berdasarkan hasil resmi, lebih dari 70% pemilih menolak proposal yang membatasi kemampuan Swiss menjatuhkan sanksi tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Usulan itu juga diarahkan untuk menahan Swiss dari langkah yang dinilai membawa negara itu semakin dekat dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Debat mengenai posisi netral Swiss kembali menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina berlangsung secara penuh.
Dalam kampanye dukungan, Moskow secara terbuka menyatakan mendukung inisiatif tersebut. Di Swiss, gagasan itu didukung oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berada di kubu kanan, sementara pemerintah federal dan seluruh partai besar lain menolaknya.
Netralitas vs ruang fleksibilitas kebijakan
Lukas Golder, co-direktur lembaga riset Gfs.bern, mengatakan kepada penyiar publik Swiss SRF bahwa pemilih tidak menolak gagasan untuk tetap memegang netralitas. Menurutnya, hasil pemungutan suara justru menunjukkan bahwa warga Swiss menginginkan sanksi terhadap Rusia.
Golder menilai masyarakat telah memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang seharusnya dicapai oleh netralitas Swiss. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis menyampaikan dalam debat televisi bahwa “netralitas selalu diterapkan dengan tingkat fleksibilitas”.
Cassis juga menekankan bahwa kebijakan netralitas tidak dimaknai sebagai sikap acuh. Ia menyatakan bahwa Swiss tidak berencana mencabut larangan penjualan persenjataan ke negara-negara yang tengah berkonflik, termasuk Ukraina, tetapi netralitas “tidak berarti indiferen”.
Dalam penjelasannya, Cassis menambahkan bahwa Swiss “tidak akan menutup mata” ketika melihat pelanggaran terhadap aturan internasional yang memungkinkan negara tersebut hidup dalam perdamaian.
Catatan sejarah netralitas Swiss
Berita Terkait
Swiss memperoleh pengakuan internasional atas status netralnya pada 1815, ketika negara itu diberikan “netralitas abadi” melalui Kongres Wina. Periode tersebut berlangsung di tengah perang dan gejolak di Eropa.
Netralitas itu kemudian didefinisikan secara hukum melalui Konvensi Den Haag pada 1907. Konvensi tersebut melarang Swiss memasok senjata kepada negara-negara yang sedang berperang.
Swiss juga pernah menolak permintaan Jerman agar amunisi untuk tank dikirim ke Kyiv. Pada Perang Dunia Kedua, Swiss tetap menjaga sikap netralitas.
Sejarah kebijakan Swiss juga mencakup keputusan yang kemudian menjadi sorotan. Swiss disebut menyimpan emas yang dijarah oleh Nazi, serta pada langkah yang dimaksudkan untuk mencegah Jerman Nazi menyerbu, Swiss menolak masuknya ribuan pengungsi Yahudi.
Swiss kemudian meminta maaf atas kebijakan-kebijakan tersebut pada era 1990-an. Dalam sistem demokrasi langsung Swiss, banyak keputusan politik besar kerap diserahkan kepada warga melalui referendum.
Hasil pemungutan suara kali ini memperlihatkan bagaimana perdebatan mengenai batas netralitas tetap menjadi isu sensitif. Namun, penolakan terhadap pendekatan yang lebih ketat menunjukkan warga memilih agar Swiss mempertahankan ruang fleksibilitas dalam menerapkan prinsip tersebut.
Penolakan mayoritas itu menegaskan bahwa isu netralitas di Swiss tidak dipahami sekadar sebagai jarak politik, melainkan menyangkut cara negara menempatkan diri ketika ketegangan internasional meningkat. Dengan menolak rancangan yang mempersempit ruang pengambilan keputusan, pemilih pada praktiknya memberi sinyal bahwa penerapan prinsip netralitas perlu tetap bisa bergerak mengikuti perkembangan situasi, termasuk dalam bentuk kebijakan sanksi.
Di ruang debat, garis besar yang muncul adalah perbedaan antara “netralitas” sebagai prinsip dan ketentuan yang ingin dibuat lebih kaku oleh usulan tersebut. Cassis menempatkan netralitas sebagai kerangka yang tetap memiliki batas moral dan kepatuhan pada hukum internasional, sehingga Swiss tidak diminta bersikap abai ketika terjadi pelanggaran aturan yang menjadi landasan hidup bersama dalam perdamaian. Pada saat yang sama, Swiss menegaskan tidak ada rencana mencabut larangan penjualan persenjataan kepada pihak yang tengah berkonflik, termasuk Ukraina, tetapi prinsip itu tidak identik dengan ketidakpedulian.
Gambaran itu juga sejalan dengan rekam jejak Swiss yang berulang kali memunculkan perdebatan. Sejak pengakuan status netralnya pada 1815 dan pengaturan hukum melalui Konvensi Den Haag 1907, Swiss pernah mengambil keputusan tegas, termasuk menolak pengiriman amunisi yang diminta Jerman untuk tank ke Kyiv serta tetap menjaga sikap netral pada Perang Dunia Kedua. Di periode berikutnya, keputusan yang kemudian dipersoalkan—mulai dari tuduhan terkait emas era Nazi hingga penolakan masuknya ribuan pengungsi Yahudi—turut membuat masyarakat lebih sensitif terhadap bagaimana netralitas diterjemahkan. Karena dalam sistem demokrasi langsung, pilihan warga lewat referendum menjadi penentu, polemik batas netralitas tetap kembali mengemuka setiap kali kebijakan luar negeri berada di titik ujian.
