jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris berupaya memperkuat peran dewan kota untuk menekan toko vape dan gerai perjudian di pusat kota, dengan sejumlah perubahan aturan perizinan serta perluasan wewenang penutupan. Langkah ini diumumkan Perdana Menteri Andy Burnham sebagai bagian dari dorongan memperbaiki kondisi “high streets”.
Burnham menilai pusat kota telah “hollowed out” akibat penurunan selama puluhan tahun, hingga bagi banyak orang “the high streets they grew up with have become unrecognisable”. Menurutnya, perubahan tata kelola dibutuhkan agar komunitas kembali menentukan bentuk layanan dan jenis usaha yang hadir di wilayah mereka.
Paket kebijakan itu juga merespons temuan BBC mengenai kejahatan terorganisir di sejumlah high street, termasuk perdagangan rokok dan vape ilegal. Temuan tersebut menyebut adanya penjualan narkotika, keterlibatan dalam kerja ilegal, serta dugaan pencucian uang yang terkait dengan operasional toko-toko di area komersial.
Perizinan lebih ketat untuk vape dan perjudian
Dalam rancangan aturan, setiap toko baru yang menjual e-cigarette atau vape di wilayah Inggris diwajibkan mengajukan izin kepada dewan setempat untuk bisa beroperasi. Pemerintah juga akan memperketat definisi “vape shop” agar bisnis tidak menghindari aturan dengan mengubah label menjadi toko kenyamanan atau peritel umum.
Di bidang perjudian, pemerintah berencana menghapus aturan yang dikenal sebagai “aim to permit”. Aturan itu selama ini membatasi kemampuan dewan untuk menolak pembukaan toko perjudian baru serta gerai mesin slot yang beroperasi 24 jam, untuk cakupan seluruh Great Britain.
Untuk pusat permainan dewasa (adult gaming centres), perizinan perencanaan juga diwajibkan bagi lokasi baru yang menawarkan akses mesin perjudian 24 jam, khusus untuk Inggris. Kebijakan ini diarahkan pada usaha yang memberi jam operasional yang lebih panjang bagi mesin judi.
Selain itu, pemerintah menambah wewenang dewan untuk memperpanjang perintah penutupan (closure orders) bagi mini-marts dan vape shops yang terbukti menjual tembakau ilegal, dengan masa hingga dua belas bulan. Durasi dan penerapan aturan ini mencakup Inggris dan Wales, dengan ketentuan bahwa sebelumnya pernah diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Sir Keir Starmer.
Burnham menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan memberi dewan “lebih banyak kendali” atas usaha apa yang boleh dibuka di pusat kota. Ia juga menegaskan bahwa praktik operator nakal telah menggantikan ruang-ruang layanan serta komunitas yang dibutuhkan warga.
Ia mengatakan “the rise of vape shops, betting shops and rogue operators have replaced the shops, services, and community spaces that people are crying out for”. Burnham kemudian menambahkan: “That’s not on. I said we would improve Britain’s high streets, and that’s exactly what we are starting to do.”
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan, “We’re putting communities back in control and giving local people a real say over what opens on their high street.” Pernyataan itu menempatkan komunitas sebagai penerima dampak langsung dari keputusan dewan setempat mengenai perizinan.
Dampak kebijakan ini juga diposisikan dalam konteks ekonomi kriminal. National Crime Agency (NCA) memperkirakan sedikitnya £1bn uang kriminal dicuci melalui toko-toko high street di Inggris setiap tahun, melalui bisnis yang terhubung dengan penjualan barang palsu, penghindaran pajak, kerja ilegal, dan pasokan obat terlarang yang ilegal.
Sejumlah temuan BBC dan operasi penegakan
BBC menyatakan telah melaporkan kejahatan terorganisir di high street selama 18 bulan, termasuk laporan tentang sindikat narkotika dan praktik pencucian uang. Pelaporan itu juga mencakup kasus terkait eksploitasi seksual anak, kejahatan imigrasi, dan “ghost directors” yang terhubung dengan gerai penjual rokok serta vape ilegal.
Berita Terkait
Pada April 2025, BBC bergabung dengan NCA untuk melakukan penggerebekan di barber shops, mini-marts, dan toko vape sebagai respons terhadap laporan intelijen yang menyebut beberapa toko digunakan untuk pencucian uang dan kerja ilegal. BBC juga melaporkan temuan terowongan bawah tanah rahasia di Hull pada Mei dan Juni tahun sebelumnya, yang memasok karung rokok ilegal ke mini-marts di area tersebut.
BBC menambahkan bahwa pada bulan Juli tahun lalu, permintaan Freedom of Information mengungkap untuk pertama kalinya bahwa 3.700 gerai ilegal telah beroperasi di seluruh Inggris. Pada November, BBC melaporkan bahwa pencari suaka membeli dan menjual mini-marts untuk uang tunai, sementara “criminal kingpins” menghapus denda kerja ilegal senilai £60.000, serta mengungkap adanya jaringan kejahatan terorganisir Kurdi yang beroperasi di high street sepanjang Inggris.
Menanggapi bukti tersebut, Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood meluncurkan penyelidikan “urgent” yang dipimpin NCA, Immigration Enforcement, HMRC, dan kepolisian dari berbagai wilayah. Ia menyatakan bukti BBC menunjukkan bahwa “the system was broken” serta menunjukkan adanya “pull factor” dalam krisis perahu kecil.
BBC juga melaporkan kasus lain yang lebih spesifik, termasuk temuan bahwa seorang pekerja senior dewan di West Midlands berulang kali membagikan laporan tentang anak-anak yang berusia “as young as 11” menjadi korban pelecehan seksual di mini-marts. Setelah laporan itu, polisi dan Trading Standards memaksa penutupan enam mini-marts dan toko vape di satu ruas high street di Cradely Heath, Sandwell.
Selain itu, BBC menyebut adanya laporan penyamaran yang memperlihatkan ketersediaan kokain, ganja, laughing gas, dan resep obat yang ditawarkan untuk dijual. Satu ruas yang disasar di West Midlands digambarkan sebagai “lawless” oleh narasumber penegak hukum yang anonim.
BBC juga melaporkan bahwa pemerintah sebelumnya mengumumkan operasi penegakan senilai £30m yang menargetkan bisnis high street yang dicurigai terlibat pencucian uang, penghindaran pajak, dan kerja ilegal. Penggerebekan kemudian dilakukan, melibatkan polisi, HMRC, Trading Standards, dan Immigration Enforcement.
Sikap partai dan industri
Dalam respons terhadap pengumuman tersebut, Sekretaris komunitas bayangan dari Konservatif, Sir James Cleverly, mengatakan toko-toko yang dulu “once-treasured” telah digantikan oleh “a smattering of rogue operators”. Ia juga menyatakan kenaikan business rates akibat kebijakan Buruh meninggalkan “empty units” yang kemudian diisi oleh pihak lain.
Sir James berpendapat bahwa tanpa langkah dukungan bagi high streets dan bisnis yang bekerja keras, regulasi perencanaan dari pemerintah hanya akan berujung pada lebih banyak toko kosong dan ditutup papan. Ia menekankan bahwa kebijakan perizinan tanpa dukungan ekonomi berisiko memperburuk kondisi ruang usaha.
Partai Liberal Demokrat menyatakan rencana Burnham “could go up in a puff of smoke” apabila tidak memperkuat wewenang untuk “properly crack down on cowboy vape shops and dodgy operators”. Juru bicara urusan dalam negeri Max Wilkinson juga mengajukan agar Perdana Menteri menghapus sistem business rates.
Reform UK melalui juru bicara ekonomi Robert Jenrick menilai bahwa kebijakan ini hanya akan menciptakan lebih banyak toko kosong bila pemerintah tidak menghapus “jobs tax”, menurunkan business rates yang sangat tinggi, dan menyediakan dukungan mendasar bagi bisnis high street. Ia menempatkan penyesuaian sistem pajak dan beban usaha sebagai prasyarat agar kebijakan regulasi tidak berdampak negatif.
Seorang perwakilan Partai Hijau menyebut usulan pemerintah “look like more inadequate tinkering and reannouncements”. Mereka meminta agar Burnham melangkah lebih jauh dengan memberi ruang bagi dewan memperkenankan rent controls untuk usaha kecil.
Dari pihak industri, Betting and Gaming Council menyatakan mendukung “tough action against criminal operator” dan setuju bahwa warga lokal harus memiliki suara yang layak atas high street mereka. Juru bicara lembaga industri menambahkan bahwa anggapan bahwa toko perjudian menyebar tanpa kontrol dianggap “simply wrong”, dengan catatan sekitar 3.000 toko telah ditutup sejak 2019.
Councillor Eamonn O’Brien, ketua Local Government Association, menilai kabar ini “positive” karena dewan dan komunitas akan memiliki “greater say” atas toko dan layanan yang ditemukan di high streets. Dengan demikian, inti kebijakan pemerintah berfokus pada perubahan kontrol lokal dan pengetatan aturan untuk usaha yang berpotensi menyuburkan operator ilegal.
