jurnalistik.co.id – NUSANTARA — Otorita IKN kembali memamerkan angka investasi non-APBN yang masuk ke Ibu Kota Nusantara. Hingga pertengahan Mei 2026, total komitmen yang diklaim sudah mencapai Rp 72,39 triliun, dengan delapan perusahaan asing dari China, Korea Selatan, Malaysia, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Singapura berada di dalamnya.
Angka itu menjadi penanda baru dalam upaya pemerintah menguatkan skema pembiayaan IKN di luar APBN. Sejak awal, pembangunan ibu kota baru ini memang dirancang bertumpu pada porsi pendanaan non-APBN yang besar. Namun dalam praktiknya, jarak antara komitmen di atas kertas dan realisasi di lapangan tetap menjadi perhatian utama.
Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, kenaikan nilai investasi tersebut menunjukkan bahwa minat pasar terhadap IKN tidak berhenti pada wacana. Ia menyebut kehadiran para pemodal kini mulai berwujud dalam pembangunan fisik di kawasan tersebut.
“Total angka komitmen investasi sebesar Rp 72,39 Triliun ini menunjukkan kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan IKN adalah masa depan kota Indonesia, caranya adalah dengan bersama-sama kita membangun ekosistem kehidupan, layanan, hunian, dan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Didominasi swasta murni
Dari total komitmen yang diumumkan, investasi swasta murni menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 60,29 triliun. Porsi ini memperlihatkan bahwa sektor usaha melihat IKN sebagai kawasan yang memiliki prospek ekonomi dan komersial yang cukup kuat.
Di sisi lain, pembiayaan yang berasal dari fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp 12,10 triliun. Dana ini diarahkan untuk menopang infrastruktur pelayanan dasar yang dibutuhkan agar kawasan ibu kota baru dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus ruang hidup baru bagi masyarakat.
Otorita IKN menyebut seluruh komitmen tersebut telah diikat melalui 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah itu, 65 pelaku usaha terlibat langsung dalam skema investasi swasta murni, sementara 15 penugasan kedinasan diserahkan kepada Kementerian/Lembaga untuk memastikan koordinasi sektor publik berjalan terintegrasi.
Investor asing ikut masuk
Dari sisi asal modal, peta investasi IKN menunjukkan campuran antara kekuatan nasional dan lintas negara. Sebanyak 11 PKS tercatat terafiliasi dengan investor asing, sedangkan 64 PKS lainnya diisi oleh konsorsium serta pengusaha nasional yang mengambil peran dominan dalam rantai pasok dalam negeri.
Di antara investor asing itu, tercatat ada delapan perusahaan global yang berasal dari enam negara, yakni Korea Selatan, China, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Kehadiran mereka menambah bobot internasional dalam pembangunan IKN, sekaligus menjadi sinyal bahwa proyek tersebut tetap menarik bagi modal asing.
Meski demikian, angka komitmen tetap harus dibaca hati-hati karena belum seluruhnya mencerminkan realisasi penuh. Dalam proyek sebesar IKN, kehadiran investor global memang penting, tetapi pembuktian sesungguhnya tetap berada pada tahap pembangunan dan eksekusi di lapangan.
Sektor yang dibidik
Aliran modal yang masuk ke IKN diarahkan ke sektor-sektor yang menjadi tulang punggung sebuah kota modern. Investasi itu mencakup penyediaan hunian, pembangunan infrastruktur konektivitas, instalasi energi bersih, penyediaan akomodasi, pusat olahraga, hingga pembangunan kawasan komersial terpadu.
Dengan komposisi itu, IKN tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang dibangun lewat partisipasi banyak pihak. Otorita IKN pun menegaskan bahwa keberlanjutan minat investasi menjadi salah satu indikator penting bagi kelanjutan pembangunan kawasan tersebut.
Dalam konteks itu, angka Rp 72,39 triliun bukan sekadar catatan pembukuan. Bagi Otorita IKN, angka tersebut diposisikan sebagai bukti bahwa ekosistem usaha mulai bergerak, baik dari investor nasional maupun investor asing, di tengah agenda besar membangun ibu kota baru Indonesia.
