jurnalistik.co.id – Presiden Kroasia Zoran Milanovic membuat langkah yang jarang terjadi dalam urusan diplomatik ketika ia menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin, 18/05/2026. Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.
Milanovic, yang selama ini dikenal vokal mengkritik perang Israel di Gaza, mengatakan bahwa sebelumnya ia sengaja menahan diri untuk tidak berkomentar di ruang publik demi menjaga etika diplomasi. Namun, menurut dia, Israel justru telah melanggar aturan tidak tertulis karena mengumumkan nama calon duta besar sebelum memperoleh persetujuan resmi dari Kroasia.
“Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović,” demikian pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia menanggapi usulan tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa sikap presiden bukan sekadar penundaan administratif, melainkan penolakan penuh terhadap penunjukan yang diajukan Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel merespons ketegangan itu dengan menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia untuk menyelesaikan status perwakilan mereka di Zagreb. Sesuai rencana awal, diplomat bernama Nissan Amdur diproyeksikan menggantikan Duta Besar Gary Koren yang masa jabatannya berakhir pada akhir Mei mendatang.
Akibat penolakan tersebut, media Israel melaporkan bahwa Amdur kemungkinan besar tetap akan dikirim ke Kroasia, tetapi hanya dengan status kuasa usaha. Status diplomatik semacam itu dinilai menjadi jalan pintas bagi Tel Aviv karena tidak memerlukan persetujuan dari presiden. Dengan begitu, penempatan Amdur tetap bisa berjalan tanpa harus melewati hambatan yang kini muncul dari kantor kepresidenan Kroasia.
Seorang sumber yang mengetahui detail persoalan ini bahkan menuduh Milanovic sebagai “tokoh politik bermasalah yang dalam masa lalu yang belum lama ini, secara jelas melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit”. Tuduhan itu memperlihatkan bahwa penolakan terhadap duta besar baru Israel tidak hanya memicu friksi diplomatik, tetapi juga memperuncing narasi politik di sekitar hubungan kedua negara.
Ketegangan antara Kroasia dan Israel memang sudah mengeras sejak beberapa waktu terakhir. Pada Februari lalu, Milanovic melarang angkatan bersenjata Kroasia bekerja sama dengan militer Israel karena menilai tindakan Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Lalu pada Maret, ia juga mengecam konfrontasi AS-Israel terhadap Iran dan menyebut ambisi penggulingan kekuasaan di Teheran hanya akan memicu kehancuran ekonomi.
Situasi ini ikut memunculkan gesekan politik di dalam negeri Kroasia. Milanovic berasal dari sayap kiri dan memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan kabinet pemerintahan konservatif yang cenderung mendukung Israel. Meski kekuasaan eksekutifnya terbatas menurut konstitusi, pengesahan pengangkatan diplomat asing memang berada di bawah kendali penuh wilayah kerja presiden, jabatan yang dipegangnya sejak 2020.
Dalam pernyataan resminya, Milanovic menegaskan bahwa dirinya memiliki hak penuh untuk menilai dan menentukan penempatan diplomat asing. Ia menyatakan, “pemberian atau penahanan persetujuan untuk duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat dari presiden.” Dengan pernyataan itu, Milanovic menempatkan keputusan Kroasia bukan sebagai sikap sementara, melainkan sebagai kewenangan resmi kepala negara.
Presiden Kroasia Zoran Milanovic membuat langkah yang jarang terjadi dalam urusan diplomatik ketika ia menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin, 18/05/2026. Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.
Milanovic, yang selama ini dikenal vokal mengkritik perang Israel di Gaza, mengatakan bahwa sebelumnya ia sengaja menahan diri untuk tidak berkomentar di ruang publik demi menjaga etika diplomasi. Namun, menurut dia, Israel justru telah melanggar aturan tidak tertulis karena mengumumkan nama calon duta besar sebelum memperoleh persetujuan resmi dari Kroasia.
