jurnalistik.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak menyodorkan nama, maupun “berburu” posisi wakil presiden (wapres) yang saat ini kosong. Kekosongan kursi itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Ansy Lema. Ia menyampaikan bahwa partainya memandang pengisian jabatan wapres harus berpatokan pada ketentuan hukum yang berlaku.
Ansy menjelaskan, PDIP tidak mengajukan nama tertentu untuk cawapres. Menurutnya, sikap politik partai justru diarahkan pada proses yang sesuai rujukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya, Ansy menegaskan landasan yang menjadi rujukan terkait pengisian kursi wapres yang lowong. “Terkait dengan pengisian jabatan kursi wakil presiden yang lowong ini, rujukannya sudah jelas juga, yaitu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3,” ujar Ansy dalam program Sindo Sore di SindoNews TV, dikutip Senin (16/11/2026).
Ia menyampaikan bahwa ketentuan tersebut menyatakan presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI. Selanjutnya, dua nama itu akan dipilih sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Ansy menekankan bahwa pengusulan dua nama tidak berdiri sendiri sebagai keputusan sepihak. “Tentu juga ditegaskan di sana bahwa dua nama itu merupakan hasil dari diskusi ataupun rembuk antara presiden dan partai-partai yang pada pemilu, Pilpres 2024 itu mengusung Presiden Prabowo dan pasangannya pada saat itu,” jelas Ansy.
Dengan demikian, PDIP menempatkan pembahasan pengisian jabatan wapres dalam kerangka diskusi antara presiden dengan partai-partai pengusung dalam Pilpres 2024. PDIP mengaitkan prosesnya dengan konteks dukungan pada periode pemilu tersebut.
Ansy juga menjelaskan bahwa PDIP sejak awal konsisten pada cara pandang politiknya. Ia menyebut posisi PDIP bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal prinsip berpolitik, berdemokrasi, dan bernegara.
Berita Terkait
Menurut Ansy, PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan. Di saat yang sama, PDIP berperan sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis dalam dinamika pemerintahan.
Ia menilai, sikap penyeimbangan tersebut perlu dijaga agar proses pengambilan keputusan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan publik. Karena itu, ketika kursi wapres kosong muncul, PDIP memilih menekankan rujukan konstitusional, bukan dorongan personal atau perebutan posisi.
Penegasan ini sekaligus menjawab respons terhadap perkembangan yang terjadi pascapemberhentian Gibran Rakabuming Raka. PDIP menegaskan ulang bahwa partainya tidak berada pada langkah mengusulkan nama maupun mencari peluang posisi tersebut.
Dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3, Ansy menyatakan PDIP melihat proses pengisian jabatan wapres sebagai prosedur hukum. Ia menambahkan bahwa dua nama yang diajukan presiden merupakan hasil rembuk dengan partai-partai yang mengusung Presiden Prabowo dan pasangan pada Pilpres 2024.
Melalui pernyataan itu, PDIP menegaskan konsistensi sikap politiknya dalam memandang pengisian jabatan negara. Partai menempatkan prinsip konstitusi sebagai rujukan utama, sekaligus menjaga perannya sebagai penyeimbang di luar kekuasaan.
PDIP juga menegaskan bahwa pembahasan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dipahami sebagai bagian dari mekanisme kenegaraan yang sudah digariskan sejak awal. Karena itu, partai memusatkan perhatian pada tahapan prosedural, bukan pada dorongan untuk menunjuk figur tertentu.
Dalam pandangan PDIP, proses yang dimulai dari usulan presiden terhadap dua calon wakil presiden kemudian berlanjut pada penetapan melalui MPR RI. Dengan kerangka tersebut, keberadaan partai dalam dinamika politik lebih ditempatkan untuk memastikan arah kebijakan berjalan selaras dengan hukum dan tata demokrasi yang berlaku.
Sejalan dengan prinsip penyeimbangan yang disampaikan Ansy, PDIP berupaya menjaga agar hubungan antara kekuasaan dan pengawasan publik tetap berada pada koridor. Ketika kursi wapres lowong menjadi perhatian publik, respons partai diarahkan untuk merawat legitimasi proses, melalui rujukan konstitusi dan pembicaraan dengan partai-partai pengusung pada Pilpres 2024.
