jurnalistik.co.id – Nani Ismail Mokodongan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Posyandu dalam Implementasi Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa yang digelar di Hotel Yulia pada Senin, 21/9/2026. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kapasitas kader Posyandu agar mampu mendorong pelayanan dasar di tingkat desa secara lebih terarah.
Kota Gorontalo, Kominfotik—Dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo tersebut mendorong kader untuk memperkuat pelaksanaan Enam SPM sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai penguatan di tingkat desa penting agar Posyandu tidak hanya berjalan sebagai kegiatan rutin, melainkan juga menjadi penggerak pelayanan terpadu.
Bimtek mengusung tema penguatan kapasitas kader Posyandu sebagai penggerak pelayanan terpadu dalam mendukung pemenuhan Enam SPM di desa. Dengan tema itu, para kader diharapkan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mulai menyusun langkah yang bisa ditindaklanjuti dalam pelayanan nyata.
Nani menekankan bahwa pemenuhan Enam SPM tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Menurutnya, kolaborasi diperlukan antara kader Posyandu, pemerintah desa, tim pembina Posyandu, serta perangkat daerah di level kabupaten dan provinsi.
“Mari kita sama-sama perkuat. Provinsi kuatnya di mana, kabupaten, para kader, dan kepala desa kuatnya di mana. Itu menjadi benang merah yang harus kita cairkan agar pelaksanaan enam SPM ini berjalan,” ujar Nani.
Dalam pemaparannya, Enam SPM mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Nani menggarisbawahi perlunya setiap bidang bergerak bersama agar layanan dasar yang menjadi hak masyarakat di desa dapat terpenuhi secara menyeluruh dan tidak parsial.
Ia juga meminta kader bersikap terbuka ketika menghadapi temuan di lapangan. Kader, kata Nani, perlu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan, termasuk ketika ada layanan yang belum berjalan maupun kebutuhan warga yang belum tertangani.
“Jangan takut menyampaikan apa yang masih kurang. Kalau memang masih ada yang kosong, sampaikan, karena itu yang akan menjadi catatan untuk kita tuntaskan bersama,” katanya.
Berita Terkait
Ia menjelaskan catatan hasil identifikasi di lapangan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan koordinasi sekaligus tindak lanjut bersama. Melalui koordinasi antar level, pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi diharapkan mampu menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi riil di desa.
Selain mendorong keterbukaan informasi, Nani juga menegaskan bahwa implementasi Enam SPM semestinya terlihat dalam layanan harian yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, penguatan yang diperoleh melalui bimtek harus berujung pada praktik, bukan berhenti pada teori.
Perkuat praktik pelayanan di desa
Dalam bagian ini, Nani menekankan bahwa perbedaan antara pemahaman dan penerapan menjadi titik penentu keberhasilan program. Ia meminta para kader menjadikan Bimtek sebagai ruang untuk memperluat pengetahuan sekaligus menyusun langkah konkret dalam pelaksanaan pelayanan dasar.
“Teori tidak sama dengan praktik di lapangan. Yang kita kejar adalah wujud nyata pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan arahan tersebut, kegiatan di Hotel Yulia diharapkan menghasilkan komitmen bersama dari kader Posyandu untuk mengawal implementasi Enam SPM secara berkelanjutan. Nani menilai, ketika koordinasi berjalan baik dan evaluasi berbasis kondisi desa dilakukan secara terbuka, program pelayanan dasar dapat lebih cepat menjawab kebutuhan warga.
Lebih jauh, fokus pada kolaborasi lintas pihak juga menjadi penekanan utama dalam arahan Nani. Dengan melibatkan perangkat daerah di kabupaten dan provinsi, serta dukungan dari tim pembina dan pemerintah desa, pelaksanaan Enam SPM dapat ditata agar lebih efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Para peserta Bimtek kemudian diharapkan membawa pulang hasil penguatan untuk diterapkan dalam koordinasi di lapangan. Dari proses penyampaian temuan hingga penyusunan tindak lanjut, peran kader ditempatkan sebagai penghubung penting antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang perlu ditindak.
Melalui Bimtek Kader Posyandu dalam Implementasi Enam SPM di Desa yang berlangsung pada 21/9/2026, Nani Ismail Mokodongan mendorong agar Posyandu dapat benar-benar menjadi penggerak pelayanan terpadu. Pelayanan dasar yang konsisten, responsif terhadap masalah yang muncul, dan didorong dengan langkah konkret menjadi arah yang ingin dicapai dalam implementasi enam Standar Pelayanan Minimal tersebut.
