jurnalistik.co.id – Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai berpotensi membawa perubahan pada industri dan kebutuhan energi, tetapi tidak boleh hanya dilihat dari sisi harga yang murah. Akademisi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan pemerintah perlu menghitung dampak terhadap kemacetan dan keselamatan lalu lintas.
Djoko menyatakan, evaluasi kebijakan harus menjangkau konsekuensi di jalan, khususnya bila insentif membuat motor listrik tidak hanya menggantikan kendaraan yang sudah ada, melainkan menjadi kendaraan tambahan. Dalam kondisi seperti itu, tekanan pada ruang jalan bisa meningkat dan menambah risiko keselamatan.
“Motor listrik nasional jangan hanya dilihat dari sisi harga murah. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap keselamatan jalan dan kemacetan, terutama jika insentif membuat masyarakat membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan,” kata Djoko dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Insentif perlu berhitung, bukan sekadar menurunkan harga
Menurut Djoko, Molinas punya peluang memperkuat industri otomotif nasional, mengurangi konsumsi BBM, serta meningkatkan kemandirian teknologi. Namun, kebijakan yang bertumpu pada percepatan adopsi tetap harus dirancang dengan cermat agar manfaatnya tidak terseret oleh persoalan baru di perkotaan.
Ia menilai pemerintah perlu mencegah agar program Molinas tidak mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi secara berlebihan, terutama di wilayah yang sudah menghadapi kepadatan lalu lintas. Pemerintah, kata Djoko, sebelumnya meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group, ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Insentif pemerintah adalah intervensi wajib dalam fase transisi ini. Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat,” ujar Djoko.
Ia menambahkan bahwa insentif juga harus menjadi instrumen proteksi yang terarah, sehingga industri kendaraan listrik nasional bisa tumbuh membangun kemandirian teknologi. “Tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan,” lanjutnya.
Berita Terkait
Kecelakaan sepeda motor tetap dominan
Dalam aspek keselamatan, Djoko menekankan pengembangan Molinas perlu mempertimbangkan kondisi keselamatan jalan di Indonesia. Ia merujuk data Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) yang mencatat sebanyak 212.414 sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025.
Djoko juga mengingatkan bahwa sepeda motor mendominasi populasi kendaraan di Indonesia. Kendaraan roda dua mencakup lebih dari 80 persen kendaraan terdaftar, serta berkontribusi sekitar 70 hingga 75 persen terhadap total kecelakaan lalu lintas nasional.
Dengan catatan tersebut, ia menyebut potongan harga dan insentif memang berpotensi mempercepat adopsi kendaraan listrik. Tetapi pendekatan ini memiliki risiko bila tidak disertai strategi distribusi dan pengendalian kepemilikan kendaraan di perkotaan.
Risiko kemacetan bergantung pada apakah kendaraan bertambah atau hanya berganti
Menurut Djoko, perbedaan utama terletak pada pola perubahan kendaraan di masyarakat. “Kalau motor listrik hanya menggantikan motor bensin, manfaatnya berbeda dengan ketika motor listrik justru menjadi kendaraan tambahan. Kalau jumlah kendaraan bertambah, ruang jalan tetap terbatas dan persoalan kemacetan tidak otomatis selesai,” katanya.
Ia menilai, ketika kendaraan meningkat sementara kapasitas jalan tidak bertambah, kemacetan tidak akan terselesaikan secara otomatis. Dalam konteks itu, pemerintah perlu menyelaraskan program transisi energi dengan manajemen mobilitas agar tujuan pengurangan BBM tidak berakhir pada masalah baru di keselamatan dan arus lalu lintas.
Dengan demikian, Molinas tetap dipandang sebagai langkah yang dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan mendorong efisiensi energi. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan transisi ini disertai perhitungan dampak nyata di lapangan—dari keselamatan pengendara hingga konsekuensi kemacetan yang bisa muncul bila insentif membuat kendaraan bertambah, bukan semata-mata menggantikan kendaraan lama.
