jurnalistik.co.id – Rencana mantan Presiden Joko Widodo untuk turun gunung dan berkeliling ke 38 provinsi guna mendongkrak perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut PSI mengonfirmasi adanya anomali besar dalam lanskap politik nasional.
Alih-alih tampak sebagai potret konsolidasi yang matang, safari politik tersebut justru lebih menyerupai strategi keputusasaan dari dinasti politik yang sedang cemas kehilangan jangkar pengaruhnya.
Langkah ini juga menelanjangi rapuhnya fondasi institusional PSI yang sejak awal berdiri dinilai gagal menyapih diri dari ketergantungan akut pada figur tunggal.
Ketika partai yang mengklaim diri sebagai wadah kaum muda dan progresif harus menyandarkan nasib pada sisa daya pikat seorang pensiunan penguasa, kritik atas kegagalan pelembagaan partai disebut perlu dimulai dari titik itu.
Bagi PSI, Joko Widodo tidak hanya diposisikan sebagai mentor politik atau kompas ideologis, melainkan episentrum dari seluruh narasi eksistensi partai.
Gejala kelangkaan figur internal yang memiliki daya pikat elektoral organik membuat PSI mengambil jalan pintas dengan mempersonalisasikan struktur kepemimpinan demi trah biologi sang mantan presiden.
Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum yang terjadi hanya dalam hitungan hari setelah bergabung disebut menjadi penanda paling vulgar dari hilangnya meritokrasi internal.
Jargon tegak lurus bersama Jokowi yang terus didengungkan, menurut pandangan penulis, menjadi bukti bahwa partai ini tidak bertumpu pada kekuatan gagasan.
Selain itu, PSI juga dinilai tidak bersandar pada basis kader akar rumput yang militan maupun program kerja yang membedakannya secara substansial dari partai lain.
Dengan kerangka personalisasi politik yang ekstrem seperti itu, masa depan organisasi PSI disebut sangat rentan runtuh ketika figur utama yang mereka dewa-dewakan tidak lagi berada di puncak kekuasaan.
Masalah mendasar dari strategi safari nasional ini disebut berupa pengabaian terhadap hukum penyusutan hasil elektoral setelah seorang pemimpin melepaskan jabatannya.
Peluang untuk mengonversi sisa-sisa suara pendukung fanatik Jokowi pasca-2024 disebut tergolong sangat berat, karena hilangnya instrumen kekuasaan struktural.
Selama sepuluh tahun memimpin, daya pikat elektoral Jokowi disebut disokong secara masif oleh instrumen negara, mulai dari distribusi bantuan sosial yang masif, instruksi kepada aparat teritorial, hingga kendali atas penentuan kebijakan strategis.
Ketika seluruh fasilitas koersif itu lepas, kedatangan mantan presiden di daerah-daerah tidak lagi lebih dari sekadar tontonan nostalgia kultural belahan jiwa masa lalu.
Dalam konteks itu, memindahkan basis massa yang nasionalis-tradisional dari partai-partai besar menuju partai gurem disebut membutuhkan lebih dari sekadar lambaian tangan dan swafoto seorang purnatugas.
Realitas pahit tersebut disebut terpampang jelas bila menengok rekam jejak elektoral PSI dalam dua pemilu terakhir yang secara konsisten gagal menembus ambang batas parlemen sebesar empat persen.
Dengan kegagalan itu, strategi yang bertumpu pada figur dan personalisasi struktural dinilai tidak cukup untuk membangun fondasi elektoral yang stabil, sehingga ruang keberlanjutan organisasi dinilai makin berisiko.
Serangkaian persoalan yang diuraikan—mulai dari ketergantungan pada figur tunggal, penyusutan dukungan setelah pemimpin melepaskan jabatan, hingga gagalnya menembus ambang empat persen—pada akhirnya memperlihatkan betapa rapuhnya pijakan yang sedang dipakai PSI saat menjalankan safari politik.
Safari politik yang disusun di atas ketergantungan figur yang sangat dominan membuat PSI sulit menunjukkan kedewasaan kelembagaan. Alih-alih memperkuat kapasitas organisasi, fokus justru bergeser pada upaya memaksimalkan daya tarik tokoh, sementara mekanisme kaderisasi dan pengambilan keputusan tetap tampak rapuh.
Dalam logika kritik yang sama, persoalan keterputusan antara klaim sebagai partai progresif dan cara konsolidasi yang ditunjukkan turut menjadi sorotan. Ketika penguatan elektoral lebih banyak bertumpu pada simbol, kedekatan figur, dan narasi personal, program kerja serta gagasan yang membedakan menjadi terasa tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh.
Karena itu, daya dorong yang mungkin tercipta saat sosok utama masih berada di pusat kendali kekuasaan diproyeksikan tidak berumur panjang. Setelah ruang pengaruh struktural menyusut, elektabilitas yang sebelumnya ditopang berbagai instrumen akan berhadapan dengan kenyataan bahwa identitas partai tidak cukup terjaga oleh struktur internal maupun basis yang benar-benar terlembagakan.
