jurnalistik.co.id – Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Gorontalo digelar di Museum Purbakala, Kota Gorontalo, pada Minggu (15/11/2026). Acara tersebut menjadi momentum untuk menegaskan arah gerak organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan mitra organisasi diharapkan menguatkan dukungan terhadap program-program DWP ke depan.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membuka secara resmi pencanangan HUT DWP ke-27. Penegasan peran DWP sebagai organisasi perempuan juga disampaikan dalam rangkaian sambutan yang disampaikan.
Sofian menjelaskan bahwa DWP memiliki kekuatan besar sebagai organisasi perempuan yang anggotanya tersebar di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan agar program yang dijalankan dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Sofian menekankan harapan DWP untuk ikut membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga dan kelompok rentan. Ia menyampaikan kutipan berikut, “Melalui program-program DWP, kita berharap dapat membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan anak, stunting, dan persoalan lainnya,” ujar Sofian.
Ia juga mengingatkan agar seluruh anggota memperkuat kekompakan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan ketika menjalankan organisasi. Sofian menilai soliditas menjadi modal penting agar DWP dapat bergerak lebih dinamis sekaligus memperluas jejak kontribusinya dalam proses pembangunan.
Perluasan peran sosial DWP di tengah masyarakat
Berita Terkait
Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Gorontalo, Sulastri, mengajak seluruh anggota memanfaatkan momentum HUT ke-27 sebagai kesempatan memperluas peran sosial organisasi. DWP diharapkan tidak hanya aktif di lingkungan pemerintahan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat.
Sulastri menyampaikan bahwa semangat organisasi harus sejalan dengan perkembangan zaman dan tetap berorientasi pada dukungan bagi keluarga. “dengan lahirnya DWP, kami minta semangat untuk mendukung ibu-ibu, dengan semangat untuk mendukung tugas suami sebagai ASN, dan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman DWP, telah tumbuh menjadi organisasi perempuan yang modern dalam berkarya,” ungkap Sulastri.
Sejumlah program disiapkan untuk mendukung prioritas pemerintah daerah, termasuk DWP Mengajar, upaya penurunan stunting, serta pencegahan pernikahan dini. Untuk menjalankan program-program tersebut secara berkelanjutan, diperlukan dukungan dari seluruh anggota serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku penasehat DWP unit.
Melalui rangkaian pencanangan ini, DWP Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen untuk menguatkan peran pemberdayaan perempuan, memperluas keterlibatan sosial, dan mendorong kerja-kerja organisasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. HUT ke-27 pun diharapkan menjadi titik dorong agar DWP semakin adaptif, aktif, dan relevan dengan tantangan pembangunan daerah saat ini.
Lebih lanjut, rangkaian pencanangan ini juga menjadi ruang penegasan bahwa DWP tidak bekerja secara terpisah, melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak di lingkungan pemerintahan. Keterlibatan unsur pimpinan dan mitra organisasi diharapkan mendorong kelancaran pelaksanaan inisiatif yang sudah disiapkan, sekaligus menjaga kesinambungan program hingga periode-periode berikutnya.
Dalam arahannya, DWP mendorong agar setiap anggota menjadikan nilai kekompakan sebagai penggerak utama saat menjalankan kegiatan organisasi. Dengan kebersamaan dan semangat kekeluargaan, organisasi diharapkan mampu bergerak lebih terarah, lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga, serta memperluas jangkauan kontribusi pada kelompok-kelompok yang membutuhkan pendampingan.
Selain itu, berbagai program seperti DWP Mengajar, upaya penurunan stunting, dan pencegahan pernikahan dini disebut memerlukan dukungan lintas unsur. Kepala OPD selaku penasehat DWP unit diharapkan dapat menguatkan sinergi agar pelaksanaan agenda berjalan berkelanjutan, terukur, dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
