jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris sedang meninjau ulang kebijakan penjualan kendaraan bermotor nol emisi, setelah mendapat tekanan dari industri otomotif. Peninjauan itu berpotensi mengubah target yang selama ini ditetapkan dalam skema ZEV mandate.
Di bawah aturan yang berlaku saat ini, pabrikan perlu memastikan persentase mobil yang mereka jual setiap tahun termasuk kategori nol emisi, dan angka tersebut meningkat bertahap hingga mencapai 80% pada 2030. Namun, pemerintah kini menyatakan sedang mempertimbangkan pemangkasan target tersebut menjadi paling banyak 50% dari seluruh penjualan pada akhir dekade, dan rencana konsultasinya akan berlangsung hingga akhir Oktober.
Gagasan menurunkan target mendapat respons tajam dari kelompok lingkungan. Mereka menilai pelonggaran ambisi dapat melemahkan tujuan jangka panjang pengendalian iklim yang ingin dicapai Inggris.
Skema ZEV mandate sendiri mensyaratkan kenaikan porsi penjualan mobil baru berbasis emisi nol secara bertahap dari waktu ke waktu. Pada 2026, targetnya berada di angka 33%, lalu terus naik hingga 80% pada 2030; sementara pada 2024 targetnya masih 22%.
Meskipun target penjualan EV yang murni berbasis nol emisi dibahas untuk diturunkan, larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin atau diesel secara penuh melewati 2030 disebut tetap berlaku. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan janji yang pernah disampaikan Partai Buruh dalam dokumen manifesto pemilihan mereka.
Dalam rancangan opsi yang sedang dikonsultasikan, pemerintah juga membuka ruang yang lebih besar bagi pabrikan untuk menjual lebih banyak kendaraan hibrida. Konsekuensinya, bila porsi target mobil listrik murni dipangkas hingga 50%, maka 50% sisanya perlu diisi oleh hibrida agar target keseluruhan tetap terpenuhi.
Pemerintah menyebut ada alternatif lain: mempertahankan target 80%, tetapi menyediakan fleksibilitas bagi pabrikan agar peralihan tersebut dapat diperpanjang hingga 2034. Untuk tahap berikutnya, batas waktu penghapusan penjualan kendaraan hibrida baru juga disebut tetap berada pada 2035.
Perdebatan ini muncul di tengah perubahan kebijakan yang telah terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Larangan penjualan kendaraan bensin dan diesel baru pada 2030 awalnya diumumkan oleh Boris Johnson saat menjabat sebagai perdana menteri, kemudian didorong mundur hingga 2035 oleh penerusnya, Rishi Sunak. Sunak juga memperkenalkan target yang lebih bertahap untuk penjualan EV melalui ZEV mandate.
Partai Buruh sebelumnya menuduh pemerintah Konservatif “moving goalposts on phase out dates”, menyiratkan adanya perubahan arah dalam penetapan tanggal penghapusan. Kini, diskusi kembali mengarah pada apakah target EV perlu dibuat lebih “realistis” sesuai kondisi industri dan permintaan.
Industri otomotif mendorong menteri untuk melonggarkan target, dengan alasan permintaan kendaraan listrik belum dinilai cukup tinggi dan pemenuhan target memerlukan biaya yang terlalu besar bagi pabrikan. Klaim itu muncul meski data dari Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) menunjukkan mobil listrik sudah mencapai seperempat dari total penjualan di Inggris selama tujuh bulan pertama tahun berjalan.
Berita Terkait
Di sisi penasehat kebijakan, Climate Change Committee yang memberi saran kepada pemerintah menyatakan bahwa peralihan dari mesin diesel dan bensin ke kendaraan EV merupakan cara yang paling efektif untuk menekan emisi karbon pada dekade mendatang. Penilaian tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam memandang dampak target terhadap arah transisi energi.
Transport Secretary, Heidi Alexander, menegaskan perlunya evaluasi agar target tetap sejalan dengan kepentingan industri. Dalam pernyataannya pada Jumat, ia mengatakan, “It’s right we keep targets under review to ensure they’re practical and back British industry. “The end goal hasn’t changed – but we need to take business with us on the journey, and that’s exactly what we’re doing today, by making sure industry has the chance to shape how we get there.”
Lisa Brankin, managing director Ford of Britain, menyatakan dukungan terhadap sikap pemerintah yang dinilainya lebih terbuka terhadap masukan. Ia menambahkan, “It is vital to give the industry and customers the certainty that we need.”
Mike Hawes, yang memimpin SMMT sebagai kelompok lobi utama industri otomotif, turut menilai skema ZEV mandate lahir pada kondisi yang berbeda dari situasi sekarang. Ia mengatakan mandat itu “conceived under vastly different conditions” dan menyebut peninjauan sebagai “a timely opportunity to adjust the transition so it works for all”.
Sementara itu, kritik datang dari kelompok advokasi EV dan organisasi iklim yang khawatir pelonggaran akan mengurangi sinyal investasi. Tanya Sinclair, kepala kelompok Electric Vehicles UK, mengkritik pemerintah dengan mengatakan, “asking whether we should extend the availability of polluting vehicles amid our hottest summer on record.”
Energy & Climate Intelligence Unit juga menghitung dampak yang dipandang lebih luas dari pemangkasan target. Lembaga thinktank tersebut menyatakan bahwa jika target penjualan EV dipotong menjadi 50%, akan ada 2,6 juta kendaraan listrik lebih sedikit di jalan pada 2035.
Gurjeet Grewal, chief dari Octopus Electric Vehicles, menilai pelemahan mandat akan berlawanan arah dengan perkembangan pasar EV. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang melemah akan “would send exactly the wrong signal, just as EVs are becoming some of the best-value cars on the road”.
Di luar perdebatan regulasi, minat konsumen terhadap mobil listrik juga dipengaruhi dinamika harga energi. Kenaikan cepat harga bensin yang dipicu perang Iran disebut turut mendorong lonjakan minat EV secara global sebagai respons terhadap cara konsumen mengelola pengeluaran.
Green Alliance menilai penurunan target akan berdampak pada emisi sekaligus kepastian investasi industri. Mereka menyatakan pelonggaran itu akan “lock in avoidable emissions while undermining the certainty manufacturers need to invest”.
Dengan proses konsultasi yang dijadwalkan hingga akhir Oktober, hasil peninjauan akan menentukan bagaimana Inggris menyelaraskan target transisi kendaraan dengan kondisi permintaan, biaya industri, dan tujuan iklim jangka panjang. Dalam pembahasan itu, pemerintah tetap menyebut “end goal” tidak berubah, tetapi langkah peralihannya akan disesuaikan agar berjalan lebih dapat diterapkan.
