jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kenaikan penjualan kendaraan listrik dan hybrid mencerminkan daya beli yang masih bergerak positif. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Airlangga menyebut, pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia berada pada kisaran 33,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Khusus untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan mobil hybrid, ia mengatakan kenaikannya lebih dari 40 persen.
“Kalau kami lihat dari sektor otomotif naik 33,3 persen year-on-year (secara tahunan), dan khusus untuk kendaraan elektrik ataupun kendaraan hybrid itu naiknya lebih dari 40 persen,” ujar Airlangga.
Menurutnya, tren tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan indikator pendukung di sektor energi. Airlangga mengaitkan peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid dengan bertambahnya konsumsi listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Berdasarkan data PT PLN (Persero), konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt-hour (kWh) hingga Juni 2026. Ia juga menyampaikan bahwa realisasi selama enam bulan pertama 2026 tersebut telah melampaui konsumsi sepanjang 2025 yang tercatat 48,5 juta kWh.
“Kalau kita lihat dari sektor otomotif, penjualan mobil naik 33,3 persen dan kendaraan elektrik ataupun kendaraan hybrid naiknya lebih dari 40 persen,” kata Airlangga.
Selain menyoroti sektor otomotif, Airlangga turut membahas pergerakan penjualan listrik yang dinilai menunjukkan aktivitas ekonomi. Total penjualan listrik disebut meningkat 10,8 persen.
Rincian pertumbuhannya, konsumsi listrik rumah tangga tumbuh 12,3 persen, sektor bisnis naik 10 persen, sedangkan konsumsi listrik industri meningkat 6,5 persen. Ia menilai angka-angka itu sejalan dengan dinamika kegiatan masyarakat dan pelaku usaha.
Berita Terkait
“Kenaikan ekonomi juga bisa dilihat dari kegiatan yang mengonsumsi listrik. Itu juga naik 10,8 persen dan penjualan semen 13,5 persen year on year (secara tahunan),” ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengungkap arah sasaran ekonomi untuk tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Airlangga menyampaikan bahwa target pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Penyebutan perbandingan itu dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menjalankan target tersebut, pemerintah merencanakan belanja negara pada 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka ini meningkat dibanding belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan pendapatan negara pada 2027 mencapai Rp 3.426 triliun. Realisasi yang dipakai sebagai pembanding adalah Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut dinilai lebih rendah dibanding rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun, dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
Airlangga menegaskan keterkaitan itu terlihat dari perubahan konsumsi energi yang berjalan seiring aktivitas di sektor riil. Dengan bertambahnya pemanfaatan SPKLU, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid yang lebih dari 40 persen dapat dibaca sebagai bagian dari respons pasar terhadap kondisi ekonomi yang masih menguat.
Ia juga menautkan sinyal tersebut pada penjualan listrik yang disebut tumbuh 10,8 persen. Rinciannya, konsumsi listrik rumah tangga naik 12,3 persen, sektor bisnis bertambah 10 persen, sedangkan konsumsi listrik industri meningkat 6,5 persen. Menurut Airlangga, perbedaan laju pertumbuhan itu menunjukkan aktivitas berbagai pelaku ekonomi bergerak dengan ritme masing-masing.
Dalam paparan RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6 persen, lebih tinggi daripada target APBN 2026 sebesar 5,4 persen yang dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung arah tersebut, belanja negara dipatok Rp 4.097,2 triliun dan pendapatan negara diperkirakan Rp 3.426 triliun, dengan pembiayaan Rp 671,2 triliun serta defisit 2,40 persen terhadap PDB.
