jurnalistik.co.id – Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris sedang mendorong adanya hak veto terhadap penunjukan politik untuk jabatan diplomatik tingkat tinggi, menyusul kontroversi yang melibatkan Lord Peter Mandelson saat ditempatkan sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis, komite menyebut bahwa proses “due process” ketika menunjuk Lord Mandelson berlangsung tidak semestinya. Laporan itu menyimpulkan bahwa prosesnya “was being made up as it went along”.
Komite juga menyoroti pertanyaan yang muncul tentang rangkaian proses yang membawa Lord Mandelson menjadi duta besar pada 2024. Persoalannya, ia kemudian diberhentikan tahun lalu karena keterkaitannya dengan Jeffrey Epstein, yang telah dihukum atas kejahatan seksual.
Menurut pemahaman BBC, pandangan Lord Mandelson adalah bahwa ia menjawab pertanyaan terkait hubungannya dengan Epstein secara akurat selama proses penyaringan. Ia mempertahankan bahwa jawaban tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan dalam tahap vetting.
Pada April, terungkap bahwa Lord Mandelson memperoleh security clearance dari Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), meskipun sebelumnya terdapat kekhawatiran tentang penunjukannya selama proses vetting.
Pengumuman untuk prosedur yang melibatkan Lord Mandelson juga mendapat sorotan. Setelah pengumuman penempatannya, ia menjalani proses yang disebut Developed Vetting (DV) setelah tahap diumumkan tetapi sebelum ia secara resmi mengambil peran pada Februari 2025.
Di tengah rangkaian evaluasi tersebut, pejabat senior FCDO turut menjadi sorotan. Sir Olly Robbins, yang menjabat sebagai civil servant tertinggi di FCDO, diberhentikan oleh Sir Keir Starmer lebih awal tahun ini terkait security clearance Lord Mandelson.
Setelah pencopotan itu, terdapat pernyataan mengenai suasana tekanan di pihak pemerintah. Disebut adanya “atmosphere of pressure” dan “constant chasing” dari Number10 saat pengecekan masih berlangsung.
Rekomendasi Komite: veto, keterbukaan, dan sesi bukti
Dalam rekomendasinya, laporan komite menegaskan bahwa “no public appointments should be announced or made without the appropriate security clearance first being granted”. Dengan kata lain, penunjukan publik tidak seharusnya diumumkan atau dilakukan sebelum clearance keamanan yang sesuai sudah terlebih dulu diberikan.
Komite juga menyatakan telah menugaskan dirinya sendiri untuk menjawab apa yang dimaksud dengan “due process” dalam penunjukan politik. Setelah menelusuri apa yang terjadi pada kasus Lord Mandelson, laporan itu menyebut komite “has been left with every impression that this process was being made up as it went along”.
Selain menilai proses yang dinilai keliru, komite menekankan perlunya perbaikan. “Lessons must be learned. There must be a proper process set out for political appointment[s], and this must include a scrutiny evidence session before the Foreign Affairs Committee,” tulis laporan tersebut.
Berita Terkait
Komite juga mengusulkan adanya mekanisme veto bagi komite. Laporan menyebut agar komite dapat menggunakan hak veto “if the appointee is not felt to meet the standard required”.
Di sisi lain, laporan juga membedakan cakupan kewajiban dengar pendapat. Komite menyatakan compulsory pre-appointment hearings hanya akan “only apply to political appointees and not the Heads of Mission recruited from within the civil service”.
Untuk kandidat yang termasuk kategori tersebut, laporan menyatakan mereka harus menghadapi compulsory evidence session sebelum penunjukan. Komite menilai sesi bukti semacam itu akan membantu memastikan penilaian tidak hanya formal, tetapi juga dapat ditelusuri secara jelas.
Lebih jauh, laporan mengkritik pencatatan yang dinilai buruk. Rekam administrasi yang “appalling” oleh Number10 dan FCDO dikatakan berpotensi bisa dikurangi dampaknya bila prosedur pre-appointment hearing dilakukan.
Komite menambahkan bahwa, sekalipun Lord Mandelson “may not have answered all our questions honestly”, setidaknya seharusnya ada catatan publik pernyataannya. “there would have been at the very least a public record of his statements, which we now do not have,” demikian bunyi bagian laporan.
Respons dan posisi Thornberry serta pemerintah
Ketua Komite Urusan Luar Negeri, anggota parlemen Dame Emily Thornberry, menyatakan masih ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai bagaimana seseorang yang “so clearly unfit” bisa ditunjuk menjadi British Ambassador ke Amerika Serikat.
Dame Emily Thornberry menggambarkan penunjukan Lord Mandelson sebagai “an unmitigated disaster for the country”. Ia juga menyerukan langkah untuk memastikan adanya “open and transparent process” pada masa mendatang.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa prosedur berjalan tidak sesuai standar. “Processes were rushed or simply not followed. The usual checks and balances were not made. Vital security checks, integral to our national security, seemed to be viewed as a nuisance,” katanya.
Menanggapi permintaan komentar dari BBC, juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa perubahan sudah dilakukan pada cara proses penyaringan akan diterapkan bagi penunjukan politik. Disebutkan Perdana Menteri telah memerintahkan peninjauan independen sistem National Security Vetting, yang dipimpin oleh Sir Adrian Fulford, untuk memastikan pelajaran diambil dari kasus tersebut.
Sementara itu, menurut pemahaman yang disampaikan, Lord Mandelson menilai penyelidikan tersebut dijalankan dengan cara yang sangat partisan dan tidak adil. Ia juga dipahami meyakini bahwa penunjukannya bukan “disaster”, dengan sejumlah keberhasilan yang diakui.
Laporan komite juga memuat sejumlah rekomendasi tambahan, antara lain pembentukan proses formal untuk penunjukan politik ke peran duta besar, kewajiban Perdana Menteri berkonsultasi dengan foreign secretary dan kepala dinas diplomatik sebelum membuat penunjukan politik, serta kewajiban FCDO meningkatkan proses pencatatan terkait penunjukan tersebut.
