jurnalistik.co.id – Ratusan demonstran memblokir Garvaghy Road di Portadown pada Minggu, setelah parade Orange Order mendapatkan izin akhir pada larut malam untuk melintas di jalan tersebut untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun. Aksi penutupan jalan itu memunculkan gesekan baru antara pihak-pihak yang menganggap pawai tersebut sah dengan warga yang menolaknya, serta memantik perdebatan politik mengenai legalitas protes.
Di tengah suasana tegang, Kepala Pemerintahan (First Minister) Northern Ireland, Michelle O’Neill, ikut hadir bersama para pengunjuk rasa. Sementara itu, anggota Orange Order dan sejumlah politisi Partai Unionis Demokrat (DUP) berkumpul sekitar satu mil jauhnya untuk menunggu jalan dibuka.
Ketegangan semakin menguat setelah pimpinan DUP, Gavin Robinson, menyatakan O’Neill melanggar hukum lewat keterlibatannya di protes. Ia menuding First Minister “broken her pledge of office” dan menilai O’Neill “is breaking the law by protesting”.
Robinson juga mengeluarkan kritik tajam terhadap situasi di jalan, dengan mengatakan: “It is shameful that we see on the streets of Portadown, a first minister, a collection of ministers and series of elected representatives who are participating in an unlawful protest, who are blocking the road and who are giving two fingers to the police, the courts and the rule of law,”.
Sementara itu, Sir Chris Bryant, yang kembali dari konferensi Partai Buruh untuk melakukan perbincangan, mendesak kedua pihak agar meredakan eskalasi. Ia mengajak mereka “double down on compromise” dan mengatakan “nobody should be attending an unlawful protest”. Namun, Bryant menegaskan bahwa urusan menilai pelanggaran hukum bukanlah perannya: ia menyatakan bukan tugasnya “to decide whether somebody has or hasn’t broken the law”.
Protes menggugat izin parade dan memusat di Garvaghy Road
Menurut laporan, keputusan Parades Commission yang mengizinkan parade Drumcree melewati Garvaghy Road—jalan yang mayoritas wilayahnya bernuansa nasionalis—diperkuat lewat proses hukum. Ruling tersebut ditegakkan dalam sidang Pengadilan Tinggi Belfast yang disebut “unprecedented”, setelah serangkaian tantangan legal.
Konsekuensinya, kerumunan kemudian memusat di Garvaghy Road. Polisi memantau situasi dan puluhan kendaraan lapis baja tiba di kota. Aparat juga meminta para demonstran membersihkan rute agar pawai dapat bergerak sesuai ketentuan.
Parade pada rencana awal dimulai paling lambat pukul 08:00 BST, tetapi polisi menyampaikan jalan belum dinyatakan cukup aman. Di lapangan, anggota Portadown District Lodge menunggu di aula dekat Gereja Drumcree Parish Church, dengan rencana berjalan ke Carleton Street Orange Hall di kota tersebut untuk bertemu pendukung yang sudah menunggu.
Nigel Dawson, Portadown District Master Orange Order, menyatakan pada Minggu malam bahwa pihaknya menunggu dengan sabar agar polisi memenuhi kewajiban hukum terkait parade. Ia menegaskan mereka terus berkoordinasi dengan aparat dan akan tetap berada di lokasi.
Koalisi warga: tak ingin “deal”, dan sengketa akan berlarut
Breandán Mac Cionnaith dari Garvaghy Road Residents’ Coalition berbicara kepada para demonstran ketika area dibersihkan pada Minggu malam. Ia mengatakan bahwa ia akan bertemu chief constable dan Northern Ireland Secretary pada Senin. “The last 48 have been a long 48 hours for everybody,” ujarnya, seraya menambahkan, “We said they weren’t getting down and we stopped them getting down.”
Mac Cionnaith menuturkan bahwa setelah “stopped them once”, langkah selanjutnya adalah memastikan aksi penolakan bersifat permanen: prosesnya, kata dia, “is to make sure we stop them permanently”. Ia juga menegaskan warga “not going in to deals” dan “aren’t going back”.
Meski demikian, ia memperingatkan sengketa ini berpotensi “drag on for a while”. Penolakannya tidak berhenti pada wacana, melainkan ikut membentuk dinamika langsung di jalan—terutama karena hasil keputusan pengadilan mendorong parade dilaksanakan, sementara warga menilai cara pelaksanaan tersebut memicu risiko eskalasi.
Perbincangan politik berlangsung, namun “belum ada solusi”
Dalam rangka persoalan Drumcree, Sir Chris Bryant bertemu sejumlah politisi termasuk dari DUP, Partai Alliance, Ulster Unionist Party (UUP), dan Social Democratic and Labour Party (SDLP) pada Minggu malam. Namun Sinn Féin menyampaikan bahwa meskipun mereka sepakat bertemu, bentuk pertemuan yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan pihaknya.
Berita Terkait
Bryant mengatakan ia sedang berdiskusi dengan Michelle O’Neill pada Minggu malam terkait sengketa tersebut. Menanggapi seruan SDLP agar ada mediator internasional, ia menyatakan ia “is giving consideration to anything that anybody comes up with”.
Ia juga memastikan telah berbicara dengan seluruh partai politik utama demi mencari penyelesaian, tetapi menegaskan, “we haven’t got a solution yet”. Ia menambahkan bahwa ia bertekad terus bekerja dan berdialog dengan berbagai pihak, serta menyatakan akan mengeksplorasi sejumlah gagasan yang muncul. “There’s a few ideas around about things we might be able to do and I’m happy to explore those and I’ll continue those conversations tomorrow,” katanya.
Di sisi lain, First Minister Michelle O’Neill sebelumnya meminta para demonstran tetap berada di lokasi hingga setidaknya tengah malam. Ia menyampaikan alasan parade belum melintas karena kerumunan masih hadir di jalan tersebut, dan ia meminta mereka bertahan: “The reason the parade has not come down this road thus far is because you are here, and we need you to stay the course, we need you to stay here to 12 o’clock tonight at least,”.
Sengketa Drumcree: akar konflik dan upaya penjadwalan kembali
Perselisihan terkait Garvaghy Road berakar pada konflik lama di wilayah Northern Ireland. Orange Order, yang dikenal sebagai salah satu ordo loyalis utama yang terkait komunitas Protestan, menggelar ribuan parade setiap tahun dan sebagian besar berakhir tanpa insiden. Namun, banyak warga Katolik memandang parade semacam ini bernuansa sektarian, terutama ketika melewati kawasan Katolik atau wilayah yang identik dengan nasionalis.
Garvaghy Road sebelumnya termasuk dalam rute Drumcree. Pada pertengahan 1990-an, warga nasionalis memprotes parade tersebut. Saat Orange Order dicegah polisi untuk melintas di rute pada Juli 1995, situasi sempat menjadi siaga ketat. Pola penolakan serupa berulang selama tiga tahun berikutnya, dan kekerasan terkait sengketa tersebut memicu kerusuhan, pemblokiran jalan, hingga pembunuhan di berbagai wilayah Northern Ireland.
Pada 1998, Parades Commission yang baru dibentuk memutuskan Orange Order tidak boleh melanjutkan pawai di jalan tersebut. Putusan tersebut kemudian dipertahankan hingga Jumat, sebelum kembali muncul peluang pelaksanaan yang memicu ketegangan baru menjelang Minggu.
Jelang parade, Parades Commission pada Jumat menyatakan pawai dapat dilakukan di Garvaghy Road. Meski demikian, ada penyesuaian: pawai yang semula dimaksud mulai pukul 13:00 berubah menjadi paling lambat pukul 08:00, serta jumlah peserta dipatok 35 orang, bukan 60 seperti permintaan Orange Order.
Upaya hukum awal oleh Garvaghy Road Residents’ Coalition (GRRC) di Pengadilan Tinggi menghasilkan perintah penahanan sementara yang melarang parade. Hakim Patricia Smyth menyatakan sengketa yang berlangsung lama berpotensi meningkat. Keputusan itu kemudian berhasil digugat oleh anggota Orange Order di tingkat Pengadilan Banding.
Seruan meredakan konflik dan sikap aparat
PM Inggris Andy Burnham, menurut laporan, menyerukan agar semua pihak menjaga ketenangan dan tidak mundur dari “big gains made in Northern Ireland”. Taoiseach Micheál Martin juga menyerukan hal serupa, sembari menyatakan ia menganggap keputusan Parades Commission sebelumnya “incomprehensible and wrong”.
Claire Hanna dari SDLP menyebut diperlukan “political leadership” dan menilai eskalasi mesti diturunkan. Ia juga mendesak chief constable dan Northern Ireland Secretary menggunakan “every power available” untuk melakukan intervensi, serta mengingatkan mereka memiliki kemampuan untuk mencabut izin parade.
Setelah pertemuan di Hillsborough, SDLP menyerukan mediator internasional, dan Sir Chris mengatakan ia mempertimbangkan setiap gagasan yang diajukan. Jon Burrows dari UUP menekankan bahwa prinsip rule of law harus berlaku bagi semua pihak. Ia juga menyatakan Stormont sedang “put under threat” dan menegaskan, “The law applies to everyone. It cannot be enforced basically on the basis of it might be politically inconvenient.”
Naomi Long, Menteri Kehakiman, mengatakan konflik ini memiliki “predictability” dan menyebutnya “entirely avoidable conflict”. Ia menegaskan tidak ada kebutuhan untuk menarik wilayah kembali ke masa lalu, serta menyatakan perwakilan publik harus “respect the rule of law”, termasuk bahwa penilaian pelanggaran hukum menjadi kewenangan chief constable PSNI.
Chief Constable Jon Boutcher menyatakan operasi kepolisian “helped ensure there has been no violence or disorder”. Ia menyebut 24 jam terakhir sangat menantang bagi aparat dan mengatakan mereka sedang mengumpulkan bukti. Ia menegaskan apa pun yang terjadi, polisi mengumpulkan bukti atas apa yang dilakukan pihak-pihak terkait dan akan menangani hal tersebut pada waktu yang tepat.
Boutcher juga menyatakan harapannya agar semua pihak menemukan cara untuk mundur dari situasi saat ini dengan bermartabat. Ia menyebut respons kepolisian akan tetap “proportionate”, dan mengatakan akhir yang sukses adalah tidak ada satu pun orang yang cedera: “not one hair on one head gets harmed”. Pada saat yang sama, ia menambahkan bahwa masih dibutuhkan “a longer-term conversation” untuk membicarakan jalan keluar jangka panjang.
