jurnalistik.co.id – Andy Burnham, yang akan memulai masa jabatannya sebagai perdana menteri setelah tiga minggu ke depan, dijadwalkan menyampaikan pidato kepemimpinan pertamanya pada Senin pagi. Timnya menyebut agenda tersebut sebagai “his first major leadership speech” dan akan menjadi pengantar arah kebijakannya di pemerintahan.
Dalam pidato yang berlangsung di People’s History Museum, Manchester, Burnham—sebagai anggota parlemen baru untuk Makerfield di wilayah terdekat—akan berjanji “lift Britain back up to where it should be”. Ia juga akan mengatakan, apabila terpilih memimpin pemerintah, ia akan “give Britain the circuit breaker it needs”.
Menurut orang-orang dekatnya, pidato itu dipandang sebagai “the foundational text” dari program pemerintahan yang akan ia bawa. Karena itu, pidato diharapkan memiliki cakupan luas (“broad based”).
Pidato tersebut juga tidak diperkirakan akan diikuti sesi tanya jawab dengan wartawan setelahnya, sebuah kemungkinan yang berpotensi menimbulkan banyak tanda tanya mengingat posisinya belum memperoleh mandat dari pemilih secara langsung.
Namun, tim Burnham menegaskan langkah itu tidak akan menjadi “a pattern” untuk menghindari pengawasan. Mereka menyatakan bahwa pola semacam itu—jika memang terjadi—justru akan muncul belakangan dalam kampanye.
Transfer kekuasaan dan dorongan devolution
Salah satu gagasan utama dalam rencana Burnham adalah memberi ruang lebih besar kepada politisi di luar Westminster. Timnya mengklaim usul itu merupakan “the biggest transfer of power out of Whitehall in modern times”.
Meski demikian, tidak diperkirakan skema yang ia bayangkan bakal memiliki besaran yang sama seperti pembentukan parlemen Skotlandia dan Wales, maupun pendirian Majelis Irlandia Utara, serta pengenalan wali kota tingkat regional di Inggris. Sebaliknya, ia diharapkan menekankan bahwa sejauh ini belum cukup dilakukan untuk memberdayakan politisi di luar London agar bisa berperan lebih jauh.
Sejumlah sekutu Burnham—yang sebelumnya pernah menjadi wali kota Greater Manchester—menyebut masa kepemimpinannya dulu memperlihatkan “how resistant Whitehall can be to devolution”. Mereka menggambarkan bahwa Burnham ingin perubahan atas resistensi itu terjadi.
Salah satu gagasan yang digambarkan sebagai “flagship proposal” adalah pembentukan yang disebut “No10 North”. Dalam rancangan ini, sebagian operasi yang terkait dengan kantor perdana menteri akan berbasis di Manchester.
Tujuannya adalah agar unit tersebut berfungsi “to drive devolution”. Unit itu juga disebut bertanggung jawab pada “good growth in every postcode” di seluruh Inggris. Seorang sumber menegaskan bahwa rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk berpihak pada wilayah utara saja: akan ada perhatian untuk wilayah-wilayah lain di Inggris, serta untuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.
“Public control” atas energi, air, dan transportasi
Burnham juga akan membahas keinginannya terhadap apa yang ia sebut “public control” dalam sektor energi, air, dan transportasi. Namun, pertanyaan besar yang akan muncul adalah seberapa rinci ia menjelaskan langkah yang ingin diambil serta dalam kurun waktu seperti apa kebijakan itu akan diterapkan.
Isu lain yang akan dicermati adalah tingkat intervensi negara yang ia inginkan, serta seberapa dekat arahnya terhadap nasionalisasi.
Dari pihak Partai Konservatif, Ketua Partai Konservatif, Kevin Hollinrake, menilai gagasan Burnham sebagai perpindahan kekuasaan tanpa perubahan mendasar. Hollinrake mengatakan: “Andy Burnham’s big idea is to shuffle power between politicians. Not fix the welfare system. “Not cut the taxes strangling working families and British business. “Not fund the defence our country desperately needs. “Just more devolution, more committees, more process. “It’s the politics of distraction from a Labour Party that is deliberately avoiding the questions that actually matter.”
Nama Ed Miliband sebagai chancellor: pilihan yang diperdebatkan
Sambil menyusun kerangka arah pemerintahnya, tim Burnham menyebut bahwa setelah ia “sketched out his vision”, ia akan dapat melanjutkan proses menentukan siapa saja yang akan mengisi peran-peran kunci di kabinet. Tantangan utamanya dalam minggu-minggu mendatang adalah apakah ia akan menunjuk Energy Secretary Ed Miliband sebagai chancellor.
Di dalam tim, pembahasan tersebut disebut masih berlangsung. Mereka menegaskan belum ada tawaran pekerjaan kepada siapa pun.
Pendukung keputusan itu berpendapat bahwa Miliband—mantan asisten di bidang Treasury—memiliki “clear political vision” dan pengalaman yang teruji untuk mendorong perubahan dalam sebuah departemen pemerintahan. Namun, banyak pihak yang justru mengkritik, dengan pandangan yang beragam: ada yang melihatnya terlalu condong ke sayap kiri, terlalu melekat pada target net zero, dan menjadi penghalang bagi pengembangan lebih lanjut ladang minyak dan gas di Laut Utara.
Selain Ed, satu nama lain yang kerap muncul dalam perbincangan adalah David Miliband, saudara Ed. David Miliband pernah menjabat sebagai foreign secretary. Dalam sejarah kepemimpinan Partai Buruh, Ed Miliband mengalahkan David Miliband dalam perebutan kepemimpinan pada 2010.
Selanjutnya, David Miliband pindah ke Amerika Serikat dan menjadi presiden International Rescue Committee. Karena latar tersebut, sebagian pihak bertanya-tanya apakah Burnham akan memberi David Miliband kursi di House of Lords dan mengembalikan posisi lamanya sebagai foreign secretary.
Tiga minggu yang menentukan
Burnham menghadapi rentang waktu yang sangat padat. Tiga minggu dari sekarang, ia berpeluang menjadi perdana menteri, dengan asumsi—sebagaimana banyak perkiraan—ia tidak menghadapi kontestasi untuk kepemimpinan Partai Buruh.
Dalam tiga minggu ke depan, ia harus merangkul anggota parlemen Partai Buruh (“charm Labour MPs”), menjual visinya kepada negara, memutuskan siapa yang akan melayani dalam pemerintahannya, serta menghadapi tantangan besar yang saat ini sedang dihadapi Sir Keir Starmer.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup bagaimana pemerintah membiayai pertahanan (“How will he pay for our defence?”), bagaimana kebijakan untuk perawatan sosial (“What about social care?”) akan dijalankan, serta bagaimana ia akan mengelola hubungan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (“How will he manage his relationship with US President Donald Trump?”).
Dalam tempo yang cepat itu, Burnham harus menjawab puluhan persoalan besar meski ia bahkan belum menjadi anggota parlemen dua pekan sebelumnya.
