Waspadai Puncak Musim Hujan Desember 2026 hingga Februari 2027

jurnalistik.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang periode puncak musim hujan yang diperkirakan jatuh pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Peringatan ini terutama ditujukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah.

BMKG menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari dibandingkan kondisi normal.

Menurut rilis BMKG, puncak musim hujan diproyeksikan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Secara umum, sifat hujan berada pada kategori normal, tetapi durasi hujan disebut lebih singkat sehingga tetap memerlukan kesiapsiagaan bencana saat hujan ekstrem terjadi.

Faisal Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa hujan yang jatuh tetap berada pada rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Tantangannya, karena durasi turun lebih pendek, peluang terjadinya banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem perlu diantisipasi sejak awal.

Peran peringatan dini hingga tingkat kecamatan

Untuk membantu masyarakat membaca potensi risiko, BMKG menyiapkan informasi peringatan dini yang dapat diakses melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Materinya mencakup potensi curah hujan ekstrim, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.

Khusus aspek curah hujan, BMKG menyediakan peringatan dini jenis nowcasting atau prakiraan jangka pendek. Informasi ini menargetkan rentang tiga hingga enam jam ke depan pada level kecamatan, sehingga status wilayah dapat dipantau secara lebih cepat.

Status yang ditampilkan mencakup waspada, siaga, hingga awas. Faisal menekankan bahwa tim BMKG mengidentifikasi kecamatan yang mengalami curah hujan ekstrem, lalu memetakan di mana banjir serta longsor diperkirakan terjadi dan kapan waktu kejadiannya.

Dengan pola pemetaan tersebut, langkah antisipasi diharapkan dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Informasi peringatan dini menjadi rujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum kejadian cuaca ekstrem berkembang menjadi bencana.

Operasi modifikasi cuaca saat status siaga darurat

Selain peringatan dini, BMKG juga mendukung mitigasi melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi ini dapat dijalankan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat.

Dalam skema tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan sebagai pelaksana, sementara BMKG memberikan supervisi teknis. Metode OMC disesuaikan dengan kondisi atmosfer serta kebutuhan wilayah sasaran, terutama untuk menekan risiko hujan ekstrem di area yang termasuk rawan bencana.

BMKG juga terus memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Diperkirakan, pada akhir tahun potensi siklon tropis lebih banyak berasal dari belahan bumi utara, sedangkan pada awal 2027 aktivitas lebih dominan berasal dari belahan bumi selatan atau wilayah yang berada di selatan garis khatulistiwa.

Faisal menambahkan bahwa meski Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis setangguh yang terjadi di Jepang atau Filipina, perubahan iklim tetap membuat kejadian ekstrem harus diantisipasi. Upaya pengendalian dan antisipasi dampaknya dinilai perlu agar gangguan yang ditimbulkan cuaca ekstrem tidak terlalu luas dirasakan masyarakat.

Dukungan rutin untuk Satgas PRRP dan koordinasi lintas lembaga

BMKG turut memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Informasi itu juga disampaikan kepada BNPB serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar koordinasi penanganan bencana berjalan dengan dasar data cuaca.

Faisal menyatakan bahwa dukungan tersebut diberikan setiap hari, bahkan setiap jam. Penegasan ini menunjukkan bahwa BMKG tidak hanya fokus pada fase peringatan, tetapi juga pada kebutuhan dukungan teknis untuk persiapan dan langkah tindak lanjut ketika bencana muncul di lapangan.

Pemerintah juga menegaskan arahan untuk merespons potensi hujan ekstrem. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan petunjuk agar pemerintah mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Salah satunya dilakukan melalui OMC guna mengupayakan hujan turun di wilayah yang lebih aman, termasuk perairan. Tujuannya adalah menekan risiko bencana di kawasan rawan sekaligus memperhitungkan dampak cuaca terhadap daerah yang rentan.

Tito menambahkan bahwa Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat. Di antaranya, kesiapan tenda dan makanan siap saji disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca menurut pemantauan BMKG.

Menjelang Desember 2026 hingga Februari 2027, masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi peringatan dini serta memahami status waspada, siaga, dan awas di wilayah masing-masing. Langkah kesiapsiagaan di tingkat keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting agar dampak banjir maupun tanah longsor dapat diminimalkan sedini mungkin.