jurnalistik.co.id – Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan langkah Uni Eropa menghapus dua oligark Rusia dari daftar sanksi adalah keputusan yang “unacceptable” dan dinilai mengirim sinyal keliru kepada Moskow.
Menurut laporan-laporan yang beredar, UE berencana mencabut sanksi terhadap Alisher Usmanov dan Mikhail Fridman yang sebelumnya diberlakukan setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Respons di Kyiv muncul setelah diketahui Prancis mendorong pencabutan sanksi untuk Usmanov dengan alasan “national security concerns”, sementara Luksemburg mengajukan penghapusan untuk Fridman.
Kedua usulan tersebut akhirnya dibicarakan dalam format kompromi. Latvia, yang pada awalnya menolak kesepakatan, kemudian menyetujui kompromi dengan salah satu bagiannya adalah memperpanjang sanksi bagi hampir 3.000 individu dan entitas lain selama tiga tahun.
Pemotongan daftar sanksi bagi Usmanov dan Fridman sekaligus memicu kritik dari pihak Ukraina karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan penekanan tekanan terhadap Moskow.
Dalam pernyataannya di platform X, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyebut keputusan itu sebagai bentuk yang memberi ruang bagi Rusia untuk merasa tidak akan menghadapi konsekuensi. “Moscow is celebrating because it got what it wanted: a sense of impunity, the humiliation of the EU, and division among Europeans,” tulisnya.
Sybiha kemudian mendesak seluruh negara anggota UE untuk memilih langkah yang berbeda, yakni mengumumkan sanksi nasional terhadap kedua individu tersebut.
Latvia, menurut keterangan yang sama, sudah menyatakan akan mengikuti arah itu melalui pemberlakuan sanksi nasional.
Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyambut prospek pencabutan sanksi terhadap dua oligark itu. Ia menegaskan sanksi UE dianggap tidak sah dan menyatakan bahwa, menurut pandangannya, “all Russians should be removed”.
Usmanov dikenal sebagai pendiri USM Holding, sebuah grup investasi yang memiliki pemasok di sektor besi, baja, dan tembaga, serta perusahaan telekomunikasi Megafon.
Dalam catatan sejarah keterlibatannya dalam olahraga Inggris, Usmanov pernah dikaitkan dengan klub Premier League, termasuk Arsenal dan Everton.
UE membekukan aset Usmanov pada 2022. Dalam penilaian saat itu, ia disebut sebagai “a pro-Kremlin oligarch with particularly close ties to Russian president Vladimir Putin”.
Berita Terkait
- Pertemuan pertama Trump-Burnham di New York: ‘gets it’ dan peluang bisnis, kritik kesepakatan Chagos ‘terrible’
- AS Bangun Dua Pangkalan Militer di Greenland melalui Kesepakatan Baru dengan Denmark
- El Niño yang sedang berkembang menjadi yang terkuat dalam catatan, dampaknya sudah terasa sebelum puncak diperkirakan
Usmanov sendiri menyatakan bahwa keputusan pencabutan sanksi yang sedang dibahas dinilai “unfair”.
Adapun Prancis, menurut laporan, mengaitkan inisiatifnya dengan rencana kesepakatan terkait calon pembebasan tahanan dari Azerbaijan.
Sementara itu, Fridman memiliki profil yang berbeda namun tetap berada dalam fokus sanksi Eropa. Ia adalah warga Rusia-Israel yang lahir di Ukraina dan merupakan pendiri Alfa Group, konglomerat investasi dengan kepentingan utama di sektor energi dan perbankan.
UE menggambarkan Fridman sebagai figur keuangan Rusia yang terkemuka sekaligus “enabler of Putin’s inner circle”.
Fridman pernah menyatakan pada masa dimulainya invasi skala penuh bahwa konflik seharusnya berakhir secepat mungkin, tetapi ia tidak menyampaikan kecaman yang tegas terhadap Presiden Putin.
Di dalam dinamika politik UE, posisi Latvia sempat menjadi kunci. Tahun 2022, Pyotr Aven—mitra bisnis Rusia-Latvia—dicabut penghargaan sipil tertinggi Latvia karena dinilai tidak cukup mengecam invasi Ukraina.
Faktor tersebut disebut mungkin turut memengaruhi penolakan awal Latvia terhadap perubahan kebijakan sanksi yang melibatkan Fridman.
Pada pemungutan yang dilakukan oleh para duta besar UE pada Senin, Latvia disebut telah memberikan veto. Namun pada Selasa, negara Baltik itu mengubah posisinya menjadi abstain setelah kompromi disepakati.
Kompromi yang dicapai mencakup perpanjangan sanksi terhadap sebagian dari daftar yang sebelumnya juga diperbarui secara berkala. Kesepakatan baru menyebutkan sanksi akan diperpanjang selama tiga tahun untuk sekitar 2.600 individu dan entitas yang masih tersisa.
Sebelumnya, aturan sanksi tersebut harus diperbarui setiap enam bulan sekali. Dengan perubahan ini, periode pembaruan menjadi lebih panjang.
Dalam pengumuman yang melengkapi konteks politik regional, Perdana Menteri Latvia Andris Kulbergs juga menyampaikan bahwa Prancis bersedia memulai pembicaraan agar Latvia dapat bergabung dalam inisiatif pencegahan nuklir Prancis dan memperkuat kehadiran militernya di Latvia.
Bagi pihak Ukraina, rangkaian kompromi di Brussels dipandang tidak hanya soal teknis daftar sanksi, melainkan juga soal pesan strategis ke Moskow. Dengan penilaian tersebut, Sybiha menekankan bahwa negara-negara UE perlu memastikan tindakan yang diambil tidak justru membuat Rusia merasa kebal.
Di tengah perbedaan respons itu, pembahasan di UE memperlihatkan bagaimana sanksi terhadap individu tertentu bisa bergeser melalui negosiasi lintas negara anggota, sementara Kyiv tetap mendorong pengetatan langkah melalui jalur sanksi nasional.
