jurnalistik.co.id – Wali kota di sejumlah wilayah di Inggris akan memperoleh kewenangan baru untuk meninjau dan “call in” keputusan perencanaan yang sebelumnya berada di tangan dewan lokal. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan perumahan sekaligus program regenerasi.
Kebijakan tersebut akan berlaku pada proyek yang melewati ambang tertentu, termasuk rencana pembangunan lebih dari 150 rumah, lebih dari 15.000 meter persegi ruang komersial, atau bangunan dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Dengan demikian, keputusan perencanaan pada skala besar menjadi area yang bisa diintervensi wali kota.
Menurut rencana pemerintah, wali kota di 13 area akan memperoleh kekuatan serupa dengan yang sudah dimiliki Sir Sadiq Khan di London. Wilayah tersebut mencakup Manchester, Liverpool, West of England, dan West Midlands, selain wilayah lainnya yang ditunjuk.
Selain 13 area tersebut, kewenangan ini juga akan hadir pada wali kota di sejumlah Combined Authorities di kawasan lain. Di antaranya North East England, South Yorkshire, West Yorkshire, York and North Yorkshire, Hull and East Yorkshire, Greater Lincolnshire, Cambridgeshire dan Peterborough, East Midlands, serta Tees Valley.
Menteri Perumahan Matthew Pennycook menegaskan perubahan ini sebagai bagian penting dari perangkat yang dibutuhkan wali kota. Ia menyebutnya sebagai “essential part of the toolkit that mayors need to effectively deliver new homes and regeneration”.
Pemerintah menyampaikan bahwa kewenangan itu tidak dimaksudkan untuk mencabut sepenuhnya peran dewan lokal. Namun oposisi menilai perpindahan kendali dapat mengganggu prinsip keputusan berbasis komunitas.
Partai Konservatif mempertanyakan apakah sudah tepat jika dewan kehilangan “ability to make planning decisions in their own communities”. Di sisi lain, Pennycook menyatakan bahwa praktik “call in” membantu wali kota “unblock strategic growth sites” di ibu kota.
Paul Bristow, walikota Konservatif Cambridgeshire dan Peterborough, memberi pandangan bahwa jika diberi kekuasaan lokal, ia akan menyetujui rencana yang sempat terhambat. Ia menyatakan akan mengizinkan “tomorrow” beberapa skema yang diblokir, dengan alasan proyek tersebut “get new homes built that families could move into and charge economic growth”.
Bristow juga menekankan bahwa niatnya bukan sekadar mendahului aspirasi warga. Ia mengatakan “it’s not about overriding what local people want”, tetapi soal pengembang dan dewan menemukan kompromi atas proyek, bukan langsung menolak.
Menurut Bristow, mekanisme intervensi yang dapat terjadi akan mendorong proses negosiasi. Ia menyebut “perceived threat of intervention” dapat membuat pihak-pihak lebih bersedia mencari titik temu alih-alih berhenti di “just saying no”.
Ia juga membandingkan pendekatan London dengan rencana jika kewenangan serupa diterapkan di wilayahnya. Bristow menilai jika ia memiliki paket perencanaan lokal semacam itu, pengaturannya akan “much more light touch” dibandingkan London.
Di tataran target nasional, Pemerintah Partai Buruh pada pemilu umum 2024 berjanji membangun 1,5 juta rumah di Inggris pada akhir dekade. Namun, para pembangun perumahan mengingatkan target itu berisiko tidak tercapai.
Pennycook menyatakan pemerintah “absolutely determined to stick with that ambition”. Ia mengakui target tersebut “really stretching”, sambil menyoroti bahwa “nearly 180,000 children were in temporary accommodation”. Ia menambahkan bahwa target lebih kecil tidak sebanding dengan skala tantangan.
Bristow justru pesimistis terhadap rencana 1,5 juta rumah tersebut. Ia menilai pemerintah “has no chance whatsoever” untuk memenuhi target, dan menyebut kebutuhan “economic growth” agar pembangunan berjalan serta keluarga memiliki tempat tinggal.
Berita Terkait
Ia juga menilai masalahnya terletak pada sistem perencanaan. Bristow mengatakan, “at the moment, the planning system just isn’t working.”
Selain “call-in powers”, wali kota juga akan memiliki kemampuan memberikan “up-front permission”. Pemerintah menyebut izin di muka itu memungkinkan pembangunan mulai berjalan “without a developer having to apply”.
Pemerintah juga menyampaikan konsultasi mengenai cara kerja kewenangan tersebut akan diterbitkan pekan depan. Dalam penekanan kebijakan, pemerintah berusaha memastikan bahwa dewan lokal tetap memutus mayoritas permohonan, sementara seluruh keputusan tetap harus mematuhi aturan perencanaan.
Lebih lanjut, pemerintah menyatakan wali kota akan mendapatkan “bigger say” dalam penggunaan dana perumahan di wilayah mereka. Pemerintah mengarahkan Homes England sebagai badan nasional untuk fokus pada prioritas wali kota setempat.
Gagasan tentang penyerahan wewenang lebih luas kepada wali kota juga dikaitkan dengan posisi politik Perdana Menteri baru Andy Burnham. Burnham, yang pernah menjabat wali kota Greater Manchester selama hampir satu dekade, beberapa kali menyatakan keinginannya memindahkan lebih banyak kewenangan.
Dalam pernyataannya kepada Sunday Times, ia menyatakan, “Challenge does need to be made to local decision-making and actually it cuts both ways”. Ia menambahkan, “Sometimes it’s the other way round. It’s the local authority putting forward something that’s unacceptable in terms of the impact on the community. It’s a two-way street.”
Burnham juga berjanji pada bulan lalu memberi seluruh wali kota bagian penerimaan pajak penghasilan. Ia ingin “bring power home” sampai “every postcode”, sekaligus mengumumkan program penempatan personel yang mengirim “high-performing civil servants” untuk bekerja di kantor wali kota.
Langkah tersebut mendapat kritik dari sebagian kalangan di partai Burnham serta Liberal Democrats. Kekhawatirannya adalah munculnya “two-tier system” yang membedakan wilayah yang tidak memiliki wali kota hasil pemilihan langsung.
Menanggapi kewenangan baru, Sir James Cleverly sebagai shadow housing secretary menilai pemerintah melakukan dua hal sekaligus. Ia menyebut pemerintah “simultaneously stripping councils across the country of their ability to make planning decisions in their own communities”, sambil “while making it easier to build traveller sites against local wishes”.
Cleverly juga menyatakan para wali kota dari Labour belum memenuhi target perumahan. Ia menambahkan, “The Conservatives are the only party with a plan to get Britain building and moving again with our plan to scrap stamp duty on the family home”.
Gideon Amos dari Liberal Demokrat, yang menjadi juru bicara perumahan dan perencanaan, berpendapat bahwa pemindahan wewenang justru mengurangi kapasitas komunitas. Ia mengatakan “taking powers away from communities and local councillors is taking powers away from local people”.
Ia menambahkan pemerintah seharusnya “empowering local councils with the resources to deliver genuinely affordable homes alongside the infrastructure to support them,” alih-alih “silencing residents” dan memberi wali kota “a blank cheque”.
Deputi pemimpin Greens, Mothin Ali, juga mengkritik kebijakan ini. Ia menilai “more powers for mayors to direct local councils” adalah “more tinkering from the Labour government when local authorities continue to be forced by government into austerity budgets”.
Reform UK menyebut kebijakan Labour sebagai “centralisation in disguise”, dengan tuduhan Westminster “stretching its tentacles outward instead of giving real power, resources and decision-making capabilities to devolved authorities.”
