jurnalistik.co.id – Warga Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, kini menghadapi pilihan yang sama-sama berat setelah aliran Sungai Batang Guo jebol dan banjir susulan terus mengancam pemukiman mereka. Di tengah kekhawatiran yang tak kunjung reda, proses pemulihan berjalan lambat dan sebagian warga mulai mempertimbangkan relokasi.
Jebolnya aliran sungai tersebut terjadi pada November 2025 lalu. Sejak kejadian itu, pemukiman di kawasan Lapau Munggu tercatat sudah tiga kali diterjang banjir. Peristiwa teranyar pada Senin, 3 Agustus 2026, menjadi insiden terbesar sekaligus yang paling merusak dibanding banjir-banjir sebelumnya.
Memasuki hari keempat pascabencana, puluhan kepala keluarga (KK) masih bertahan di posko pengungsian. Rumah mereka belum bisa ditempati karena timbunan lumpur tebal belum sepenuhnya dibersihkan. Kondisi ini diperparah oleh krisis air bersih yang membuat aktivitas pemulihan sulit dijalankan.
Air bersih dan lumpur masih menahan warga
Jusnira, salah seorang warga terdampak, mengatakan sisa lumpur masih menjadi penghambat utama agar rumah dapat kembali layak huni. Ia menyebut bahwa proses pembersihan belum tuntas sehingga kondisi bangunan belum siap dihuni.
“Soalnya rumah masih belum bersih, lumpur tanah masih belum terangkat sepenuhnya,” ujar Jusnira.
Ia juga menyoroti bahwa krisis air bersih saat ini berdampak langsung pada upaya warga membersihkan sisa material banjir di dalam maupun di sekitar rumah. Tanpa pasokan air yang memadai, pekerjaan pembersihan menjadi terhambat dan pemulihan tidak bisa bergerak cepat.
Lindawati mengungkapkan kendala serupa. Ia mengatakan dirinya bahkan belum sempat membersihkan rumah secara utuh sejak rangkaian bencana gelombang pertama melanda kawasan tersebut. Bagi Lindawati, keadaan itu membuat masa pemulihan semakin panjang dan melelahkan.
Berita Terkait
Ancaman banjir, menurutnya, akan terus berulang selama aliran Sungai Batang Guo tidak segera dinormalisasi secara komprehensif. Ia menilai perbaikan sungai menjadi kunci agar warga tidak kembali menghadapi kepanikan yang sama.
“Kalau bisa aliran sungainya diperbaiki, soalnya memang sejak aliran sungai jebol warga selalu diterjang bencana,” kata Lindawati.
Dilema relokasi muncul setelah kerusakan berulang
Meski perbaikan infrastruktur sungai masih menjadi harapan utama, sebagian warga mulai membicarakan opsi relokasi. Kekhawatiran yang terus kembali, bersamaan dengan kerusakan berulang, membuat masyarakat merasakan beban mental dan finansial yang datang tanpa jeda.
Warga menanggung biaya untuk membeli perlengkapan rumah tangga setelah banjir, namun tak lama kemudian harus menghadapi banjir berikutnya yang kembali merusak barang-barang tersebut. Pola kerusakan yang terjadi berkali-kali membuat upaya pemulihan terasa seperti berputar dalam siklus yang sama.
Beban yang sama juga dirasakan Nola, warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir teranyar. Baginya, kondisi ini bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga kelelahan menghadapi ketidakpastian kapan banjir susulan akan datang lagi.
“Sudah beberapa kali pula kami membeli perlengkapan rumah setelah banjir, lalu banjir lagi. Akhirnya kesulitan kami,” tuturnya.
Di tengah situasi tersebut, relokasi mulai dipandang sebagai jalan untuk mengurangi risiko, terutama jika normalisasi sungai tidak segera terealisasi. Namun, pilihan untuk meninggalkan lokasi tempat tinggal juga bukan perkara mudah karena menyangkut keterikatan warga dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari yang telah lama dijalani.
Dengan banjir terbesar yang terjadi pada 3 Agustus 2026 dan proses pemulihan yang masih tertahan oleh lumpur serta krisis air bersih, warga Lapau Munggu kini menunggu arah kebijakan yang lebih tegas. Sementara beberapa pihak mendorong perbaikan sungai secara menyeluruh, sebagian warga lainnya terus mempertimbangkan relokasi sebagai langkah penyangga, agar keselamatan tidak lagi menjadi ancaman yang berulang.
