jurnalistik.co.id – Pergeseran kursi perdana menteri Israel mulai terbuka setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot untuk diberi kesempatan membentuk pemerintahan baru. Di balik peluang itu, rekam jejak militer Eisenkot—terutama ketika memimpin operasi terhadap Palestina—menjadi sorotan tajam.
Herzog mengambil langkah tersebut setelah pemilu nasional Israel pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas mutlak. Menurut laporan yang disampaikan Herzog pada 7 November 2026, mandat pertama diberikan kepada Eisenkot dengan target pembentukan kabinet baru.
Proses politiknya di parlemen juga menunjukkan angka yang timpang, namun tidak otomatis menjamin jalan mulus. Dari 120 anggota Knesset, 67 orang merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan, sementara Netanyahu memperoleh dukungan dari 46 anggota dan tujuh lainnya tidak memberikan rekomendasi.
Herzog dijadwalkan menyerahkan mandat resmi kepada Eisenkot pada 8 November 2026. Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyusun pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari berikutnya.
Meski rekomendasi parlemen condong ke Eisenkot, hitung-hitungan koalisi tidak otomatis berpihak. Koalisi empat partai yang dipimpinnya hanya memiliki 48 kursi, sedangkan blok yang terkait Netanyahu mengantongi 53 kursi. Agar mencapai mayoritas minimal 61 kursi, Eisenkot membutuhkan tambahan dukungan.
Dari karier militer panjang ke panggung politik
Sebelum bergerak dalam politik, Eisenkot meniti karier militer selama beberapa dekade. Ia lahir pada 19 Mei 1960 di Tiberias, Israel, dalam keluarga Yahudi keturunan Maroko, dengan ayah dari Marrakesh dan ibu dari Casablanca.
Masa kecilnya banyak dihabiskan di Eilat, sebuah kota pelabuhan di bagian selatan Israel. Ia kemudian memulai dinas militernya pada 1978 dengan bergabung bersama Brigade Golani, salah satu satuan infanteri dalam IDF.
Perjalanan pangkatnya berlanjut hingga mencapai posisi komando pada level brigade, yaitu ketika Eisenkot memimpin Brigade Golani pada periode 1997–1998. Setelah itu, ia menjabat sebagai Komandan Divisi Yudea dan Samaria pada 2003–2005, sebutan yang digunakan Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967.
Ketika Intifada Kedua masih berlangsung, wilayah Tepi Barat menjadi lokasi bentrokan dan operasi militer Israel. Pada fase berikutnya, Eisenkot dipercaya menjadi Kepala Direktorat Operasi IDF pada 2005–2006, lalu menjabat sebagai Komandan Wilayah Utara dari 2006 hingga 2011.
Puncak karier militer Eisenkot datang pada Februari 2015 ketika ia diangkat sebagai Kepala Staf IDF ke-21. Ia memimpin angkatan bersenjata Israel hingga Januari 2019, mengakhiri masa dinas sekitar 41 tahun.
Jejak kelam operasi di Palestina
Dalam perjalanan itu, sejumlah kebijakan dan pernyataan Eisenkot memunculkan kontroversi, khususnya terkait penggunaan kekuatan militer yang dinilai berisiko menimbulkan banyak korban sipil. Sorotan kembali menguat ketika ia memimpin pada periode operasi di Gaza.
Salah satu peristiwa yang banyak dikutip terjadi saat Eisenkot menjabat sebagai Kepala Staf IDF pada 2018. Saat itu, ratusan warga Palestina dilaporkan tewas dalam demonstrasi di perbatasan Gaza akibat tindakan keras pasukan Israel.
Pengerahan penembak jitu saat Great March of Return
Memasuki Maret 2018, ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi yang dikenal sebagai Great March of Return. Aksi ini ditujukan untuk menuntut hak kembali bagi pengungsi Palestina sekaligus memprotes blokade Gaza.
Menjelang demonstrasi, Eisenkot menyampaikan bahwa militer Israel telah mengerahkan lebih dari 100 penembak jitu di sepanjang perbatasan. Ia juga menyatakan pasukannya tidak akan membiarkan demonstran menerobos pagar perbatasan, serta memperbolehkan penggunaan senjata api apabila nyawa tentara Israel terancam.
Berita Terkait
Demonstrasi kemudian berlangsung selama berbulan-bulan dan berujung pada korban jiwa serta luka-luka. Komisi Penyelidikan Independen PBB yang terbit pada Februari 2019 mencatat temuan penting sepanjang periode 30 Maret hingga 31 Desember 2018.
Dalam laporan tersebut, tercatat 189 warga Palestina meninggal dunia, dan 183 di antaranya disebabkan oleh tembakan peluru tajam dari pasukan Israel. Dari angka korban tewas, 35 anak-anak serta tiga petugas medis dan dua jurnalis disebut termasuk di dalamnya akibat tembakan peluru tajam.
PBB juga menyebut 6.106 warga Palestina mengalami luka akibat tembakan peluru tajam. Komisi menemukan alasan kuat untuk menduga bahwa pasukan Israel menembaki sejumlah demonstran yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa orang lain.
Lebih jauh, PBB menyatakan sebagian tindakan pasukan Israel berpotensi merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Israel menolak temuan itu dengan alasan pasukannya menghadapi ancaman keamanan di perbatasan Gaza.
Doktrin Dahiya dan perdebatan perlindungan warga sipil
Kontroversi Eisenkot tidak hanya muncul dari peristiwa 2018. Jauh sebelum memimpin sebagai Kepala Staf IDF, ia juga mengemukakan pendekatan militer yang dikenal sebagai Dahiya Doctrine atau Doktrin Dahiya.
Doktrin tersebut merujuk pada penggunaan kekuatan militer berskala besar untuk menimbulkan kerusakan luas pada wilayah yang digunakan kelompok bersenjata untuk menyerang. Nama doktrin itu diambil dari kawasan Dahiya di Beirut, Lebanon, yang mengalami kerusakan besar akibat serangan Israel pada Perang Lebanon 2006.
Meskipun pernyataan itu awalnya ditujukan terhadap Hizbullah di Lebanon, pendekatan serupa memunculkan perdebatan mengenai perlindungan warga sipil. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, pihak yang berperang diwajibkan membedakan sasaran militer dan warga sipil, serta dilarang melakukan serangan yang menimbulkan kerugian sipil yang dinilai berlebihan.
Usulan pembatasan bantuan kemanusiaan Gaza
Setelah menutup fase militer, Eisenkot masuk ke pemerintahan darurat Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia menjabat sebagai menteri tanpa portofolio, yaitu anggota kabinet yang tidak memimpin kementerian tertentu, dan bertindak sebagai pengamat kabinet perang Israel.
Pada Januari 2024, media Israel Channel 12 melaporkan bahwa Eisenkot bersama Benny Gantz mempertimbangkan pembatasan sementara masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Rencana itu digambarkan sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan kepada Hamas, mengubah mekanisme distribusi bantuan, serta mendorong pembebasan sandera Israel.
Laporan yang sama menyebut munculnya kekhawatiran, karena warga Gaza sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan selama perang. Namun, pemberitaan tersebut tidak menyatakan pembatasan itu telah diputuskan atau diterapkan.
Eisenkot kemudian keluar dari pemerintahan darurat Netanyahu pada Juni 2024. Alasan yang disebut adalah kritiknya terhadap strategi perang serta kepemimpinan perdana menteri.
Peta politik setelah pensiun militer
Di luar militer, Eisenkot memasuki arena politik melalui Partai National Unity pada 2022. Setelah itu, ia mendirikan Partai Yashar pada September 2025.
Meski menjadi penantang Netanyahu, pandangan Eisenkot terhadap isu Palestina menunjukkan beberapa kesamaan. Ia dan Netanyahu sama-sama menolak pembentukan negara Palestina merdeka, serta membuka kemungkinan Israel melanjutkan operasi militer di Gaza jika Hamas tidak melucuti persenjataannya.
Namun, terdapat perbedaan pada sikap terkait permukiman Yahudi di Tepi Barat. Eisenkot menentang kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan mengkritik rencana pembangunan permukiman di kawasan E1. Meski demikian, ia tetap mendukung keberadaan permukiman Israel dalam kondisi tertentu.
Dengan rangkaian jejak tersebut, pergantian Netanyahu dengan Eisenkot belum tentu berarti perubahan besar bagi Palestina. Fokus kebijakan keamanan Israel dan peluang pembentukan negara Palestina merdeka justru menjadi aspek yang dipandang akan tetap menjadi tantangan utama, terlepas dari perubahan figur di tampuk pemerintahan.
